Surat-Kabar.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Jeneponto.
Dua di antaranya merupakan mantan pejabat penting di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jeneponto.
Mereka adalah mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto, Jafar Abbas, dan mantan Kepala Bidang Cipta Karya, Saharuddin.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masing-masing berinisial MS dan NB.
Keempat tersangka kini resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026.
Pengumuman penetapan tersangka tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).
Kasus dugaan korupsi proyek SPAM Jeneponto ini sebelumnya menjadi perhatian setelah dilaporkan L-Kompleks. Lembaga tersebut mengawal dugaan penyimpangan dalam proyek penyediaan air minum yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp8 miliar.
Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut tersebar di 18 lokasi di Kabupaten Jeneponto.
Dalam proses pengusutan perkara, Kejari Jeneponto mulai melakukan penyidikan sejak 31 Maret 2026.
Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Sekitar 50 orang telah dimintai keterangan, termasuk saksi ahli dan tujuh tenaga fasilitator lapangan.
Perkembangan penyidikan juga terlihat dari pemanggilan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Salah satunya melalui surat panggilan Nomor B-539/P.4.23/Fd.1/11/2026 tertanggal 13 November 2026, yang meminta Nasrul hadir sebagai saksi pada 18 November 2026 sekaligus membawa dokumen proyek tahun anggaran 2023–2024.
Di tengah proses tersebut, L-Kompleks terus mendorong kepastian hukum atas laporan dugaan korupsi proyek SPAM Jeneponto.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52 atau sekitar Rp1,27 miliar.
Berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, Kejari Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka.
MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran (PA).
S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya, ditetapkan sebagai tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sementara MS dan NB merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Subsider, Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Kejari Jeneponto menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan. Penyidik juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi proyek SPAM tersebut.
(Anri S)






