Surat-Kabar.com | Kalimantan – Sebanyak 62.400 balita terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 12 Oktober 2026.
Besarnya angka tersebut menjadi ujian bagi pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Imbauan agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah belum cukup tanpa diikuti penguatan layanan kesehatan, perlindungan bagi kelompok rentan, dan langkah terukur untuk menekan paparan asap.
Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten dan kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla hingga 12 Oktober 2026. Sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen di antaranya dialami anak berusia 0–5 tahun.
Angka tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat respons darurat kesehatan, bukan berhenti pada imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Warga yang tinggal di wilayah berselimut asap tidak selalu memiliki pilihan untuk menghindari paparan, bahkan ketika mereka berada di dalam rumah.
Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, menyebut jumlah kasus ISPA pada balita telah mengarah pada kondisi kedaruratan kesehatan.
Ia menduga angka yang tercatat belum menggambarkan keseluruhan dampak karena sebagian penderita mungkin belum terdiagnosis atau tercatat dalam layanan kesehatan.
“Jadi kasus ISPA ini seperti fenomena gunung es saja, ratusan ribu mungkin sudah angkanya. Dan ini tidak hanya di satu wilayah, tapi dua pulau besar terutama Kalimantan serta Sumatra,” kata Hermawan kepada BBC News Indonesia, Jumat (16/10/2026).
Peringatan tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan yang harus ditangani pemerintah. Selain mengendalikan kebakaran, pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses terhadap masker, tenaga medis, oksigen, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Penguatan puskesmas dan sistem rujukan juga penting agar pasien dengan gangguan pernapasan dapat segera ditangani.
Dampak karhutla terhadap kesehatan anak tergambar dari pengalaman keluarga di Kalimantan di Samarinda, Kalimantan Timur, Yazlyn Syanindita, balita berusia 14 bulan yang akrab disapa Canin, meninggal setelah mengalami gangguan pernapasan dan menjalani perawatan di rumah sakit.
Ibunya, Cindy, mengatakan kondisi putrinya memburuk ketika kabut asap mengepung permukiman mereka di Kecamatan Palaran. Canin sempat mendapatkan perawatan, termasuk terapi nebulizer, sebelum kondisinya kembali memburuk dan meninggal pada 15 Oktober 2026.
Dokter spesialis anak yang merawat Canin, Ikhsan Ali, menyatakan belum dapat memastikan bahwa kabut asap karhutla menjadi penyebab gangguan pernapasan yang dialami balita tersebut. Gangguan pernapasan pada anak dapat disebabkan berbagai faktor, termasuk pneumonia.
Kasus lain terjadi di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Anya Shezan Banafsya, anak berusia enam tahun, meninggal pada 14 Oktober setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama enam hari. Surat kematian menyebutkan gagal napas akibat Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) yang disertai syok sepsis.
Kedua kasus tersebut belum membuktikan bahwa paparan asap menjadi penyebab langsung kematian. Namun, peristiwa itu memperkuat urgensi penyelidikan medis dan pemantauan kesehatan anak-anak di wilayah terdampak.
Pemerintah perlu memastikan risiko kesehatan akibat karhutla ditangani secara serius, tanpa mendahului hasil pemeriksaan medis.
Kritik terhadap respons pemerintah juga mengemuka dari Hermawan. Ia menilai penanganan tidak cukup mengandalkan imbauan kepada masyarakat untuk bertahan di dalam rumah.
Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat tindakan penyelamatan, mulai dari penyediaan masker dan oksigen hingga kesiapan tenaga kesehatan serta fasilitas rujukan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya meminta masyarakat, terutama kelompok rentan, mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Ia juga mengimbau penggunaan masker apabila warga terpaksa beraktivitas di luar.
Imbauan tersebut penting, tetapi efektivitas perlindungan masyarakat juga bergantung pada ketersediaan fasilitas dan langkah pemerintah mengurangi sumber paparan. Tanpa pengendalian karhutla yang konsisten dan pelayanan kesehatan yang memadai, warga berisiko terus terpapar asap di lingkungan tempat mereka tinggal.
Cindy meminta pemerintah tidak meremehkan dampak kabut asap setelah menyaksikan sejumlah balita mengalami kesulitan bernapas saat anaknya dirawat di rumah sakit.
“Pemerintah jangan buta. Jangan bilang kondisi asap tidak parah. Banyak yang kena ISPA. Tolong jangan sepelekan asap karhutla,” kata Cindy.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran keresahan warga yang berhadapan langsung dengan dampak kabut asap. Bagi keluarga terdampak, respons pemerintah tidak hanya diukur dari pernyataan atau imbauan, tetapi juga dari kecepatan layanan kesehatan, ketersediaan bantuan, dan langkah nyata mengurangi paparan.
Hermawan mengingatkan bahwa asap karhutla dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan dan orang dengan penyakit penyerta.
Ia meminta pemerintah menindaklanjuti kasus-kasus kesehatan dan kematian yang terjadi selama kabut asap melalui pemeriksaan yang memadai, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Besarnya kasus ISPA pada balita menempatkan pemerintah pada tuntutan yang jelas: pengendalian karhutla harus berjalan seiring dengan penanganan dampak kesehatan. Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar imbauan untuk menghindari asap.
Mereka membutuhkan akses pengobatan, perlindungan yang memadai, serta upaya terukur agar ancaman serupa tidak terus berulang setiap kali kebakaran hutan meluas.
(Hariadi)
