Saturday, November 21, 2026

Creating liberating content

DPR Hapus Pasal Kekayaan...

Surat-Kabar.com | Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI...

L-Kompleks Apresiasi Kejari Tetapkan...

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri...

Dugaan Mafia BBM Subsidi...

Surat-Kabar.com | Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan...

Laporan L-Kompleks Berujung Penahanan,...

Surat-Kabar.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus...
HomeMetroMunafri Rombak Kabinet...

Munafri Rombak Kabinet Pemkot Makassar, 29 Pejabat Bergeser, Kinerja Jadi Taruhan

Surat-Kabar.com | Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mulai menata ulang komposisi birokrasi Pemerintah Kota Makassar.

Sebanyak 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II mengalami pergeseran jabatan dalam perombakan kabinet MULIA yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Perombakan tersebut menyentuh sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Makassar. Mulai dari kepala dinas, kepala badan, staf ahli hingga jajaran asisten sekretariat daerah.

Penataan ini menjadi langkah Munafri bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk menyegarkan organisasi pemerintahan sekaligus mendorong percepatan kinerja perangkat daerah.

Dari 29 pejabat yang masuk dalam penataan, sebanyak 12 orang tetap menduduki jabatan sebelumnya. Sementara pejabat lainnya mendapatkan penugasan baru dengan posisi yang berbeda.

Dalam pelantikan tersebut, Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Menurutnya, penempatan aparatur harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.

Namun, di balik penataan kabinet tersebut, Munafri menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ia meminta pejabat yang baru dilantik tidak menjadikan jabatan sebagai kekuasaan pribadi.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegas Munafri.

Ia meminta seluruh pejabat segera membangun konsolidasi dan memastikan jajaran di masing-masing organisasi perangkat daerah bergerak dalam satu visi.

See also  Pungli PTSL di Maros, Mantan Lurah Leang-Leang jadi Tersangka

Munafri juga mengingatkan agar pergantian pimpinan tidak menghambat program pemerintahan yang sedang berjalan. Seluruh program yang telah direncanakan, terutama yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.

Selain menata posisi pejabat, Munafri turut memberikan peringatan mengenai integritas birokrasi. Ia menyinggung perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan Kota Makassar.

Dalam arahannya, ia secara khusus meminta praktik jual beli jabatan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa, serta konflik kepentingan tidak terjadi di lingkungan Pemkot Makassar.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” ujarnya.

Peringatan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam penataan kabinet kali ini. Munafri menghendaki jajaran birokrasi bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak berhenti pada pelantikan, Munafri memastikan evaluasi terhadap pejabat akan terus berjalan. Ia menyebut penilaian dilakukan setiap bulan dengan melihat kinerja, koordinasi, capaian, hingga pelaksanaan program di masing-masing OPD.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya.

See also  Nama Darmawangsyah Muin Disebut Terima Rp 4 Miliar dalam Proyek Jalan Sabbang–Tallang

Munafri mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari penghargaan maupun capaian angka statistik. Masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, seperti kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data hingga konflik sosial.

Karena itu, pejabat yang mendapatkan amanah baru diminta tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif. Mereka harus mampu menghadirkan terobosan dan solusi yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap formasi baru birokrasi dapat memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.

Menurut Aliyah, keberhasilan pemerintah bukan hanya ditentukan oleh capaian administratif, tetapi juga sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan.

Dengan komposisi baru tersebut, kabinet MULIA kini dituntut membuktikan bahwa pergeseran jabatan bukan sekadar pergantian nama dan posisi. Evaluasi kinerja yang dijanjikan setiap bulan akan menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana penataan birokrasi berdampak terhadap pelayanan dan pembangunan Kota Makassar.

Daftar Pejabat yang Bergeser

See also  L-Kompleks: Usulan Pengangkatan Pegawai Beredar, Pemkot Wajib Klarifikasi

Evie Aprialti – Kepala Dinas Perpustakaan.

Aryati Puspasari Abady – Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Nirman Nituang Mungkasa – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Ahmad Namsum – Kepala Dinas Kearsipan.

Fahyuddin – Sekretaris DPRD.

Andi Rahmat – Kepala BPKAD.

Muh. Dakhlan – Kepala Bappeda.

Dahyal – Asisten Administrasi Umum.

Firman Hamid Pagarra – Kepala Diskominfo.

Muhammad Roem – Kepala Dispora.

Syamsul Bahri – Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Arlin Ariesta – Kepala BPBD.

Muhammad Fadli – Kepala Dinas Pendidikan.

