Surat-Kabar.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diwarnai dugaan keracunan makanan. Sebanyak 481 siswa SMPN 1 Dramaga dan SMPN 2 Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami keluhan mual dan pusing, Selasa (27/10/2026). Insiden ini terjadi hanya berselang enam hari setelah 103 siswa SMPN 2 Cisarua mengalami kejadian serupa.
Rentetan kasus tersebut kembali memunculkan persoalan mengenai keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Pemeriksaan terhadap makanan yang disajikan kepada siswa kini menjadi perhatian, terutama untuk memastikan standar pengolahan, kebersihan, dan distribusi benar-benar diterapkan.
Keluhan para siswa muncul setelah mereka mengonsumsi hidangan MBG pada Senin, 26 Oktober 2026. Gejala dilaporkan muncul secara bertahap sejak Senin malam hingga Selasa pagi.
Dari 481 siswa yang mendatangi fasilitas kesehatan, sebanyak 22 orang sempat dirujuk ke rumah sakit. Sebagian besar siswa lainnya mengalami gejala ringan dan telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan kondisi para siswa yang telah menjalani pengobatan relatif stabil. Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi para siswa dan guru yang mengalami keluhan.
“Tugas kami Pemerintah Kabupaten Bogor berfokus kepada pemberian layanan kesehatan kepada siswa-siswi dan guru,” kata Rudy saat meninjau penanganan medis di Puskesmas Cangkrawok, Dramaga.
Untuk mengungkap penyebab kejadian, Polres Bogor telah mengamankan sampel makanan dan minuman MBG. Sampel tersebut akan diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bogor.
Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi salah satu hal penting untuk memastikan apakah makanan yang dikonsumsi para siswa berkaitan dengan munculnya keluhan tersebut. Hingga kini, penyebab pasti insiden itu belum dapat disimpulkan.
Sebelumnya, Rabu (21/10/2026), sebanyak 103 siswa SMPN 2 Cisarua juga dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi hidangan MBG dan susu. Jarak kejadian yang hanya enam hari dari insiden di Dramaga membuat evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut semakin relevan.
Pengawasan keamanan pangan perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pengiriman makanan ke sekolah. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kelemahan dalam rantai penyediaan makanan, tanpa mengabaikan hasil pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani.
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Bogor memberlakukan pembelajaran jarak jauh selama dua hari bagi siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Dramaga. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis siswa dan mengurangi kecemasan di lingkungan sekolah.
Pemerintah daerah juga memastikan biaya pengobatan seluruh korban ditanggung melalui APBD Kabupaten Bogor, baik untuk perawatan di puskesmas maupun rumah sakit swasta.
Bersama unsur TNI dan kepolisian, tenaga kesehatan dikerahkan untuk memantau kondisi siswa melalui kunjungan langsung ke rumah masing-masing. Pemkab Bogor menyatakan siap memberikan penanganan medis lanjutan apabila ditemukan gejala tambahan.
Rudy menegaskan pemerintah daerah akan memastikan para siswa memperoleh perawatan sesuai kebutuhan medis.
(Hariadi)
