Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengendus dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Oknum pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar dan Badan Pertanahan (BPN) dalam proses penerbitan sertifikat tanah sekolah.
Dugaan ini muncul setelah adanya keluhan dari beberapa pihak sekolah yang mengaku diminta membayar sejumlah uang yang di luar ketentuan resmi.
Menurut sekjend L-Kompleks, Ruslan Rahman, pihaknya menemukan adanya permintaan dana Rp 2,5 juta per sekolah sebagai biaya percepatan pengurusan sertifikat tanah yang telah telah berjalan sejak Maret 2024. Dana tersebut diduga diminta oleh oknum pejabat Disdik inisial KR ke beberapa Kepala sekolah melalui pesan Watsapp.
“Berdasarkan bukti yang kami dapatkan, pungli ini tidak hanya melibatkan pejabat Disdik Makassar tetapi mantan kadisdik juga kuat dugaan terlibat dalam praktek kotor tersebut” jelas Ruslan kepada media Rabu (22/1/2025).
Selian itu L-Kompleks juga merinci ada sekitar 31 sekolah yang diduga menjadi korban pungli penerbitan sertifikat tanah dan terindikasi sekolah yang menyetor terindikasi menggunakan biaya operasinal sekolah (BOS).
“ada sekitar 31 sekolah yang di palak dan sudah pasti sekolah ini menggunakan dana BOS dan ini jadi pelanggaran tambahan sebab bagaimana laporan pertanggujawaban nya nanti, kan tidak mungkin ada dimasukkan biaya pelicin penerbitan sertifikat tanah sekolah” tambah Ruslan sembari tertawa.
Ruslan juga mengungkapkan salah satu bukti scrensot chat via Watsaap yang berisi permintaan biaya 2,5 juta yang dimaksud kepada kepala sekolah beserta adanya list daftar sekolah yang telah menyetor.
“Begini ibu ada 31 lokasi didaftar untuk percepatan pembuatan sertifikat di usahakan terbit bulan mei juni juli ini, sesuai pembicaraan kabid Distan dengan pak Kadisdik ada dana dikeluarkan sekolah yang mau sejumlah 2,5 juta sudah masuk semua disitu biaya biaya lainnya tapi tidak ada kwitansi. Dan sudah ada beberapa sekolah yang bayar dan saya dengan orang Distan yang jemput uangnya di sekolah, tank you, ini daftar yang sudah menyetor ada ceklisnya” jelas isi chat Oknum pejabat disdik ke kepala sekolah.
Bagian Aset Disdik Kota Makassar, Karim, saat dikonfirmasi oleh awak media terkait permintaan 2,5 juta, hanya meminta wartawan langsung bertemu Kabid Dinas Pertanahan.
“Walaikumsalam, lebih bagus ketemu langsung kabid dinas pertanahan ya” jawaban Watsaap Karim kepada Wartawan.
Sementara itu hingga berita ini terbit, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhydin saat dikinfirmasi media via Watsapp Rabu (22/1/2025) tidak memberi tanggapan. (arn)
