Saturday, June 15, 2024

Creating liberating content

Ani Pengusaha Asal Soppeng...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti...

Kepala Badan Pemulihan Aset...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi...

Kajati Lantik Wakajati dan...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel...

Kajati Sulsel Mengikuti 2...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan...
HomePolriPERAK Sinyalir Dugaan...

PERAK Sinyalir Dugaan Korupsi Proyek Dinas PU Gowa di Pattalassang

Surat-Kabar, Gowa | Proyek pembangunan jalan (DAU) APBD-P Paket 12 Pengaspalan jalan Palemba Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang diduga bermasalah. Proyek yang dikerjakan PT Anugrah Perdana Sejahtera selaku kontraktornya dengan anggaran Rp. 1.915.345.744 juga disinyalir rawan korupsi. Hal ini berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan LSM PERAK Indonesia saat meninjau langsung proyek tersebut.

“Proyek dengan volume 1079 M X 4 M ini diduga tidak memenuhi kriteria tekhnis jalan sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 19/PRT/M/Tahun 2011 tentang persyaratan tekhnis jalan dan kriteria perencanaan tekhnis jalan yang memuat tentang ketentuan tekhnis yang harus di penuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi standar pelayanan minimal dan melayani lalu lintas dan angkutan jalan,” ungkap Andi Sofyan, SH Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Kebijakan Publik LSM PERAK Indonesia saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (26/01/2024).

See also  Polres Kuansing Bersama Tim Yustisi Kabupaten Laksanakan Operasi Yustisi

Lanjut Sofyan, pada proses pelaksanaan pekerjaan ruas jalan tersebut diduga dilaksanakan tanpa prosedur kerja yang benar, sehingga hasilnyapun kelihatan asal jadi dikarenakan terjadinya kerusakan pada spot tertentu pada ruas jalan.

“Seharusnya hasil pekerjaan tahan sampai beberapa tahun sesuai standar perencanaan kerusakan yang terjadi diantaranya distorsi dan retak yang dikarenakan kurangnya pemadatan pada proses pekerjaan pemadatan dan penggunaan agregat yg tidak memenuhi standar mutu. Begitupun campur aspal yang tidak homogen dikarenakan kadar aspal rendah serta suhu yang tidak sesuai dengan job mix formula yang direncanakan sehingga terjadi kerusakan dini serta gagal struktural dan gagal fungsional,” terangnya.

Jadi menurutnya, melihat kondisi jalan sekarang sudah ada indikasi terjadi pembiaran dari pihak konsultan pengawas dan juga PPK yang sebenarnya bertanggung jawab dalam mengawasi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor.

See also  Kasus Dugaan Penipuan Anggota DPRD Sulsel (ASM) Berproses Hukum di Polda Sulsel

“Juga terindikasi akibat terjadi kesalahan dari segi penerapan target kualitas dan kuantitas dalam penyelesaian setiap tahapan pekerjaan yang tidak bisa tercapai dengan baik ujungnya masuk kategori kegagalan kontruksi,” jelas Sofyan.

Pihaknya sudah meminta klarifikasi ke PPK nya atas nama Rusdy Ardianto dari hasil pengaspalan jalan tersebut yang sudah tampak bergelombang dan diduga terjadi pengurangan volume itu.

“Kami sudah menghubungi langsung PPK nya, Jawabannya pekerjaan tersebut diatas belum diserah terimakan (perpanjangan dengan denda), realisasi keuangan masih uang muka, pekerjaan disamping aspal masih ada bahu jalan beton, dan pekerjaan aspal yg kurang bagus akan dibenahi kembali, begini jawabannya,” ucap Sofyan menirukan jawaban PPK-nya.

See also  Kuasa Hukum Korban Penipuan dan Penggelapan Menang Praperadilan Lawan Polda Sulsel

Sofyan juga menduga pekerjaan tersebut sudah di seratus persenkan dan adanya pembiaran dari PPK yang dilakukan kontraktornya.

“Dalam masa pekerjaan dia sudah mengakui pekerjaannya kurang bagus atau bermasalah dan menurut kami fakta di lapangan itu parah. Jadi jelas ini terindikasi sudah masuk percobaan korupsi,” tambahnya.

