Surat-Kabar.com | Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mulai menata ulang komposisi birokrasi Pemerintah Kota Makassar.
Sebanyak 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II mengalami pergeseran jabatan dalam perombakan kabinet MULIA yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Perombakan tersebut menyentuh sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Makassar. Mulai dari kepala dinas, kepala badan, staf ahli hingga jajaran asisten sekretariat daerah.
Penataan ini menjadi langkah Munafri bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk menyegarkan organisasi pemerintahan sekaligus mendorong percepatan kinerja perangkat daerah.
Dari 29 pejabat yang masuk dalam penataan, sebanyak 12 orang tetap menduduki jabatan sebelumnya. Sementara pejabat lainnya mendapatkan penugasan baru dengan posisi yang berbeda.
Dalam pelantikan tersebut, Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Menurutnya, penempatan aparatur harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.
Namun, di balik penataan kabinet tersebut, Munafri menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ia meminta pejabat yang baru dilantik tidak menjadikan jabatan sebagai kekuasaan pribadi.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegas Munafri.
Ia meminta seluruh pejabat segera membangun konsolidasi dan memastikan jajaran di masing-masing organisasi perangkat daerah bergerak dalam satu visi.
Munafri juga mengingatkan agar pergantian pimpinan tidak menghambat program pemerintahan yang sedang berjalan. Seluruh program yang telah direncanakan, terutama yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.
Selain menata posisi pejabat, Munafri turut memberikan peringatan mengenai integritas birokrasi. Ia menyinggung perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan Kota Makassar.
Dalam arahannya, ia secara khusus meminta praktik jual beli jabatan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa, serta konflik kepentingan tidak terjadi di lingkungan Pemkot Makassar.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” ujarnya.
Peringatan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam penataan kabinet kali ini. Munafri menghendaki jajaran birokrasi bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Tak berhenti pada pelantikan, Munafri memastikan evaluasi terhadap pejabat akan terus berjalan. Ia menyebut penilaian dilakukan setiap bulan dengan melihat kinerja, koordinasi, capaian, hingga pelaksanaan program di masing-masing OPD.
“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya.
Munafri mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari penghargaan maupun capaian angka statistik. Masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, seperti kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data hingga konflik sosial.
Karena itu, pejabat yang mendapatkan amanah baru diminta tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif. Mereka harus mampu menghadirkan terobosan dan solusi yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap formasi baru birokrasi dapat memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.
Menurut Aliyah, keberhasilan pemerintah bukan hanya ditentukan oleh capaian administratif, tetapi juga sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan.
Dengan komposisi baru tersebut, kabinet MULIA kini dituntut membuktikan bahwa pergeseran jabatan bukan sekadar pergantian nama dan posisi. Evaluasi kinerja yang dijanjikan setiap bulan akan menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana penataan birokrasi berdampak terhadap pelayanan dan pembangunan Kota Makassar.
Daftar Pejabat yang Bergeser
Evie Aprialti – Kepala Dinas Perpustakaan.
Aryati Puspasari Abady – Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Nirman Nituang Mungkasa – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Ahmad Namsum – Kepala Dinas Kearsipan.
Fahyuddin – Sekretaris DPRD.
Andi Rahmat – Kepala BPKAD.
Muh. Dakhlan – Kepala Bappeda.
Dahyal – Asisten Administrasi Umum.
Firman Hamid Pagarra – Kepala Diskominfo.
Muhammad Roem – Kepala Dispora.
Syamsul Bahri – Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Arlin Ariesta – Kepala BPBD.
Muhammad Fadli – Kepala Dinas Pendidikan.
Achi Soleman – Kepala DPMPTSP.
Muhammad Mario Said – Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Zainal Ibrahim – Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
Firnandar Arsabara – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Mahyuddin – Kepala Dinas Penataan Ruang.
Muhammad Fuad Azis DM – Kepala Dinas PU.
Zuhaelsi Zubir – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Helmy Budiman – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
Irwan Rusfiady Adnan – Kepala Badan Kesbangpol.
Andi Ani Mulyani Wahyudi – Kepala Dinas Kesehatan.
Nursaidah Sirajuddin – Direktur UPT RSUD Daya.
Kaharuddin Bakti – Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
Aulia Arsyad – Kepala Dinas Pertanahan.
Sri Sulsilawati – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Muhammad Hatim – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Fathur Rahim – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.






