Saturday, June 15, 2024

Creating liberating content

Ani Pengusaha Asal Soppeng...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti...

Kepala Badan Pemulihan Aset...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi...

Kajati Lantik Wakajati dan...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel...

Kajati Sulsel Mengikuti 2...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan...
HomePolriParkir Liar Marak...

Parkir Liar Marak di Anjungan Pantai Losari, Mengalir Kesiapa Setorannya?

Surat-Kabar, Makassar | Pemandangan mengejutkan tampak di dalam area anjungan Pantai Losari. Dimana sebelumnya, tidak pernah ada pungutan parkir atau juru parkir yang memungut bayaran.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab dan pengawasan Satpol PP selama sekian tahun. Namun, kali ini para juru parkir sudah membagi wilayah yang di tempatkan perorang untuk memungut bayaran. Selain biaya parkir Rp 5.000 untuk motor dan Rp 10.000 untuk mobil pungutan liar tersebut juga tanpa karcis dan tidak memiliki legalitas dari PD Parkir Makassar Raya.

LSM PERAK yang melakukan investigasi dan pemantauan langsung di lapangan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ada pembiaran dari Pemerintah Kota Makassar termasuk dalam hal ini Satpol PP.

See also  Ruslan Ungkap Dugaan Upaya Bungkam Lsm dan Media Terkait Dugaan Gratifikasi Tender Proyek Disdikbud Sulteng

“Kami sudah mengkonfirmasi pihak PD Parkir dengan tegas mereka membantah adanya pungutan parkir di dalam Anjungan Pantai Losari,” ungkap Burhan Salewangang, SH selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Senin (29/05/2023).

Burhan menyampaikan, setelah berkoordinasi dengan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya, Rizal Asjahad Rahman, PD Parkir Makassar Raya menegaskan bahwa di dalam area anjungan Pantai Losari itu gratis parkir karena urusan perparkiran semua berada di bawah kendali PD Parkir dan tidak mengetahui keberadaan jukir di area anjungan Pantai Losari.

Lanjut Burhan, pihaknya segera berkoordinasi penegak hukum dan pihak yang berwenang agar segera ditertibkan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku pungli.

See also  Pilkada 2020, Polsek Bontomate’ne Laksanakan Pengamanan Kampanye Pasangan No 1

“Kami terus pantau uangnya masuk ke kantong siapa?, Karena PD Parkir tidak mengaku bukan dari mereka jadi siapa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pantai Losari, Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi saat dikonfirmasi juga tidak mengakui jukir-jukir liar yang ada di wilayah kerjanya.

“Saya hanya taunya jasa penitipan helm dan tidak ada biaya jasa parkir disana. Jadi kalau ada berarti jukir liar,” terang wanita yang juga akrab disapa Yeyen ini.

Andi Nurul juga sudah mendapatkan pengaduan jika jukir-jukir liar tersebut malah memakai ID Card yang tidak tahu dapat darimana.

“Kami juga sudah pernah laporkan itu dan intinya tidak ada jasa parkir di dalam area anjungan Pantai Losari,” jelasnya.

See also  Satlantas Polres Sinjai Gelar Operasi Zebra 2020 Hari Pertama di Jalan AP Pettarani

Salah satu sumber informasi yang juga sudah lama mengadu nasib di lokasi tersebut saat dikonfirmasi juga heran kenapa bisa ada aktivitas juru parkir di lokasi tersebut.

“Tidak tahu Pak siapa yang kasih ijin memungut biaya parkir disini, sudah ada beberapa bulan mereka lakukan dan kami juga tidak tahu siapa penanggung jawabnya,” ucap salah satu pedagang yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Diketahui, area parkiran sepanjang anjungan Pantai Losari tidak diperbolehkan melakukan pungutan beberapa tahun lalu setelah disterilkan Satpol PP atas perintah Walikota Makassar. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Ani Pengusaha Asal Soppeng Diduga Lakukan Bisnis Human Trafficking

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti dugaan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah menggunakan perusahaan milik Nur Afni Ramang alias Ani di Dubai. L-Kompleks menyebut diduga ada human trafficking dengan...

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof....

Kajati Lantik Wakajati dan 2 Asisten dan 8 Kajari Dalam Lingkup Kejati Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel Serta Pejabat Eselon III (2 Asisten dan 8 Kajari) dalam Rangkaian Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan...

Kajati Sulsel Mengikuti 2 Permohonan Pengajuan Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan 2 (dua) ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) yaitu dari Kejari Makassar dan Kejari Jeneponto yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,...

Kasus Dugaan Korupsi 18 Anggota DPRD Sulsel 2016/2017 Terpeti-Eskan ?

Surat-Kabar, Makassar | Kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat DRPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2016/2017 berdasarkan Sprindik Kejaksaan Tinggi Sulsel tertanggal 05 Desember 2018 hingga saat ini diduga tidak jelas penanganan hukumnya (diduga dipeti-eskan). Berdasarkan hasil investigasi...

Dugaan Pengiriman TKI Ilegal, L-Kompleks : Terduga Oknum Bermukim di Dubai

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks mengendus dugaan praktek perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Wanita TKW tujuan Arab Saudi secara ilegal, Senin (10/6/2024). Temuan tersebut berawal dari pengaduan salah satu TKW yang berhasil melarikan diri dari tempat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj. Baji: Kalau Mau Damai Datang Dong!

Surat-Kabar, Makassar | Menanggapi pemberitaan di salah satu media Online terkait dengan putusan PA.Takalar nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.TkI pertanggal 21 Maret 2024 yang meminta mendamaikan dua kubu,di tanggapi oleh Pemohon. Hal ini diungkapkan saat di konfirmasi oleh media by Phone, kamis (06/06/2024)...

L-Kompleks, Tim Kawal PPDB Sulsel 2024 Pantau dan Buka Pengaduan Masyarakat

Surat-Kabar, Makassar | Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berjalan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, tak sedikit masyarakat atau orang tua murid mengeluh terhadap proses PPDB tahun ini. Selain keluhan reset sebelumnya, dimana calon siswa tidak secara...

Laksus: Lokasi Proyek PSEL di Green Eterno Berpotensi Berisiko Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Anti korupsi Sulsel (Laksus) mengingatkan pemenang tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Makassar agar tidak memaksakan penempatan lokasi proyek di Green Eterno, Kecamatan Tamalanrea. Laksus menilai, penempatan pada lokasi yang bersengketa bisa berisiko...

Bersama Kadisdik Sulsel, Perak, L-Kompleks dan MOI Pantau Langsung PPDB 2024

Surat-Kabar, Makassar | LSM PERAK, L-Kompleks dan MOI gencar melakukan pengawasan dan pemantauan proses PPDB di sekolah-sekolah. Proses pendaftaran PPDB SMA yang sejatinya dimulai 3 Juni 2024 mendapat perhatian serius oleh Para penggiat aktivis LSM dan Media. Dalam pantauan media, terlihat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj Baji Dg Sangnging Tantang Pihak Yang Dirugikan Pakai Jalur Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Tudingan salah satu pihak yang menyatakan bahwa hakim dan panitera Pengadilan Agama Takalar diduga dibohongi dalam hal penetapan ahli waris balik nama sertifikat atas nama Hj Baji Dg Sangnging dibantah oleh pihak pemohon (ahli waris). Hal ini diungkapkan...

Perak Sinyalir Dugaan Oknum Pejabat di DPRD Sulsel Lakukan Gratifikasi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) sinyalir dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2018 - 2023. Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran LSM PERAK menemukan adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.