Surat-Kabar.com | Makassar – Ruslan Rahman, mengajukan sengketa informasi publik terhadap empat SMA Negeri di Kota Makassar ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan.
Sengketa keterbukaan informasi tersebut berpotensi mengarah ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam menghalangi hak pemohon untuk memperoleh informasi publik.
Empat sekolah yang menjadi termohon dalam sengketa tersebut masing-masing SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar, dan SMA Negeri 21 Makassar.
Pengajuan sengketa itu ditandai dengan penyerahan berkas permohonan oleh Ruslan Rahman kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (16/11/2026).
Ruslan mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak atas informasi publik yang seharusnya dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik dan bukan sesuatu yang dapat diberikan atau ditolak berdasarkan kehendak pengelola institusi.
Ia menegaskan, hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya.
Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara tegas mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.
“Empat sekolah negeri ini merupakan badan publik yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan informasi, saya mengajukan sengketa ke Komisi Informasi karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak boleh diabaikan,” tegas Ruslan, Selasa (17/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada aspek administrasi apabila dalam prosesnya ditemukan unsur kesengajaan menghambat atau menghalangi akses masyarakat terhadap informasi publik yang wajib diberikan, terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan.
Ruslan merujuk Pasal 52 UU KIP yang mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diberikan atas permintaan sesuai ketentuan undang-undang.
“Jangan sampai hak masyarakat atas informasi justru dihambat oleh badan publik yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan transparansi, jika ditemukan unsur kesengajaan menghalangi pemberian informasi, saya tidak segan membawa persoalan ini ke ranah pidana,” ujarnya.
Ruslan menegaskan, pengajuan sengketa terhadap empat SMA Negeri tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan badan publik, khususnya di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, sekolah negeri tidak boleh menempatkan keterbukaan informasi sebagai beban, sebab transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab institusi yang menggunakan dan mengelola sumber daya publik.
“saya ingin memastikan badan publik menjalankan kewajibannya secara transparan jangan alergi terhadap permintaan informasi, keterbukaan adalah kewajiban hukum, bukan pilihan dan kalua ada informasi yang enggan dibuka ke publik justru merupakan tanda tanya apa yang sedang ditutupi atau disembunyikan dan Jika ada indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, tentu saya siap menempuh langkah hukum lebih lanjut,” tutup Ruslan.
(Anri S)






