Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengawal laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai sekitar Rp8 miliar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Perkembangan terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto memanggil pelaksana proyek, yang berdasarkan informasi dihimpun disebut sebagai kontraktor pelaksana proyek melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD Jeneponto.
Pemanggilan tersebut menjadi perkembangan penting atas laporan yang dikawal L-Kompleks. Nasrul dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 18 November 2026, pukul 12.00 WITA. Hal itu tertuang dalam surat Kejari Jeneponto Nomor B-539/P.4.23/Fd.1/11/2026 tertanggal 13 November 2026.
Perkara ini telah memasuki tahap penyidikan sejak 31 Maret 2026. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sekitar 50 orang, termasuk saksi ahli dan tujuh tenaga fasilitator lapangan berinisial SR, NH, FL, IA, YS, MR, dan IW.
Proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jeneponto itu menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) earmark sekitar Rp8 miliar untuk pekerjaan di 18 titik. Beberapa lokasi yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya antara lain Desa Kaluku, Kecamatan Batang, dan Desa Batujala.
Koordinator Wilayah DPP L-Kompleks, Djuhaib Lewa, menegaskan pihaknya meminta Kejari Jeneponto mengusut perkara tersebut secara menyeluruh guna mengungkap dalang utama dari perkara ini.
“Jika benar proyek tersebut berkaitan dengan Pokir anggota DPRD, penyidik harus menelusuri siapa yang mengusulkan, menentukan pelaksana, hingga bertanggung jawab atas pekerjaan,” kata Djuhaib, Selasa (17/11/2026).
Sebagai pelapor, L-Kompleks meminta kejaksaan menelusuri seluruh proses pengusulan, penganggaran, pengadaan, hingga pertanggungjawaban proyek. Djuhaib juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
“Jika alat bukti sudah cukup dan unsur pidananya terpenuhi, segera ambil langkah hukum. Kami tidak meminta seseorang dijadikan tersangka tanpa bukti, tetapi penanganan perkara ini harus transparan dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
(Anri S)






