Surat-Kabar.com | Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan menyeret tujuh orang ke meja penyidikan Bareskrim Polri.
Tak berhenti pada dugaan penyalahgunaan distribusi, penyidik kini memburu aliran uang dan aset yang diduga berasal dari bisnis ilegal tersebut.
Kasus ini terungkap setelah aparat menemukan dugaan pengalihan Biosolar bersubsidi melalui jalur laut di perairan Makassar, praktik yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 itu diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp67,9 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, menyebut tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga telah memeriksa 43 saksi dan seorang ahli dari BPH Migas.
“Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dugaan praktik tersebut dijalankan dengan pola pemindahan BBM dari truk tangki ke kapal menggunakan metode ship-to-ship. Dari kapal SPOB, Biosolar kemudian diduga diteruskan ke kapal tanker.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, membeberkan adanya dugaan manipulasi dokumen dalam pengangkutan BBM tersebut.
Pelaku diduga memanfaatkan dokumen pembelian BBM nonsubsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU). Dokumen itu digunakan untuk menyamarkan pengangkutan BBM yang volumenya melebihi jumlah dalam dokumen resmi.
Bahkan, dokumen asal pengiriman diduga diganti dengan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas pengangkutan tersebut seolah-olah merupakan distribusi yang sah.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman,” ungkap Taufik.
Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua kapal SPOB, tujuh truk tangki, dua mesin pompa, selang sepanjang sekitar 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, serta sekitar 120 kiloliter Biosolar.
Bareskrim kini mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik akan menelusuri transaksi keuangan, kepemilikan aset, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Suhasto menjelaskan, perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026.
Pengembangan TPPU dilakukan untuk mengungkap lebih jauh hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money dan follow the asset.
Dalam perkara ini, empat berkas tersangka juga telah dinyatakan lengkap berdasarkan keterangan Direktur Reskrimsus Polda Sulsel.
(Mahar)






