Sunday, February 25, 2024

Creating liberating content

L-Komplek Menguak Dugaan Pungli...

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) kembali merebak dan bergulir pada Madrasah...

Belum Difungsikan, RSP UIN...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut...

Dugaan Tabung Gas Subsidi...

Surat-Kabar.com | Video dugaan politik uang berupa dugaan pemanfaatan gas subsidi pemerintah menyeruak...

Bagi Warga Yang Melapor...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK membeberkan temuan dugaan pelanggaran...
HomePolriKasek SMAN 17:...

Kasek SMAN 17: Saya Berani Memasukkan 44 Siswa Itu Karena Ada Notulen Rapat Komisi DPRD Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan pelanggaran hukum dan menabrak petunjuk teknis (Juknis) pada penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) Dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) semakin memprihatinkan.

Pasalnya, hari ini 161 kuota jalur boarding membengkak menjadi 205 siswa, ada selisih 44 orang siswa yang diduga dipaksakan masuk dengan melanggar Juknis dan peraturan yang ada.

Kepala SMA Negeri 17 Makassar, Sumiati saat memberikan keterangan kepada awak media membeberkan, jika dasar hukum pegangannya sehingga berani memasukkan 44 orang siswa tersebut adalah notulen dari rapat di DPRD Provinsi Sulsel.

“Saya tidak mau babak belur sendiri, jadi saya minta pegangan sebagai dasar saya menerima 44 orang siswa tersebut,” ungkapnya, Sabtu malam (24/06/2023).

Lanjut Sumiati, tadi saya dipanggil rapat di DPRD Sulsel, tepatnya di lantai 7 ruangan Komisi E. Rapat tersebut menghadirkan Ketua Komisi E, Rahman Pina, Disdik diwakili Sekdis Harpansa dan perwakilan Cabang Dinas.

See also  L-Kompleks dan Perak Desak Kadisdik Sulsel Keluarkan Siswa Yang Ketahuan Manipulasi KK

“Memang suasana tidak kondusif dan kami tidak ingin diamuk orang tua atau kerabat 44 siswa yang sebelumnya dinyatakan lulus namun setelah pengumuman final namanya hilang,” tambah Sumiati.

Menurut Sumiati, dirinya juga diperintahkan membuka kelas tambahan untuk menambah 44 siswa tersebut.

Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH yang dikonfirmasi sebagai lembaga yang aktif menyoroti kegiatan pendidikan di Sulsel mengatakan, notulen rapat DPRD Sulsel tersebut bukanlah produk hukum melainkan hanya kebijakan. Namun menurutnya, kebijakan yang diambil ini terlalu gegabah atau terkesan terburu-buru.

“Tidak tepat keluarkan kebijakan diwaktu masa proses PPDB masih berlangsung, yang ada kesannya Komisi E dipimpin Rahman Pina ini ingin jadi pahlawan kesiangan memback up kesalahan yang dilakukan Disdik Sulsel dan rekanan aplikasi,” tegas pria yang berprofesi sebagai pengacara muda ini.

See also  L-Kompleks Laporkan Dugaan Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna Kampus V UNM Parepare

Lebih jauh Burhan mengucapkan, malah ini bisa jadi temuan kesalahan administrasi atau cacat administrasi termasuk menempatkan keterangan palsu.

“Sumbernya dari kebobrokan perusahaan penyedia layanan aplikasi PPDB, tidak kompetennya pejabat Disdik menetapkan syarat dan spesifikasi pemenang sehingga melahirkan kerusakan sistem yang tidak mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pengguna layanan aplikasi PPDB,” terangnya.

Lanjut Burhan, kesalahan yang sudah terlanjur terjadi parahnya Disdik Sulsel di bawah komando Iqbal Najamuddin malah makin terjerembab dengan melahirkan kesalahan-kesalahan yang baru. Salah satunya, karena aplikasi PPDB tidak bekerja dengan baik seperti yang diharapkan maka Disdik Sulsel mendapat dukungan DPRD Sulsel membuat kuota baru untuk siswa yang seharusnya tidak bisa diterima dengan alasan apapun.

See also  L-Kompleks Desak KPK Dalami Peran Komisaris Wika Beton dalam Kasus Dugaan Suap Hakim Agung

“Kalau berbicara kebijakan RDP baiknya dilakukan setelah proses PPDB, tampung dulu semua,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjend L-Kompleks Ruslan Rahman dengan tegas mendesak agar 44 siswa notulen tersebut segera dikeluarkan.

“Kalau sampai Senin tidak dikeluarkan atau dibatalkan, kami akan laporkan. Kenapa kebodohan pimpinan Disdik dan kebobrokan rekanan masyarakat yang tanggung,” kata pria yang akrab disapa Om Angkel ini.

