Surat-Kabar.com | Penanganan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memasuki babak baru.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan penyidikan jilid II dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyidikan baru dalam perkara tersebut. Ia menyebut, tim penyidik telah memulai pemeriksaan saksi sejak Rabu (28/10/2026).
“Ada penyidikan baru. Nanti saya cek lagi, saya lupa sejak kapan dimulainya penyidikan baru. Tapi yang jelas ada pemeriksaan saksi,” ujar Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Selasa (10/11/2026).
Anang menjelaskan, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa saksi berinisial YN serta perwakilan PT ECS berinisial IJ.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG di lingkungan BGN.
Ia menegaskan, proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Penyidikan jilid II ini berpotensi membuka sejumlah pengadaan yang belum terungkap dalam penanganan perkara pada klaster pertama. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek pengadaan kamera pengawas atau CCTV dan perangkat pendeteksi sidik jari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Informasi mengenai proyek tersebut sebelumnya disampaikan oleh pihak Sonny Sonjaya melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, kepada penyidik Kejagung.
Krisna mengungkapkan, kliennya telah memberikan informasi mengenai proyek pengadaan 5.000 unit CCTV serta perangkat sidik jari yang diperuntukkan bagi SPPG. Menurutnya, proyek tersebut sudah berjalan sebelum Sonny menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Dalam keterangannya, setiap SPPG disebut mendapatkan lima unit CCTV. Sementara perangkat sidik jari digunakan untuk mencocokkan identitas penerima manfaat program MBG.
“Satu SPPG itu ada lima CCTV. Jadi semuanya itu yang harus dipasang 5.000 CCTV. Dan sidik jari. Jadi penerima manfaatnya itu harus klik sidik jarinya, biar dicocokkan dengan SPPG,” kata Krisna di Gedung Bundar Kejagung, Kamis (18/6/2026).
Krisna juga mengungkapkan, Sonny sempat meminta pertanggungjawaban vendor terkait realisasi pemasangan perangkat tersebut ketika masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Namun, menurut Krisna, vendor yang dimintai penjelasan tidak mampu menunjukkan bukti pemasangan sesuai permintaan kliennya.
“Ditanya sama Pak Soni, ‘Eh, lu kan pasang nih 5.000 CCTV sama sidik jari. Coba diperlihatkan sama saya seperti apa. Saya butuh SDN 01 Jakarta Timur. Coba kamu lihat seperti apa?’ Mereka tidak bisa memperlihatkan,” ungkapnya.
(Hariadi)
