Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto yang menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas PUPR Jeneponto.
Penetapan tersebut merupakan perkembangan dari laporan resmi L-Kompleks yang sejak awal mendorong pengusutan dugaan penyimpangan proyek bernilai sekitar Rp8 miliar itu.
Namun, organisasi pelapor tersebut meminta Kejari Jeneponto tidak berhenti pada empat tersangka, penyidik didesak memperluas pemeriksaan dan menelusuri pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan proyek.
Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, mengatakan penetapan tersangka menjadi perkembangan penting sekaligus bukti bahwa laporan dan pengawasan masyarakat perlu terus didorong, meski demikian ia meminta kejaksaan mengungkap seluruh mata rantai pelaksanaan proyek agar pertanggungjawaban hukum tidak hanya berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami mengapresiasi Kejari Jeneponto yang telah menindaklanjuti laporan L-Kompleks hingga menetapkan empat orang tersangka,namun kami meminta penyidik tidak berhenti sampai di sini sebab seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek ini harus ditelusuri,” kata Ruslan seusai menghadiri sidang sengketa informasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (18/11/2026).
Empat tersangka tersebut masing-masing mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto, Jafar Abbas, mantan Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saharuddin, serta dua tenaga fasilitator lapangan berinisial MS dan NB.
Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) earmark itu memiliki anggaran sekitar Rp8 miliar untuk 18 titik pekerjaan, termasuk di Desa Kaluku dan Desa Batujala. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.279.108.185,52.
Dalam proses penyidikan yang dimulai sejak 31 Maret 2026, Kejari Jeneponto telah memeriksa sekitar 186 orang saksi, 4 orang ahli, serta dikumpulkan dokumen, barang bukti dan bukti elektronik.
L-Kompleks juga menyoroti pemeriksaan terhadap kontraktor pelaksana yang berkaitan dengan proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD Jeneponto, yang sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada 18 November 2026.
Di sisi lain, pengungkapan kasus SPAM menjadi pemantik bagi L-Kompleks untuk memperluas pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Ruslan mengungkapkan, organisasinya kini tengah mengumpulkan alat bukti tambahan terkait sejumlah temuan dugaan korupsi lainnya yang ditemukan di Jeneponto untuk dilaporkan kepada Kejari Jeneponto.
“Kasus SPAM ini menjadi trigger sekaligus pemantik bagi kami, saat ini kami sedang mengumpulkan alat bukti tambahan terkait beberapa temuan dugaan korupsi lainnya yang nantinya akan kami serahkan kepada Kejari Jeneponto untuk diusut tuntas dan untuk ekspose nya nanti kami akan kontek teman teman wartawan” ujar Ruslan.
Ruslan menegaskan, L-Kompleks tidak akan berhenti mengawal laporan yang telah disampaikan maupun temuan-temuan baru yang sedang dipersiapkan. Ia berharap Kejari Jeneponto konsisten mengembangkan penyidikan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Bagi L-Kompleks, penetapan empat tersangka dalam kasus SPAM bukan akhir dari pengawalan laporan, melainkan pemantik untuk terus membongkar dugaan penyimpangan anggaran daerah melalui laporan yang disertai bukti kepada aparat penegak hukum.
(Anri S)






