Tuesday, November 17, 2026

Creating liberating content

PDAM Makassar Gandeng Polda...

Surar-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar menyerahkan penanganan kasus hilangnya meter...

Skandal Bibit Nanas Rp52,4...

Surat-Kabar.com | Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas...

Warga Ballaparang Apresiasi Program...

Surat-Kabar, Makassar | Program pemasangan sambungan meter air bersih baru secara gratis yang...

Kejati Sulsel Bongkar Dugaan...

Surat-Kabar.com | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengusut dugaan korupsi penyaluran bantuan Alat...
HomeMetroRuslan Rahman Seret...

Ruslan Rahman Seret Empat SMA Negeri di Makassar ke KI Sulsel, Sengketa Informasi Berpotensi Pidana

Surat-Kabar.com | Makassar – Ruslan Rahman, mengajukan sengketa informasi publik terhadap empat SMA Negeri di Kota Makassar ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sengketa keterbukaan informasi tersebut berpotensi mengarah ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam menghalangi hak pemohon untuk memperoleh informasi publik.

Empat sekolah yang menjadi termohon dalam sengketa tersebut masing-masing SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar, dan SMA Negeri 21 Makassar.

Pengajuan sengketa itu ditandai dengan penyerahan berkas permohonan oleh Ruslan Rahman kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (16/11/2026).

Ruslan mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak atas informasi publik yang seharusnya dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik dan bukan sesuatu yang dapat diberikan atau ditolak berdasarkan kehendak pengelola institusi.

See also  Wamendikdasmen Tinjau Pelaksanaan TKA di SMKN 2 Makassar, Pastikan Koordinasi Sekolah Berjalan Efektif

Ia menegaskan, hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara tegas mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

“Empat sekolah negeri ini merupakan badan publik yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan informasi, saya mengajukan sengketa ke Komisi Informasi karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak boleh diabaikan,” tegas Ruslan, Selasa (17/11/2026).

See also  Naik Penyidikan, Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Jeneponto Terancam Seret Pengelola

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada aspek administrasi apabila dalam prosesnya ditemukan unsur kesengajaan menghambat atau menghalangi akses masyarakat terhadap informasi publik yang wajib diberikan, terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan.

Ruslan merujuk Pasal 52 UU KIP yang mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diberikan atas permintaan sesuai ketentuan undang-undang.

“Jangan sampai hak masyarakat atas informasi justru dihambat oleh badan publik yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan transparansi, jika ditemukan unsur kesengajaan menghalangi pemberian informasi, saya tidak segan membawa persoalan ini ke ranah pidana,” ujarnya.

See also  Granat Aktif di Tong Sampah BPN, L-Kompleks: Kelalaian atau Skenario Penghilangan jejak?

Ruslan menegaskan, pengajuan sengketa terhadap empat SMA Negeri tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan badan publik, khususnya di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, sekolah negeri tidak boleh menempatkan keterbukaan informasi sebagai beban, sebab transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab institusi yang menggunakan dan mengelola sumber daya publik.

“saya ingin memastikan badan publik menjalankan kewajibannya secara transparan jangan alergi terhadap permintaan informasi, keterbukaan adalah kewajiban hukum, bukan pilihan dan kalua ada informasi yang enggan dibuka ke publik justru merupakan tanda tanya apa yang sedang ditutupi atau disembunyikan dan Jika ada indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, tentu saya siap menempuh langkah hukum lebih lanjut,” tutup Ruslan.

(Anri S)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

PDAM Makassar Gandeng Polda Sulsel Usut Hilangnya 4.519 Meter Air Bekas

Surar-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar menyerahkan penanganan kasus hilangnya meter air bekas (meter eks) berbahan kuningan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap penyebab dan kronologi hilangnya aset perusahaan yang jumlahnya diperkirakan...

Skandal Bibit Nanas Rp52,4 Miliar, ASN Takalar Akui Terima Rp50 Juta dari Direktur PT AAN

Surat-Kabar.com | Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp52,4 miliar tahun anggaran 2024. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Takalar, Ririn Ryan Saputra, mengaku menerima uang sebesar Rp50 juta dari...

Warga Ballaparang Apresiasi Program Sambungan Air Gratis Pemkot Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Program pemasangan sambungan meter air bersih baru secara gratis yang dihadirkan Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Air Minum Kota Makassar terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kali ini, program prioritas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil...

Kejati Sulsel Bongkar Dugaan Korupsi Alsintan Rp243,6 Miliar, 74 Saksi Diperiksa

Surat-Kabar.com | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengusut dugaan korupsi penyaluran bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian dengan total anggaran mencapai Rp243,6 miliar selama periode 2024–2025. Penyelidikan yang ditangani Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel tersebut kini...

Peredaran Obat Ilegal di Makassar Terbongkar, BBPOM Sita 153 Ribu Tablet

Surat-Kabar.com | Peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja. Sepanjang periode 2025 hingga 2026. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar berhasil mengamankan 153.750 tablet obat ilegal dari sejumlah operasi penindakan. Dari...

MoU PDAM Makassar dan STIA LAN, Seleksi Pejabat Struktural Utamakan Kompetensi

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar menggandeng Politeknik STIA LAN Makassar untuk melaksanakan asesmen potensi dan kompetensi pegawai dalam rangka pengisian jabatan struktural di lingkungan perusahaan. Kerja sama ini diarahkan untuk memastikan proses penempatan pejabat berlangsung secara independen,...

Eks Bupati Gowa Husniah Talenrang Siapkan Penangguhan Penahanan

Surat-Kabar.com | Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, melalui tim kuasa hukumnya berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Polda Sulawesi Selatan. Permohonan tersebut rencananya diajukan dengan alasan kondisi kesehatan Husniah yang disebut mengalami gangguan akibat riwayat penyakit maag akut. Menanggapi...

Andi Zulkifly Nanda Dorong Penguatan Kinerja dan Tata Kelola PDAM Makassar pada 2027

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota...

Dugaan Korupsi MBG Jilid II Bergulir, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Surat-Kabar.com | Penanganan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan penyidikan jilid II dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026. Kepala...

PDAM Makassar Bersama FCC dan UTD Sulsel Gelar Donor Darah, Libatkan Ratusan Karyawan

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar menggelar aksi donor darah dengan melibatkan ratusan karyawan sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Kegiatan yang bekerja sama dengan Forum Kreatif Cipta Cendekia (FCC)...

PDAM Makassar Raih Lontara Award 2026 Kategori OPD Paling Sigap Menanggapi Aduan

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Lontara Award 2026 kategori OPD Paling Sigap Menanggapi Aduan yang diberikan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Makassar. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh...

Kasus Korupsi Bibit Nanas, Praperadilan Eks Pj Gubernur Sulsel Kandas

Surat-Kabar.com | Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan status tersangkanya melalui jalur praperadilan berakhir kandas. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, menolak permohonan praperadilan yang diajukannya, Senin (9/11/2026). Putusan tersebut membuat penetapan Bahtiar sebagai tersangka dalam...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.