Surat-Kabar.com | Jelang memasuki tahun politik 2023 – 2024 Komando Khusus Anak Deker (KOKAD) menghimbau masyarakat agar waspada dan tolak politik identitas berkaitan dengan isu sentimen terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pada Pemilu dan Pilkada 2024 “Politik identitas lebih berbahaya. Jangkauannya lebih luas,” ujar Ketua Umum Kokad, Jhon Deker, saay ditemui media di Sekretariat Kokad, Senin, (12/12/2022).
Jhon Deker mengatakan pelanggaran politik identitas sangat rentan terjadi pada pemilu dan pilkada. Penggunaan sentimen suku, agama, dan kelompok tertentu dalam politik identitas berpotensi memicu konflik sosial. Dia mencontohkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. “Pilkada Jakarta satu dari banyak kasus. Pelanggaran ini juga terjadi di Kalimantan Timur dengan isu suku, Banjarnegara dengan isu etnis, dan seperti di Solo dengan isu agama ini jangan sampai terulang kembali,” ujarnya.
Jhon Deker mengakui jika mengawasi pelanggaran politik identitas merupakan hal yang sulit. Peran media sosial dalam pelanggaran ini sangat besar, sehingga susah untuk menyelidikinya. Namun, kata dia, Kokad sedang merancang strategi dan sistem untuk mengawasi terjadinya politik identitas khususnya di wilayah Sulteng dan Kota Palu.
Jhon Deker pun menilai saat ini masih banyak pihak yang menggunakan politik identitas untuk saling menjatuhkan satu sama lain.
“Sekarang kan masih banyak adu kejelakan. Cari kesalahan, cari kejelakan, cari kelemahan diekspos besar-besaran. Terbalik, harusnya kita ekspose ke masyarakat itu adalah kapasitas atau kompetensi calon sehingga masyarakat tercerahkan,” tambahnya.
Kokad juga mengharapkan peranan dari pengelola teknologi, kelompok masyarakat, dan pemerintah. “Harus ada kerja tim, tidak bisa kita hanya membebankan semua itu ke Bawaslu saja. Harus ada peran bersama dan dari kementerian untuk memberantasnya,” Tutup Jhon Deker.***
