Surat-Kabar.com | Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tak hanya membakar kawasan hutan, tetapi juga memicu kemarahan negara tetangga. Malaysia mendesak tekanan finansial terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik penyebab kebakaran, sedangkan Singapura bersiap menghadapi kabut asap berkepanjangan.
Krisis ini memperkeras sorotan terhadap penanganan karhutla Indonesia yang dampaknya telah melintasi batas negara.
Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bahkan meminta pemerintahnya mengajukan protes diplomatik kepada Indonesia. Ia juga mendorong Malaysia dan Singapura menghentikan pendanaan bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik penyebab karhutla.
“Putus akses mereka. Hantam dompet mereka,” ujar Syed Saddiq dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters.
Desakan itu disampaikan dalam Persidangan Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa, 13 Oktober 2026. Menurut dia, persoalan kabut asap tidak seharusnya terus dibebankan kepada masyarakat negara yang terdampak, sementara kebakaran terjadi di wilayah negara lain.
Anggota parlemen Malaysia lainnya, Syerleena Abdul Rashid, juga mempertanyakan tanggung jawab Indonesia atas dampak asap yang dirasakan masyarakat Malaysia.
“Mengapa rakyat Malaysia harus terus menanggung akibat dari tindakan tidak bertanggungjawab yang terjadi di luar perbatasan kita?” ujarnya, seperti dikutip AFP.
Tekanan dari Malaysia muncul ketika Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan parahnya kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Direktur Regional WMO untuk Asia dan Pasifik, Ben Churchill, menyebut krisis asap kali ini sebagai salah satu yang terburuk di kawasan.
Dalam wawancara dengan The Straits Times pada 17 Oktober 2026, Churchill mengatakan kabut asap dapat bertahan selama berbulan-bulan, bergantung pada perubahan arah angin dan turunnya hujan untuk membantu memadamkan api, terutama di Kalimantan.
“Peristiwa yang kita alami saat ini merupakan salah satu kejadian kabut asap lintas batas yang paling parah, bahkan berdampak ke Singapura, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya,” kata Churchill.
Ia menjelaskan, fenomena El Nino memperparah cuaca panas dan kering di kawasan khatulistiwa Asia Tenggara. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran dan memperpanjang dampaknya terhadap kualitas udara.
Di Singapura, kabut asap tercatat berlangsung selama 13 hari berturut-turut berdasarkan Indeks Standar Polutan atau Pollutant Standards Index (PSI). Periode tersebut menjadi yang terpanjang tanpa putus sejak krisis kabut asap 2015.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, pada 16 Oktober memperingatkan kemungkinan kabut asap berkepanjangan. Pemerintah setempat pun meminta masyarakat bersiap menghadapi kondisi udara yang memburuk.
Kritik keras dari parlemen Malaysia mendapat respons dari anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. Ia menilai pernyataan Syed Saddiq provokatif dan berpotensi memperkeruh hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.
“Buka mata dan telinga kalian! Jangan munafik!” ujar Firman dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).
Firman meminta parlemen Malaysia melihat kembali sejarah hubungan kedua negara. Ia juga menilai seruan boikot terhadap pendanaan perusahaan berpotensi menjadi langkah mencari popularitas.
Namun, Firman turut menyoroti aktivitas perusahaan asal Malaysia yang berinvestasi di sektor kelapa sawit, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya di Indonesia.
Menurut dia, aktivitas perusahaan asing juga perlu diawasi apabila menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan kepentingan nasional.
Ia mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Keuangan menelusuri dugaan aliran dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang disimpan di luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons politik terhadap kritik Malaysia. Namun, dugaan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan maupun dugaan penyimpanan dana hasil kejahatan tetap memerlukan bukti dan pemeriksaan otoritas berwenang.
Di tengah silang kritik tersebut, Indonesia masih berjibaku memadamkan kebakaran. Karhutla dilaporkan terjadi sejak awal 2026. BPBD Aceh Barat mencatat kemunculan api di Gampong Lapang pada 15 Januari 2026.
Risiko penanganan di lapangan juga menelan korban jiwa. BNPB melaporkan empat petugas pemadam karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, meninggal dunia, sedangkan dua lainnya mengalami luka bakar pada 15 Oktober 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan petugas menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam upaya pengendalian kebakaran.
BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca menggunakan dry ice pada 15–16 Oktober 2026. Operasi tersebut diberangkatkan dari Bandara Raden Inten II, Lampung, dengan total penggunaan 2,4 ton bahan selama dua hari.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan pemerintah menargetkan kebakaran segera teratasi agar masyarakat tidak terus terdampak.
“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak,” ujarnya setelah pelantikan sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Namun, desakan dari negara tetangga menunjukkan bahwa penanganan karhutla kini bukan semata urusan pemadaman. Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat pencegahan, mengawasi aktivitas perusahaan, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Ketika kabut asap melintasi perbatasan, dampaknya tidak berhenti pada kerusakan hutan Indonesia. Kesehatan masyarakat negara tetangga ikut terancam, sementara hubungan diplomatik kawasan menghadapi tekanan.
Karena itu, efektivitas penanganan karhutla akan dinilai bukan hanya dari operasi pemadaman, melainkan juga dari kemampuan mencegah kebakaran serupa terus berulang.**
(Anri S)
