Saturday, February 15, 2025

Creating liberating content

Akses Informasi Dipersoalkan, KIP...

Surat-Kabar, Makassar | Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar sidang sengketa informasi dengan...

3 Tersangka Kasus Skincare...

Surat-Kabar, Makassar | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menerima penyerahan...

L-Kompleks: Ijazah Yang Ditandatangani...

Surat-Kabar, Makassar | Penempatan ratusan kepala sekolah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana...

Kejari Makassar Lidik Kasus...

Surat-Kabar, Makassar  Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang...
HomeGovernmentPoliceMega Proyek Irigasi...

Mega Proyek Irigasi Baliase, Satuan Kerja SNVT PJPA Pompengan-Jeneberang Sulsel Terindikasi Korupsi

Surat-Kabar, Makassar | Mega Proyek milik Satuan Kerja SNVT PJPA Pompengan-Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Baliase Kabupaten Luwu Utara diduga bermasalah . Hasil investigasi dan pemantauan LSM PERAK di lapangan membeberkan jika proyek irigasi Baliase ini ada 3 Paket yang dikerjakan dan menggunakan anggaran Rp 900 Milyar. Namun, secara keseluruhan proyek irigasi Baliase memakan anggaran lebih dari Rp 2 Triliun.

Menariknya, dalam proses perjalanan proyek tersebut terjadi perubahan desain kerja.
Perubahan desain pekerjaan beton lining cast insitu ke beton precast pada proyek pembangunan jaringan Irigasi Baliase Luwu Utara. Perubahan desain dilakukan oleh PPK dengan berdasar kpd surat edaran Direktur Jendral Sumber Daya Air No 04/SE/D/2017 sebagai acuan desain analisis mutu beton dan pengguanaan beton pracetak pada pembangunan irigasi.

“Namun kami menduga pada pelaksanaan tidak melakukan mock up terlebih dahulu sebagai uji coba sekaligus sebagai gambaran pemilik proyek dan konsultan bahwa metode perubahan bisa dipakai.

See also  L-Kompleks Laporkan Dugaan Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna Kampus V UNM Parepare

Namun dalam perubahan desain ini tidak mengikuti peraturan SNI dan tekhnis lainnya yaitu SNI 7833;2012 tentang tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang untuk pembangunan gedung dan non gedung,” beber Andi Sofyan, SH Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Kebijakan Publik LSM PERAK Indonesia, Selasa (31/10/23).

Lanjut Sofyan, dengan melihat kondisi pekerjaan sekarang ini kuat diduga diluar dari spesifikasi tehnik yang di persyaratkan tanpa melakukan perkuatan lantai dasar saluran baru dengan material beton, perkuatan sambungan beton precast dengan plat dasar tidak menggunakan dowelbar material baja tulangan. Begitupun perkuatan sambungan beton pre cast dengan top/caping juga tidak menggunakan kontruksi dowel bar.

See also  Modus Curang Provider Telekomunikasi di Gowa Hindari Pajak

“Dari hasil investigasi dan pengumpulan data bahwa proyek irigasi Baliase syarat dengan korupsi dengan terjadinya perubahan desain ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas, kwantitas dan waktu penyelesain pekerjaan bisa tidak tercapai sesuai dengan rencana,” tambah Sofyan.

Menurut Sofyan, proyek tersebut diduga terindikasi PPK dan Kontraktor pelaksana bekerja sama dalam pengajuan perubahan desain untuk mendapatkan keuntungan besar bagi kontraktor dengan mengesampingkan aspek kualitas, kuantitas dan waktu serta biaya yg digunakan.

“Ada indikasi pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi akibat tidak berjalannya proses kendali mutu proyek, dengan kata lain pelaksanaan proyek tersebut berjalan atas kemauan pihak pelaksana dan pihak yang terlibat dalam hal ini Kepala Satker dan PPK diduga turut serta melakukan pembiaran baik disengaja maupun tidak disengaja,” terangnya.

See also  Dugaan Korupsi Boarding School SMAN di Sulsel Mulai Bergulir di Polda Sulsel

Sofyan juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

“Kuat dugaan pelanggaran dan kerugian negara yang cukup besar dalam proyek ini. Tim segera kumpulkan baket dan data lalu kami kaji, selesai pekerjaan kita laporkan. Jadi kita kawal terus agar tidak lolos,” tegasnya.

Sebelumnya, Karaeng Raja selaku PPK Irigasi Rawa IV SNVT PJPA Pompengan-Jeneberang kepada awak media, membenarkan terjadi penyesuaian di lapangan dimana awalnya menggunakan Beton Cor di tempat (Insitu) dan dilanjutkan dengan Beton Pra cetak (Precast), Pasangan Batu dan Saluran tanah setelah adanya surat edaran itu.