Pihak LSM PERAK segera menyiapkan laporan resminya setelah PHO.

“Intinya kami lapor dan kawal sampai ada tersangkanya,” pungkasnya.

Diketahui proyek Pengaspalan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Gowa ini konsultan pengawasnya dari PT Kinawa Konsultan dengan masa pelaksanaan kontrak kerja 60 hari, 30 Oktober 2023 sampai dengan 28 Desember 2023. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Ani Pengusaha Asal Soppeng Diduga Lakukan Bisnis Human Trafficking

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti dugaan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah menggunakan perusahaan milik Nur Afni Ramang alias Ani di Dubai. L-Kompleks menyebut diduga ada human trafficking dengan...

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof....

Kajati Lantik Wakajati dan 2 Asisten dan 8 Kajari Dalam Lingkup Kejati Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel Serta Pejabat Eselon III (2 Asisten dan 8 Kajari) dalam Rangkaian Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan...

Kajati Sulsel Mengikuti 2 Permohonan Pengajuan Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan 2 (dua) ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) yaitu dari Kejari Makassar dan Kejari Jeneponto yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,...

Kasus Dugaan Korupsi 18 Anggota DPRD Sulsel 2016/2017 Terpeti-Eskan ?

Surat-Kabar, Makassar | Kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat DRPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2016/2017 berdasarkan Sprindik Kejaksaan Tinggi Sulsel tertanggal 05 Desember 2018 hingga saat ini diduga tidak jelas penanganan hukumnya (diduga dipeti-eskan). Berdasarkan hasil investigasi...

Dugaan Pengiriman TKI Ilegal, L-Kompleks : Terduga Oknum Bermukim di Dubai

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks mengendus dugaan praktek perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Wanita TKW tujuan Arab Saudi secara ilegal, Senin (10/6/2024). Temuan tersebut berawal dari pengaduan salah satu TKW yang berhasil melarikan diri dari tempat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj. Baji: Kalau Mau Damai Datang Dong!

Surat-Kabar, Makassar | Menanggapi pemberitaan di salah satu media Online terkait dengan putusan PA.Takalar nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.TkI pertanggal 21 Maret 2024 yang meminta mendamaikan dua kubu,di tanggapi oleh Pemohon. Hal ini diungkapkan saat di konfirmasi oleh media by Phone, kamis (06/06/2024)...

L-Kompleks, Tim Kawal PPDB Sulsel 2024 Pantau dan Buka Pengaduan Masyarakat

Surat-Kabar, Makassar | Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berjalan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, tak sedikit masyarakat atau orang tua murid mengeluh terhadap proses PPDB tahun ini. Selain keluhan reset sebelumnya, dimana calon siswa tidak secara...

Laksus: Lokasi Proyek PSEL di Green Eterno Berpotensi Berisiko Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Anti korupsi Sulsel (Laksus) mengingatkan pemenang tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Makassar agar tidak memaksakan penempatan lokasi proyek di Green Eterno, Kecamatan Tamalanrea. Laksus menilai, penempatan pada lokasi yang bersengketa bisa berisiko...

Bersama Kadisdik Sulsel, Perak, L-Kompleks dan MOI Pantau Langsung PPDB 2024

Surat-Kabar, Makassar | LSM PERAK, L-Kompleks dan MOI gencar melakukan pengawasan dan pemantauan proses PPDB di sekolah-sekolah. Proses pendaftaran PPDB SMA yang sejatinya dimulai 3 Juni 2024 mendapat perhatian serius oleh Para penggiat aktivis LSM dan Media. Dalam pantauan media, terlihat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj Baji Dg Sangnging Tantang Pihak Yang Dirugikan Pakai Jalur Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Tudingan salah satu pihak yang menyatakan bahwa hakim dan panitera Pengadilan Agama Takalar diduga dibohongi dalam hal penetapan ahli waris balik nama sertifikat atas nama Hj Baji Dg Sangnging dibantah oleh pihak pemohon (ahli waris). Hal ini diungkapkan...

Perak Sinyalir Dugaan Oknum Pejabat di DPRD Sulsel Lakukan Gratifikasi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) sinyalir dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2018 - 2023. Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran LSM PERAK menemukan adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.