Iya juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman segera melakukan tindakan untuk mencegah semakin parahnya kesalahan proses PPDB ini dan tetap meminta untuk mencopot Kadis Disdik Sulsel, Sekdis serta PPTK PPDB 2023 dari Jabatannya sebagai sanksi pertanggungjawaban ketidakmampuan mereka mengemban amanah.

“Ini preseden buruk pendidikan di Sulsel dalam beberapa tahun terakhir dan tahun ini yang paling parah,” pungkasnya. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

L-Komplek Menguak Dugaan Pungli Komite Sekolah MAN 3 Makassar Sebesar 2 Miliar/Tahun

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) kembali merebak dan bergulir pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar (MAN 3 Makassar) yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15 Daya, Biringkanayai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dimana pungli tersebut ditenggarai dilakukan...

Belum Difungsikan, RSP UIN Makassar Berpotensi Korupsi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan penyimpangan yang menyebabkan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar belum difungsikan sampai sekarang. Laksus menyebut, kondisi RSP UIN Alauddin bisa masuk dalam...

Dugaan Tabung Gas Subsidi Dimanfaatkan Caleg dalam Pemilu, L-Kompleks : Money Politik Gaya Baru

Surat-Kabar.com | Video dugaan politik uang berupa dugaan pemanfaatan gas subsidi pemerintah menyeruak pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) / Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menduga adanya politik uang di...

Bagi Warga Yang Melapor Caleg Nakal, Pemantau Pemilu : Kami Berikan Award

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK membeberkan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang sudah masuk di lembaganya. Mahmuddin selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LPP LSM PERAK mengatakan, lembaganya sudah menerima pengaduan masyarakat dan juga temuan langsung anggotanya...

Organisasi internasional Sambangi Kantor LSM PERAK

Surat-Kabar, Makassar | Organisasi Pengawas Pemilu Internasional ANFREL (Asian Network For Free Elections) melakukan kunjungan ke Kantor LSM PERAK, Kamis (08/02/2024). Kunjungan tersebut sebagai bentuk koordinasi dan sheering pengalaman seperti apa kondisi pemilu yang terjadi di Sulsel. Dalam kunjungannya, organisasi...

Money Politik, LPP Perak Lapor Capres 02 dan Sadap di Bawaslu

Surat-Kabar, Makassar | Baru-baru ini, aksi Sarifudin Dg Punna yang akrab disapa Sadap membuat geger masyarakat di Sulsel. Pasalnya, aksinya membagi-bagikan uang di tengah orang banyak dan pusat keramaian di sekitar area Pantai Losari Makassar. Bahkan aksi Sadap tersebut...

GCW Desak Polda Tindaklanjuti Pengaduan Kosmetik Bermerk HB WG diduga Ilegal

Surat-Kabar, Makassar | Kegiatan Usaha Kosmetik Skin Care makin marak baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Khusus di kota Makassar menjadi perhatian lembaga kontrol Global Corruption Watch (GCW). Kini GCW telah melaporkan kegiatan usaha dan bisnis skincare atau kosmetik...

Jelang Debat Terakhir Pilpres 2024, Harapan Para Pekerja Sosial Indonesia untuk Capres-Cawapres

Surat-Kabar, Makassar | Organisasi pekerja sosial IPSPI atau Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia merespon komitmen para Capres dan Cawapres terkait masalah sosial jelang pelaksanaan debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024) nanti. Debat Pilpres putaran terakhir ini akan mengangkat topik...

Kasus Dana Hibah Oknum LSM, PERAK Desak Kejari Wajo Kejar Tersangka Baru

Surat-Kabar, Wajo | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Indonesia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo mengembangkan hasil penyidikannya terkait kasus dana hibah yang melibatkan Ketua Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, Marsose. Marsose...

Caleg DPR RI Hj Iswari Iskandar Resmi Terlapor di Bawaslu Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK resmi melaporkan dugaan pelanggaran peserta pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Ditanya siapa-siapa saja Caleg yang terlapor, Burhan Salewangang, SH selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LPP LSM PERAK Indonesia enggan...

L-Kompleks: Dugaan Kadisdik Nikah Siri Sebelum Cerai, Walikota Harus Non Job kan Pelaku

Surat-Kabar, Makassar | Tragedi rusaknya Moral Pemimpin kembali dipertontonkan oleh pejabat diruang lingkup Pemerintahan Kota Makassar, dimana diduga seorang Kepala Dinas memperlihatkan rusaknya Moral dan Etika serta Wibawa seorang Pemimpin yang membawahi sebuah Instansi Pemerintah yang ada di Kota...

Terungkap Dugaan Cara Curang Caleg Ridwan Wittiri Cs Agar Menang Pemilu

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK kembali menemukan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kali ini, temuan tersebut adanya money politik yang diduga dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dari Partai PDIP, Ridwan Andi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.