Surat-Kabar, Makassar | Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, yang menyebut pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 “bebas KKN dan berjalan sesuai mekanisme” kini dipertanyakan banyak pihak. Di lapangan, sistem yang diharapkan menjadi simbol kemajuan digital justru menyisakan kekacauan dan frustrasi massal.
Sejak hari pertama pendaftaran, berbagai keluhan teknis mencuat: mulai dari lambannya server, antarmuka yang rusak, hingga soal ujian yang tidak memiliki jawaban benar semua terjadi dalam sistem digital bernilai miliaran rupiah yang didanai APBD.
“Apa ini yang disebut sistem tanpa intervensi? Soal tidak punya kunci jawaban, nilai tidak jelas skemanya, peserta disuruh percaya begitu saja. Ini bukan seleksi, ini cacat sistemik yang membuka ruang manipulasi,” tegas Ruslan Rahman, Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Jumat (16/5/2025).
Menurut Ruslan, dalih “bebas KKN” yang digaungkan Dinas Pendidikan justru dipatahkan oleh fakta: sistem rusak, panitia tidak siap, dan tidak ada transparansi skor. Ia menilai sistem seperti ini justru membuka ruang bagi praktik kolusi dan permainan skor “di belakang layar”.
“Klaim itu jadi sangat ironis ketika peserta justru tidak tahu apa yang sedang dinilai. Bahkan panitia sendiri bingung ketika ditanya skoring. Kalau seperti ini, siapa yang menjamin tidak ada permainan di dalam?” tambahnya.
Dikonfirmasi wartawan via WhatsApp pada Sabtu (17/5/2025), Kadisdik Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, tidak menjawab detail terkait kekacauan sistem dan keabsahan soal. Ia hanya memberi jawaban singkat:
“Teknis bukan saya. Saya sebagai penanggung jawab pelaksanaan. Silakan bertanya ke Pak Kabid selaku Ketua SPMB.”
Namun hingga berita ini diturunkan, Muhammad Nurkusuma yang disebut sebagai Ketua Panitia SPMB SMA 2025 belum merespons panggilan maupun pesan yang dilayangkan oleh awak media. Publik pun menilai, tidak adanya tanggung jawab konkret hanya memperkuat dugaan bahwa sistem ini dibiarkan berjalan tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang jelas.
Di tengah kekacauan sistem, para peserta didik yang menjadi korban justru menyuarakan kekecewaan mereka lewat media sosial, khususnya Instagram. Banyak dari mereka mengungkapkan pengalaman mereka yang penuh tekanan dan ketidakpastian.
“setuju nda jelaski soalna,” tulis akun @4l_fzn dalam kolom komentar story IG sosmedmakassar soal maslah SPMB yang sempat viral.
“betul itu,, ada soal tidak ada jawaban jadi nilainya kurang, bagaimanami itu mau masuk jalur prestasi,” keluh akun @fitria_sani.
“tidak bisa dibatalkan ini spmb? Hancur skali kasian anak2,” tulis akun @suciatyucy.
“Demo kita butuh keadilan pak ini untuk masa depan kami,” teriak akun @mmfdmrs.
“Setuju ka kacau skali, capekku ma cakar ternyata ndd juga hasilnya, buang2 waktu saja, giliran ditanya gurunya, maaf nak soal dari dinas ini, gambar juga terpotong2 nda jelas, tolong pak gubernur, yang seharusnya bagusji nilai raport ta gara2 tes jelek skor” keluh akun @rrn2910.
Cuitan cuitan ini hanya Sebagian kecil dari ribuan cuitan memperlihatkan bahwa kekacauan SPMB bukan hanya soal teknis, tapi soal keadilan dan masa depan. Ketika sistem rusak dibiarkan, maka integritas seleksi hilang—dan yang jadi korban adalah generasi muda.
L-Kompleks Kembali mendesak agar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengambil Langkah tegas dan lakukan audit terhadap pengadaan dan pelaksanaan sistem SPMB 2025. L-Kompleks juga meminta DPRD Sulsel segera memanggil pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban terbuka.
“Anggaran miliaran dikelola tanpa standar mutu, dan tidak ada satu pun pejabat yang bicara lugas ke publik. Ini bukan soal sistem rusak, ini soal akal sehat yang dilukai, Klaim “bebas KKN” kini tak lebih dari jargon kosong. Yang nyata adalah: siswa dibiarkan berjuang dalam sistem rusak, pejabat saling lempar tanggung jawab, dan keadilan pendidikan dikorbankan, tegas Ruslan. (anr)
