Saturday, June 15, 2024

Creating liberating content

Ani Pengusaha Asal Soppeng...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti...

Kepala Badan Pemulihan Aset...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi...

Kajati Lantik Wakajati dan...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel...

Kajati Sulsel Mengikuti 2...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan...
HomeNewsPoliticsTerungkap Dugaan Cara...

Terungkap Dugaan Cara Curang Caleg Ridwan Wittiri Cs Agar Menang Pemilu

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK kembali menemukan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kali ini, temuan tersebut adanya money politik yang diduga dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dari Partai PDIP, Ridwan Andi Wittiri, Caleg DPRD Sulsel dr Fadli Ananda, Caleg DPRD Makassar, Tenri Uji Idris beserta Caleg-Caleg lain PDIP dengan Dapil yang berbeda di Makassar.

Salah satu tempat kejadiannya tersebut di Hotel Asyra Kecamatan Ujung Pandang. Dalam pantauan dan penelusuran LSM PERAK, terlihat beberapa oknum membagikan berupa Snack atau kue Dos dan amplop berisi uang sebanyak Rp 500.000 dengan melampirkan KTP masing-masing, Minggu (28/01/2024).

Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH kepada awak media mengatakan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2023 tentang kampanye, peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye. Bahan kampanye yang dimaksud adalah selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis atau atribut kampanye lainnya.

See also  Moh Bahrun.B.,S.Sos All Out di Tanah Luwu Dapat Dukungan Dukungan Anak Jalanan

“Menurut Burhan, jika peserta Pemilu membagi uang, sembako atau diluar bahan kampanye dimaksud, sudah jelas dapat dijerat hukum tindak pidana Pemilu mengarah pada politik uang,” ungkapnya.

Lebih lanjut Burhan menambahkan, jadi memberikan jelas-jelas uang, bisa dijerat dengan pidana Pemilu.

“Jadi dugaan temuan politik uang tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti ke Kepolisian dan Kejaksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu) Bawaslu.

Lebih jauh Burhan menerangkan, tindak pidana Pemilu Politik Uang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sanksi yang dikenakan maksimal empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pidana otomatis juga akan terdiskualifikasi dari penyelenggaraan Pemilu,” terangnya.

See also  Panwascam Panakkukang Himbau Peserta Kampanye Tidak Pasang ApK Jl Pettarani dan Urip

Pihaknya segera melakukan pelaporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan agar dilakukan penindakan.

“Kami sudah siapkan laporannya dan tentunya kami juga siap mengawal agar para pelakunya yang terlibat diberikan hukuman,” pungkasnya.

Pihaknya juga menduga kegiatan ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu dengan tempat dan dapil yang berbeda.

“Kami melihat ada dugaan pergerakan Caleg Partai ini di Makassar difasilitasi oknum penguasa sehingga sangat begitu bebas dan liar. Bahkan kami sanksi apakah Bawaslu betul tidak tahu atau pura-pura tutup mata,” pungkasnya.

Caleg DPR RI H. Ridwan Andi Wittiri dari Partai PDIP nomor urut 1 ini sebagai incumbent sedangkan dr Fadli Ananda adalah pendatang baru sebagai Caleg DPRD Sulsel.

See also  Jelang Debat Terakhir Pilpres 2024, Harapan Para Pekerja Sosial Indonesia untuk Capres-Cawapres

Sebelumnya juga, dalam Minggu ini di Bulukumba sudah ada yang divonis bersalah melakukan money politik dan diputuskan hukuman 8 bulan penjara. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Ani Pengusaha Asal Soppeng Diduga Lakukan Bisnis Human Trafficking

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti dugaan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah menggunakan perusahaan milik Nur Afni Ramang alias Ani di Dubai. L-Kompleks menyebut diduga ada human trafficking dengan...

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof....

Kajati Lantik Wakajati dan 2 Asisten dan 8 Kajari Dalam Lingkup Kejati Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel Serta Pejabat Eselon III (2 Asisten dan 8 Kajari) dalam Rangkaian Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan...

Kajati Sulsel Mengikuti 2 Permohonan Pengajuan Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan 2 (dua) ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) yaitu dari Kejari Makassar dan Kejari Jeneponto yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,...

Kasus Dugaan Korupsi 18 Anggota DPRD Sulsel 2016/2017 Terpeti-Eskan ?

Surat-Kabar, Makassar | Kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat DRPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2016/2017 berdasarkan Sprindik Kejaksaan Tinggi Sulsel tertanggal 05 Desember 2018 hingga saat ini diduga tidak jelas penanganan hukumnya (diduga dipeti-eskan). Berdasarkan hasil investigasi...

Dugaan Pengiriman TKI Ilegal, L-Kompleks : Terduga Oknum Bermukim di Dubai

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks mengendus dugaan praktek perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Wanita TKW tujuan Arab Saudi secara ilegal, Senin (10/6/2024). Temuan tersebut berawal dari pengaduan salah satu TKW yang berhasil melarikan diri dari tempat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj. Baji: Kalau Mau Damai Datang Dong!

Surat-Kabar, Makassar | Menanggapi pemberitaan di salah satu media Online terkait dengan putusan PA.Takalar nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.TkI pertanggal 21 Maret 2024 yang meminta mendamaikan dua kubu,di tanggapi oleh Pemohon. Hal ini diungkapkan saat di konfirmasi oleh media by Phone, kamis (06/06/2024)...

L-Kompleks, Tim Kawal PPDB Sulsel 2024 Pantau dan Buka Pengaduan Masyarakat

Surat-Kabar, Makassar | Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berjalan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, tak sedikit masyarakat atau orang tua murid mengeluh terhadap proses PPDB tahun ini. Selain keluhan reset sebelumnya, dimana calon siswa tidak secara...

Laksus: Lokasi Proyek PSEL di Green Eterno Berpotensi Berisiko Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Anti korupsi Sulsel (Laksus) mengingatkan pemenang tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Makassar agar tidak memaksakan penempatan lokasi proyek di Green Eterno, Kecamatan Tamalanrea. Laksus menilai, penempatan pada lokasi yang bersengketa bisa berisiko...

Bersama Kadisdik Sulsel, Perak, L-Kompleks dan MOI Pantau Langsung PPDB 2024

Surat-Kabar, Makassar | LSM PERAK, L-Kompleks dan MOI gencar melakukan pengawasan dan pemantauan proses PPDB di sekolah-sekolah. Proses pendaftaran PPDB SMA yang sejatinya dimulai 3 Juni 2024 mendapat perhatian serius oleh Para penggiat aktivis LSM dan Media. Dalam pantauan media, terlihat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj Baji Dg Sangnging Tantang Pihak Yang Dirugikan Pakai Jalur Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Tudingan salah satu pihak yang menyatakan bahwa hakim dan panitera Pengadilan Agama Takalar diduga dibohongi dalam hal penetapan ahli waris balik nama sertifikat atas nama Hj Baji Dg Sangnging dibantah oleh pihak pemohon (ahli waris). Hal ini diungkapkan...

Perak Sinyalir Dugaan Oknum Pejabat di DPRD Sulsel Lakukan Gratifikasi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) sinyalir dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2018 - 2023. Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran LSM PERAK menemukan adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.