Saturday, July 13, 2024

Creating liberating content

Kejati Sulsel Gandeng BNN,...

Surat-Kabar, Makassar| Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H,M.H., memerintahkan seluruh pegawai untuk...

Diatas Kapal Phinisi, Kajati...

Surat-Kabar, Makassar | Bertempat diatas kapal kayu Phinisi Makassar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi...

Kajati Sulsel Jadi Pembicara...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H,M.H., menjadi pembicara...

Gran Eterno Bermasalah, Kontrak...

Surat-Kabar, Makassar | Lahan Gran Eterno yang ditunjuk sebagai lokasi proyek Pengelolaan Sampah...
HomeEducationBadan Diklat Kejaksaan...

Badan Diklat Kejaksaan RI Laksanakan Pelatihan Tindak Pidana di Sektor Perikanan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim menghadiri sekaligus mendampingi Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I, Tony T. Spontana pada acara Pembukaan Pelatihan Tindak Pidana di Sektor Perikanan, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Badan Diklat Kejaksaan RI dengan United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), kegiatan Pelatihan Tindak Pidana Sektor Perikanan tersebut dilaksanakan di Hotel Santika Makassar Jalan. Sultan Hasanuddin No.40, Maloku, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (20/06/2024).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Mrs. Arvinder Sambei (International Expert For Global Maritime Crime Programme Of UNODC), Para Pakar Internasional untuk Program Kejahatan Maritim Global yang bertugas di Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) Urusan Narkoba dan Kejahatan, para Kepala Kejaksaan Negeri yang diundang yaitu Kajari Makassar, Kajari Gowa, dan Kajari Maros.

Dalam sambutannya(Welcome Speech)Agus Salim menyampaikan bahwa sektor perikanan memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, selain menjadi sumber pangan bagi masyarakat, perikanan juga menyumbang devisa negara serta membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun demikian, sektor ini tidak luput dari ancaman berbagai tindak pidana, seperti Illegal Unreported And Unregulated Fishing (IUUF) yaitu penangkapan ikan illegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, praktik perdagangan manusia, serta penyelundupan hasil laut.

Kejahatan – kejahatan tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam maritim, oleh karena itu, sangat penting bagi kita, para aparat penegak hukum, untuk memiliki pemahaman dan kemampuan yang mendalam dalam menghadapi segala bentuk kejahatan di sektor ini.

Agus Salim melanjutkan bahwa pelatihan yang dimulai hari ini adalah momen penting bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi kita dalam menangani tindak pidana di sektor perikanan. Dengan menghadirkan para narasumber dan instruktur dari berbagai latar belakang, baik Nasional maupun Internasional, saya yakin kita akan mendapatkan pengetahuan yang kaya dan berguna.

See also  Lsm Perak Kembali Kritisi PPDB Online Disdik Sulsel Yang Terus Bermasalah

Kerja sama antara Badan Diklat Kejaksaan RI dengan UNODC dalam hal ini PBB, juga merupakan langkah strategis untuk membawa praktik terbaik dan pendekatan-pendekatan baru dalam penanganan tindak pidana perikanan ke dalam sistem penegakan hukum.

“Saya mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik–baiknya, aktiflah dalam belajar dan berdiskusi, sehingga ketika pelatihan ini berakhir, kita semua dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang didapat dalam tugas sehari – hari untuk “menjaga dan melindungi kelestarian kekayaan laut kita”, lestarian Sumber Daya Laut Indonesia, ucapnya.

Pada akhir sambutannya Kajati Sulsel, Agus Salim mengatakan Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan pimpinan Kejaksaan RepublikIndonesia kepada kami untuk menjadi tuan rumah kegiatan ”Pelatihan Tindak Pidana di Sektor Perikanan Kerjasama Badan Diklat Kejaksaan RIdengan United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)” yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI.

Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I, Tony T. Spontana juga memberikan sambutan, dimana pada kesempatan tersebut Toni T. Spontana mengatakan bahwa Kondisi Geografis Indonesia terdiridari 72,5% perairan dengan luas 5,7 juta km2 dengan rincian 2,7 juta km2 zona ekonomi eksklusif (zee), 2,8 juta km2 laut nusantara, dan 2,7 km2 laut teritorial.

Berdasarkan tiga karakteristik laut menurut surut terendah dari bibir pantai tersebut, batas laut indonesia terbagi menjadi zona ekonomi eksklusif, laut teritorial dan landas kontinental.

Toni T. Spontana melanjutkan bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan yang bekerjasama dengan United States Agency International Development (USAID), perairan Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beragam, 6 dari 7 spesies penyu dunia, 593 spesies batu karang, 51% spesies karang dunia, 30.000 km habitat rumput laut, 76% mangrove asia tenggara, 2.057 dari 2.228 spesies ikan karang dunia, 36 spesies mamalia laut.

See also  L-Kompleks, Tim Kawal PPDB Sulsel 2024 Pantau dan Buka Pengaduan Masyarakat

Semua kekayaan laut tersebut berada di teritorial laut yang sah menjadi milik Indonesia menurut berbagai aturan hukum yang berlaku, tingginya hasil laut Indonesia ternyata berakibat pula pada tingginya kasus penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan penangkapan ikan dapat dikategorikan ilegal apabila dilakukan oleh warga negara asing atau warga negara Indonesia yang menyalahi aturan yang berlaku di perairan yang termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial Indonesia.

Selanjutnya Toni T. Spontana menyampaikan bahwa menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah laut Indonesia mencapai Rp. 101 triliun pertahunnya. Kejahatan tersebut juga menjadi jalan bagi kejahatan lain seperti perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan obat-obatan terlarang dan perbudakan, selain dari pada kasus penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing)terdapat juga kasus-kasus unreforted dan unregulated fishing atau yang dikenal dengan IUU fishing.

