Surat-Kabar.com | Ancaman bencana hidrometeorologi akibat potensi curah hujan tinggi membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan kewaspadaan.
BPBD Sulawesi Selatan mengaktifkan posko bencana dan menyiagakan personel penyelamat di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak.
Langkah tersebut dilakukan setelah BMKG Wilayah IV Makassar menetapkan enam daerah di Sulawesi Selatan dalam kategori awas berdasarkan rekomendasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang diterbitkan Selasa (17/11/2026).
Enam daerah tersebut meliputi Kabupaten Bone, Gowa, Maros, Takalar, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), serta Kota Makassar.
Kepala BPBD Sulawesi Selatan, Amson Padolo, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Persiapan meliputi posko siaga, jalur evakuasi, tempat pengungsian, personel penyelamat, hingga ketersediaan logistik.
Menurut Amson, pengaktifan posko merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah merespons peringatan dini BMKG sekaligus mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.
“Sehubungan dengan peringatan dini dari BMKG, pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dengan menyiagakan posko-posko bencana,” ujarnya.
Selain mengaktifkan posko, BPBD juga memastikan jalur evakuasi dan tempat pengungsian tersedia, terutama di kawasan yang selama ini masuk dalam peta rawan bencana.
Personel tim penyelamat beserta sarana pendukung dan logistik juga telah disiagakan di sejumlah titik yang dinilai berisiko.
Amson menegaskan, kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada enam daerah yang mendapat status awas. Seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi bencana dapat terjadi di luar wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan.
“Kita anggap tetap dalam posisi kesiapsiagaan yang sama. Karena terkadang justru yang dianggap tidak berbahaya itu bisa ada kejadian,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu sampai bencana terjadi untuk mengambil tindakan. Jika ditemukan kondisi yang mengancam keselamatan warga, langkah penyelamatan dan evakuasi harus segera dilakukan.
“Keselamatan masyarakat adalah yang paling utama. Jadi, apabila ada hal-hal yang membahayakan, segera untuk melakukan langkah antisipasi, penyelamatan, evakuasi, dan menyiapkan tempat-tempat untuk kondisi darurat,” tutur Amson.
Upaya kesiapsiagaan tersebut turut melibatkan sejumlah instansi. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang bersama unsur TNI dan Polri telah melaksanakan apel kesiapsiagaan sebagai bagian dari koordinasi penanggulangan bencana.
Amson mengatakan penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan agar langkah antisipasi dan penanganan darurat berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala BBMKG Wilayah IV Makassar, Nasrol Adil, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya di daerah yang masuk kategori awas.
BMKG juga merekomendasikan optimalisasi pemantauan kondisi cuaca serta penyebarluasan informasi peringatan dini kepada masyarakat agar warga dapat mengambil langkah antisipasi lebih awal.
Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat bernomor e.B/KL.00.02/257/KBB4/XI/2026 yang diterbitkan BBMKG Wilayah IV Makassar pada 17 November 2026.
(Mahar)






