Surat-Kabar.com | Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kamis (19/11/2026) justru menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Regulasi yang semestinya menjadi instrumen baru untuk memburu kekayaan hasil kejahatan itu dinilai menyimpan sejumlah kelemahan yang berpotensi melindungi aset para koruptor kelas kakap.
ICW menilai substansi UU yang disahkan DPR belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi, khususnya dalam menelusuri dan merampas kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pejabat publik.
Alih-alih memperkuat kewenangan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana, sejumlah perubahan dalam regulasi tersebut justru dinilai mempersempit ruang gerak penegak hukum.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyoroti hilangnya ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
Ketentuan ini sebelumnya dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mengidentifikasi kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan sumber penghasilan sah.
Menurut Ibrahim, penghapusan ketentuan tersebut membuat negara kehilangan peluang untuk menjangkau harta kekayaan yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas persis yang diusulkan KPK draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Kritik ICW tidak berhenti pada penghapusan illicit enrichment. Organisasi antikorupsi tersebut juga mempersoalkan kenaikan ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Dalam draf RUU Perampasan Aset 2023, ambang batas perampasan aset melalui mekanisme tersebut ditetapkan sebesar Rp100 juta. Namun, dalam draf yang disahkan DPR, nilainya meningkat menjadi Rp1 miliar.
ICW menilai perubahan tersebut berpotensi membuat aset bernilai di bawah Rp1 miliar lebih sulit dijangkau melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Terlebih, ketentuan ambang batas itu masih dimungkinkan berubah melalui Peraturan Pemerintah.
Bagi ICW, perubahan tersebut menjadi persoalan serius karena mekanisme NCB justru dibutuhkan untuk memulihkan aset dalam kondisi tertentu ketika pelaku tindak pidana meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan.
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, turut mempertanyakan keputusan DPR yang tidak memasukkan ketentuan peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar. Ia menilai persoalan tersebut penting karena laporan kekayaan pejabat tidak selalu mampu menggambarkan keseluruhan aset yang dimiliki.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut konsep illicit enrichment tidak dimasukkan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). DPR mengklaim telah mempelajari penerapan konsep tersebut di sejumlah negara.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam penyusunan UU Perampasan Aset, yakni bagaimana memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tanpa mengabaikan perlindungan hak kepemilikan.
Persoalan lainnya adalah penerapan prinsip non-retroaktif yang dinilai ICW dapat membatasi kemampuan negara memulihkan aset hasil tindak pidana pada masa lalu.
ICW menilai pembatasan tersebut berpotensi menyulitkan penegak hukum ketika harus menelusuri kekayaan hasil korupsi yang telah lama disamarkan, dipindahkan, atau dialihkan ke berbagai pihak.
Padahal, pemulihan aset tidak selalu berhadapan dengan harta yang baru diperoleh. Kekayaan hasil kejahatan dapat tersimpan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap.
ICW juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC), yang mendorong negara mempertimbangkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu serta kriminalisasi peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar.
Selain substansi, ICW turut mengkritik proses pembentukan UU Perampasan Aset. Ibrahim menilai pembahasan regulasi tersebut tidak berlangsung secara transparan karena sejumlah dokumen penting tidak dapat diakses publik secara memadai.
Dokumen yang dipersoalkan antara lain naskah RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM).
ICW menilai keterbatasan akses tersebut membuat masyarakat kesulitan memberikan masukan secara substantif. Padahal, regulasi perampasan aset menyangkut kewenangan negara yang sangat besar terhadap kepemilikan harta seseorang.
Menurut Ibrahim, pelibatan masyarakat semestinya memenuhi prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation. Publik harus memperoleh akses terhadap dokumen pembahasan agar dapat memahami sekaligus menguji substansi aturan yang sedang disusun.
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset membuka peluang membawa UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah tersebut mencakup pengujian formil terhadap proses pembentukan undang-undang dan pengujian materiil terhadap ketentuan yang dinilai bermasalah dalam substansinya.
“Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” ujar Ibrahim.
ICW pada prinsipnya mendukung kehadiran UU Perampasan Aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Namun, dukungan tersebut tidak berarti menerima seluruh ketentuan yang dinilai justru memperlemah efektivitas pemberantasan korupsi.
ICW mendorong agar ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar kembali dipertimbangkan, ambang batas perampasan aset dievaluasi, serta independensi lembaga pengelola dan pengawas aset diperkuat.
Di sisi lain, DPR menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui serangkaian proses legislasi bersama pemerintah. Komisi III DPR sebelumnya menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menggelar puluhan rapat pembahasan.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyebut pengesahan dilakukan setelah pembahasan dan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak.
UU Perampasan Aset kini dihadapkan pada dua tuntutan besar. Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen efektif untuk mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan. Di sisi lain, substansi dan proses pembentukannya dituntut menjamin kepastian hukum serta tidak mengorbankan prinsip keadilan.
Bagi ICW, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari persoalan. Justru, efektivitas regulasi tersebut dalam menjangkau kekayaan hasil korupsi, termasuk milik pejabat dengan harta tidak wajar, akan menjadi ujian sesungguhnya.
(Hariadi)