Toni T. Spontana kemudian menerangkan bahwa kerugian yang dialami akibat terjadinya IUU fishing di Indonesia berdampak secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. untuk mewujudkan keamanan dibidang kelautan dan perikanan, tertib serta tegaknya hukum dan menjujung tinggi hak asasi manusia maka perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan iuu fishing yaitu upaya preventif (penanggulangan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

Masih maraknya kapal ikan asing yang mencuri ikan diperairan Indonesia menjadi salah satu tantangan yang tidak ringan bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa dalam menangani dan menyelesaikan kasus tersebut, tidak hanya memahami ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, tetapi juga harus memahami berbagai konvensi dan ketentuan Internasional lainnya terkait permasalahan perikanan dan kelautan seperti United Nations Convention On the law of the Sea (UNCLOS), Agreement on port state measures, konvensi lainnya seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), The United Nationsconventions Against Transsnational Organized Crime (UNTOC) dan masih banyak lagi ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.

See also  Elly Gwandy Dinyatakan Tidak Terbukti, Kuasa Hukum Siap Lapor Balik

Hal ini merupakan suatu keniscayaan bahwa dibutuhkannya Jaksa-Jaksa yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus perikanan dan kelautan secara profesional.

Badan Diklat Kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia khususnya jaksa tentu saja harus berkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik materi dan metode pelatihan dengan melakukan kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi dan perkembangan hukum masyarakat.

Toni T. Spontana menerangkan bahwa salah satu upaya badan diklat kejaksaan dalam rangka pengembangan kapasitas sumberdaya manusia tersebut adalah bekerjasama dengan United Nations Office On Drugs and Crime yang salah satunya dengan menyelenggarakan Training On Fisheries Crime For Prosecutor (BATCH III).

Pada akhir sambutannya Toni T. Spontana berharap bahwa “semoga dengan terselenggaranya training ini sehingga dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para jaksa peserta pelatihan dalam bertugas dilapangan”. (SOETARMI,S.H.,MH/**)

 

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Kejati Sulsel Gandeng BNN, Tes Urine Pegawai Kejaksaan

Surat-Kabar, Makassar| Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H,M.H., memerintahkan seluruh pegawai untuk melakukan skrining narkoba/tes urine, bertempat di Baruga Adhyaksa kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin (08/07/2024). Agus Salim menegaskan bahwa skrining narkoba/tes urine harus dilakukan guna memastikan seluruh...

Diatas Kapal Phinisi, Kajati Sulsel Bahas MoU Kejaksaan RI dengan TNI Terkait Koordinasi Bidang Pidana Militer

Surat-Kabar, Makassar | Bertempat diatas kapal kayu Phinisi Makassar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H,M.H., menjadi pembicara bincang membahas sosialiasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan TNI terkait koordinasi Bidang Pidana Militer, Selasa (02/07/2024). Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi...

Kajati Sulsel Jadi Pembicara Pengamanan Aset dan Penandatangan MoU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan PT. KIMA

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H,M.H., menjadi pembicara “Pengamanan Aset dalam acara Penandatangan MoU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan PT Kawasan Industri Makassar”, bertempat Hotel Claro Makassar, Selasa (02/07/2024). Kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (Memorandum Of...

Gran Eterno Bermasalah, Kontrak Proyek PSEL Makassar Harus Dibatalkan

Surat-Kabar, Makassar | Lahan Gran Eterno yang ditunjuk sebagai lokasi proyek Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar masih dalam kisruh panjang. Karenanya, Pemkot Makassar diminta membatalkan seluruh proses kontrak. "Yang ditunjuk ini lahan bermasalah (Gran Eterno)....

Kajati Paparkan Perkara Yang Menonjol di Kejaksaan Tinggi Sulsel ke JAM Pidum

Surat-Kabar, Makassar | Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Prof. Dr. Asep Nanang Mulyana SH., MH. melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kehadiran JAM Pidum beserta rombongan disambut Kajati SulSel, Agus Salim, Wakajati Teuku...

Ansar Laksus Menduga Proses Tender Pembangunan Kantor BTN Wilayah Sulawesi Diarahkan Pemenangnya

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) menuding ada proses yang tidak transparan dalam lelang tender pembangunan kantor BTN Wilayah Sulawesi yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kota Makassar. Proses lelang diduga diarahkan untuk memenangkan pihak tertentu. "Kami melihat...

L-Kompleks Laporkan Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Disdik Makassar

Makassar | L-Kompleks (Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial) menguak dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Makassar, dimana dimana L-Kompleks mengindikasikan terjadinya Korupsi pada Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada tahun 2021, 2022 dan...

Jadi Sorotan Publik, PERAK Desak Kepolisian Tindak Tegas Transportasi Tak Berizin

Surat-Kabar, Makassar | Viralnya pemberitaan Bajaj yang saat ini jadi sorotan media kini di respon oleh Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Musaharin, SH. Menurut Musaharin, Bajaj pada umumnya sebagai transportasi Millaneal namun jika kendaraan roda 3...

Ani Pengusaha Asal Soppeng Diduga Lakukan Bisnis Human Trafficking

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti dugaan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah menggunakan perusahaan milik Nur Afni Ramang alias Ani di Dubai. L-Kompleks menyebut diduga ada human trafficking dengan...

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof....

Kajati Lantik Wakajati dan 2 Asisten dan 8 Kajari Dalam Lingkup Kejati Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel Serta Pejabat Eselon III (2 Asisten dan 8 Kajari) dalam Rangkaian Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan...

Kajati Sulsel Mengikuti 2 Permohonan Pengajuan Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan 2 (dua) ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) yaitu dari Kejari Makassar dan Kejari Jeneponto yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.