Achi Soleman – Kepala DPMPTSP.

Muhammad Mario Said – Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Zainal Ibrahim – Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

Firnandar Arsabara – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mahyuddin – Kepala Dinas Penataan Ruang.

Muhammad Fuad Azis DM – Kepala Dinas PU.

Zuhaelsi Zubir – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Helmy Budiman – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.

Irwan Rusfiady Adnan – Kepala Badan Kesbangpol.

Andi Ani Mulyani Wahyudi – Kepala Dinas Kesehatan.

Nursaidah Sirajuddin – Direktur UPT RSUD Daya.

Kaharuddin Bakti – Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.

Aulia Arsyad – Kepala Dinas Pertanahan.

Sri Sulsilawati – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Muhammad Hatim – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Fathur Rahim – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

DPR Hapus Pasal Kekayaan Tak Wajar, ICW Siapkan Gugatan UU Perampasan Aset

Surat-Kabar.com | Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kamis (19/11/2026) justru menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Regulasi yang semestinya menjadi instrumen baru untuk memburu kekayaan hasil kejahatan itu dinilai menyimpan sejumlah kelemahan...

L-Kompleks Apresiasi Kejari Tetapkan Empat Tersangka SPAM Jeneponto, Ruslan: Ini Bukan Kasus Terakhir

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto yang menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas PUPR Jeneponto. Penetapan tersebut merupakan perkembangan dari laporan resmi L-Kompleks...

Dugaan Mafia BBM Subsidi di Sulsel Terbongkar, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Surat-Kabar.com | Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan menyeret tujuh orang ke meja penyidikan Bareskrim Polri. Tak berhenti pada dugaan penyalahgunaan distribusi, penyidik kini memburu aliran uang dan aset yang diduga berasal dari bisnis ilegal...

Laporan L-Kompleks Berujung Penahanan, Eks Kadis PUPR dan Mantan Kabid Tersangka Korupsi SPAM Jeneponto

Surat-Kabar.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Jeneponto. Dua di antaranya merupakan mantan pejabat penting di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jeneponto. Mereka...

KPK Periksa Kepala BPN Sulawesi Selatan

Surat-Kabar.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Selatan berinisial W, Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Juru...

Ancaman Hujan Ekstrem, BPBD Sulsel Aktifkan Posko Bencana

Surat-Kabar.com | Ancaman bencana hidrometeorologi akibat potensi curah hujan tinggi membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan kewaspadaan. BPBD Sulawesi Selatan mengaktifkan posko bencana dan menyiagakan personel penyelamat di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak. Langkah tersebut dilakukan setelah BMKG Wilayah IV Makassar...

PDAM Makassar Gandeng Polda Sulsel Usut Hilangnya 4.519 Meter Air Bekas

Surar-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar menyerahkan penanganan kasus hilangnya meter air bekas (meter eks) berbahan kuningan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap penyebab dan kronologi hilangnya aset perusahaan yang jumlahnya diperkirakan...

Laporan L-Kompleks Berlanjut, Kontraktor Proyek Pokir DPRD Dipanggil Kejari dalam Kasus SPAM Jeneponto

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengawal laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai sekitar Rp8 miliar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Perkembangan terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto memanggil pelaksana proyek,...

Ruslan Rahman Seret Empat SMA Negeri di Makassar ke KI Sulsel, Sengketa Informasi Berpotensi Pidana

Surat-Kabar.com | Makassar - Ruslan Rahman, mengajukan sengketa informasi publik terhadap empat SMA Negeri di Kota Makassar ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan. Sengketa keterbukaan informasi tersebut berpotensi mengarah ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam menghalangi hak pemohon...

Skandal Bibit Nanas Rp52,4 Miliar, ASN Takalar Akui Terima Rp50 Juta dari Direktur PT AAN

Surat-Kabar.com | Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp52,4 miliar tahun anggaran 2024. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Takalar, Ririn Ryan Saputra, mengaku menerima uang sebesar Rp50 juta dari...

Warga Ballaparang Apresiasi Program Sambungan Air Gratis Pemkot Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Program pemasangan sambungan meter air bersih baru secara gratis yang dihadirkan Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Air Minum Kota Makassar terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kali ini, program prioritas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil...

Kejati Sulsel Bongkar Dugaan Korupsi Alsintan Rp243,6 Miliar, 74 Saksi Diperiksa

Surat-Kabar.com | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengusut dugaan korupsi penyaluran bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian dengan total anggaran mencapai Rp243,6 miliar selama periode 2024–2025. Penyelidikan yang ditangani Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel tersebut kini...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.