Surat-Kabar.com – Makassar | Kinerja Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menuai sorotan positif dari DPRD Kota Makassar. Legislator Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji, menilai kinerja keuangan PDAM menunjukkan lonjakan signifikan dibanding sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya di bawah Pemerintah Kota Makassar.
Penilaian tersebut disampaikan dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) realisasi program dan belanja organisasi perangkat daerah (OPD) serta BUMD di Kantor DPRD Makassar, Rabu (22/10/2025).
Menurut Andi Tenri Uji, hingga triwulan III 2025, PDAM telah merealisasikan 70 persen dari target pendapatan tahunannya yang mencapai Rp377 miliar. Artinya, sekitar Rp200 miliar lebih sudah berhasil dikantongi hingga September.
“Ini progres yang cukup cepat. Dua bulan menjelang akhir tahun, capaian 70 persen menunjukkan kinerja PDAM bergerak positif,” ujar Sekretaris Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar tersebut.
Namun, legislator senior ini mengingatkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Salah satu yang disorot adalah tingginya angka kehilangan air—masalah klasik yang selama ini membebani efisiensi PDAM.
Plt Direktur PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, menjelaskan bahwa kehilangan air disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kebocoran pipa, penyaluran air menggunakan tangki saat musim kering, hingga praktik pencurian air oleh oknum masyarakat.
“Bantuan distribusi air lewat mobil tangki pun masuk dalam hitungan kehilangan air,” ungkap Hamzah di hadapan anggota dewan.
Komisi B DPRD juga memberikan catatan khusus terkait pelayanan air bersih di wilayah utara dan timur Makassar yang dinilai masih tertinggal. Pembangunan jaringan pipa di dua kawasan tersebut disebut terkendala persoalan izin.
“Ini menjadi PR kami di DPRD bagaimana PDAM bisa segera memperoleh izin pembangunan instalasi agar layanan air bersih bisa menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Andi Tenri Uji.
Enam bulan sejak Hamzah Ahmad memimpin sebagai pelaksana tugas direktur, kinerja PDAM dinilai lebih progresif. Karena itu, DPRD mendorong agar proses seleksi direksi BUMD segera dituntaskan sehingga PDAM memiliki kepastian kepemimpinan definitif.
“Kita berharap statusnya segera definitif agar bisa melanjutkan program yang sudah berjalan baik. Sebagian besar persoalan lama sudah mulai teratasi di bawah kepemimpinan sekarang,” tutup Andi Tenri Uji.
(Anri S)