“Untuk areal persawahan kami gunakan Beton Precast dan saluran tanah untuk areal yang belum sawah,” bebernya.

Ditanya terkait alasan perubahan desain kerja tersebut, Karaeng Raja juga membenarkan karena adanya surat edaran Dirjen. (*)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Akses Informasi Dipersoalkan, KIP akan Adili Kasus Ruslan Rahman vs DP3A

Surat-Kabar, Makassar | Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar sidang sengketa informasi dengan Termohon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dan Pemohon Ruslan Rahman pada Jumat (07/02/2025). Sidang tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan informasi yang diajukan...

3 Tersangka Kasus Skincare Diserahkan Ke Kejaksaan Tinggi Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menerima penyerahan 3 tersangka dan barang bukti perkara kasus skincare yang mengandung merkuri atau berbahaya, Senin (03/02/2025). Proses penyerahan tiga tersangka, masing-masing tersangka AS, MS dan MH beserta barang...

L-Kompleks: Ijazah Yang Ditandatangani Plt/Plh Berpotensi Maladministrasi

Surat-Kabar, Makassar | Penempatan ratusan kepala sekolah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Muhyiddin, menuai kritik keras. Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menyatakan jika praktik yang dilakukan mantan...

Kejari Makassar Lidik Kasus Pungli Sertifikat Lahan Sekolah

Surat-Kabar, Makassar  Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar serta pejabat Kepala Bidang Dinas Pertanahan kini memasuki tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah...

Muhyiddin dan Kabid Distan Makassar Diduga Otak Pelaku Pungli Penerbitan Sertifikat Lahan Sekolah

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pertanahan Kota Makassar diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terkait penerbitan sertifikat lahan sekolah. Berdasarkan hasil penelusuran Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks), kedua pejabat tersebut diduga memerintahkan...

L-Kompleks: Jelang 3 Tahun Penetapan Ratusan Plt dan Plh Kepsek Makassar Berpotensi Menimbulkan Dampak Hukum Baru

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks kembali menemukan Dugaan praktik penyimpangan terkait kebijakan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar. L-Kompleks menemukan ada sekitar 100 lebih kepala sekolah SD dan SMP Negeri yang masih berstatus pelaksana...

L-Kompleks Temukan Dugaan Pungli Sertifikat Tanah Sekolah oleh Oknum Pejabat Disdik Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengendus dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Oknum pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar dan Badan Pertanahan (BPN) dalam proses penerbitan sertifikat tanah sekolah. Dugaan ini muncul setelah...

Dugaan Pungli Baju Almamater, PERAK dan L-Kompleks Desak Copot Kepala SMKN 2 Gowa

Surat-Kabar, Gowa | Berkedok pembuatan baju almamater, oknum guru di SMK Negeri 2 Gowa, diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada siswa. Oknum wali kelas yang juga Guru Bahasa Inggris diduga melakukan aksinya berkedok pembuatan baju almamater dengan meminta sejumlah uang...

Ruslan Kembali Ajukan 9 Kecamatan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke KI Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Ruslan Rahman dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) kembali mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Jl. Urip Sumoharjo No.269, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Senin...

Proyek Jaringan Air Baku Bendungan Karalloe Tahap II Disoal L-Kompleks

Surat-Kabar, Jeneponto | Proyek Pembangunan Jaringan Air Baku Bendungan Karalloe Tahap II di Dusun Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). Hingga Januari 2025, proyek tersebut dilaporkan belum rampung dikerjakan. Sekretaris...

Proyek Mini Soccer Disdik Sulsel Rp 1,8 M Diduga Dimark Up Besar-besaran

Surat-Kabar, Makassar | Proyek pembangunan lapangan mini soccer yang milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor kontrak : 010/20924-SEKRET.2/DISDIK diduga bermasalah. Proyek yang menggunakan anggaran senilai Rp 1.887.636.087 tersebut gagal rampung hingga akhir tahun 2024. Pembangunan lapangan mini soccer...

Renovasi Belum Rampung, Rujab Kadisdik Sulsel Malah Ditempati Mahasiswa

Surat-Kabar, Makassar | Rumah Jabatan (Rujab) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), jalan Andi Mappaodang 19 C Kecamatan Tamalate menjadi sorotan setelah dialihfungsikan menjadi tempat tinggal mahasiswa kedokteran gigi Universitas Muslim Indonesia (UMI). Hal ini diungkap oleh Sekretaris...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.