Saturday, February 15, 2025

Creating liberating content

Akses Informasi Dipersoalkan, KIP...

Surat-Kabar, Makassar | Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar sidang sengketa informasi dengan...

3 Tersangka Kasus Skincare...

Surat-Kabar, Makassar | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menerima penyerahan...

L-Kompleks: Ijazah Yang Ditandatangani...

Surat-Kabar, Makassar | Penempatan ratusan kepala sekolah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana...

Kejari Makassar Lidik Kasus...

Surat-Kabar, Makassar  Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang...
HomeUncategorizedBedah Kinerja Hidayat...

Bedah Kinerja Hidayat Bangkitkan Palu Pasca Tsunami Dibalik Tudingan “Pemuja Setan”

Surat-Kabar, Palu | Gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo dan tsunami menghantam Kota Palu, Sigi,donggala (Pasigala), Sulteng, 28 September 2018.

Hampir 4 tahun berlalu dan masih teringat dan terngiang di balik bencana alam tersebut, kegiatan Pesona Palu Nomoni 3 dituding menjadi penyebabnya dan pemimpin dimasa itu Hidayat – Pasha merupakan pemuja setan, tudingan yang sangat sulit diterima oleh nalar fikiran manusia normal, dimana hujatan yang diarahkan ke Pemkot Palu lantaran menyelenggarakan Palu Nomoni 3 yang dituding sebagai biang terjadinya gempa dan tsunami

Menjawab seluruh tudingan yang tidak rasional Hidayat justru fokus pemulihan dengan mengambil inisiatif kebijakan membenahi semua jalan yang hancur terdampak gempa di kawasan timur dan barat kota palu, itu dilakukan 14 hari setelah gempa terjadi, kebijakan tersebut dianggapnya sangat berisiko dikarenakan anggaran pada saat itu belum tersedia dalam APBD Tahun 2018.

See also  MPP Kabupaten Gowa Akan Jadi Pusat Pelayanan Bagi Masyarakat

“saya ambil kebijakan yang sebenarnya beresiko hukum untuk saya tapi itu harus saya lakukan, syukurnya lagi kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembenahan jalan tersebut termasuk berani karena pada saat pembangunan anggaran pekerjaan tersebut belum ada tapi siap laksanakan pekerjaan, jadi sama sama kita berani dan ini demi untuk masyarakat”ungkap Hidayat saat ditemui media, Minggu, (26/06/2022).

“Alhamdulillah, saya tertolong dengan hadirnya sembilan orang tim dari Kementrian dalam negeri dalam membantu pengelolaan keuangan daerah pasca bencana yang hadir mengatur soal pengelolaan anggaran pasca bencana termasuk mengatur anggaran yang saya gunakan untuk pemulihan akses jalan yang menggunakan APBD sebesar 15 Miliar itu dikecualikan atau sah sah saja digunakan untuk bencana”, tambahnya

See also  Tudingan "Pemuja Setan" Pasca Gempa Palu, DPP POIN : Kepentingan Politik

Hidayat kembali menambahkan, kehadiran tim dari pusat memberi petunjuk ke saya untuk menggeser seluruh anggaran 2018 full dapat digunakan untuk penanggulangan bencana tanpa pembahasan terlebih dahulu di DPR, atas petunjuk dari tim maka saya menggeser lagi anggaran untuk biaya jaminan hidup 42 ribu jiwa penyitas selama 3 bulan dengan total dana yang digunakan Rp. 36 Miliar.

“Pemberian bantuan jaminan hidup ini saya keluarkan selama 3 bulan karena saat itu bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Sosial nanti turun di Tahun 2020 selama 3 bulan, jika kita hanya menunggu dari pusat bagaimana dengan nasib 42 penyitas yang butuh”, jelas Hidayat.

See also  DPP L-KONTAK Mencabut Segala Bentuk Penyuratan Setelah DPD L-KONTAK Wajo Terbentuk

Untuk diketahui gempa tsunami yang melanda kota palu pada saat itu mengakibatkan akses jalan hancur sehingga menjadi kendala atau hambatan untuk proses evakuasi dan pengiriman bantuan logistik kepada korban gempa di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. (mhr)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Akses Informasi Dipersoalkan, KIP akan Adili Kasus Ruslan Rahman vs DP3A

Surat-Kabar, Makassar | Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar sidang sengketa informasi dengan Termohon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dan Pemohon Ruslan Rahman pada Jumat (07/02/2025). Sidang tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan informasi yang diajukan...

3 Tersangka Kasus Skincare Diserahkan Ke Kejaksaan Tinggi Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menerima penyerahan 3 tersangka dan barang bukti perkara kasus skincare yang mengandung merkuri atau berbahaya, Senin (03/02/2025). Proses penyerahan tiga tersangka, masing-masing tersangka AS, MS dan MH beserta barang...

L-Kompleks: Ijazah Yang Ditandatangani Plt/Plh Berpotensi Maladministrasi

Surat-Kabar, Makassar | Penempatan ratusan kepala sekolah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Muhyiddin, menuai kritik keras. Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menyatakan jika praktik yang dilakukan mantan...

Kejari Makassar Lidik Kasus Pungli Sertifikat Lahan Sekolah

Surat-Kabar, Makassar  Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar serta pejabat Kepala Bidang Dinas Pertanahan kini memasuki tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah...

Muhyiddin dan Kabid Distan Makassar Diduga Otak Pelaku Pungli Penerbitan Sertifikat Lahan Sekolah

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pertanahan Kota Makassar diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terkait penerbitan sertifikat lahan sekolah. Berdasarkan hasil penelusuran Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks), kedua pejabat tersebut diduga memerintahkan...

L-Kompleks: Jelang 3 Tahun Penetapan Ratusan Plt dan Plh Kepsek Makassar Berpotensi Menimbulkan Dampak Hukum Baru

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks kembali menemukan Dugaan praktik penyimpangan terkait kebijakan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar. L-Kompleks menemukan ada sekitar 100 lebih kepala sekolah SD dan SMP Negeri yang masih berstatus pelaksana...

L-Kompleks Temukan Dugaan Pungli Sertifikat Tanah Sekolah oleh Oknum Pejabat Disdik Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengendus dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Oknum pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar dan Badan Pertanahan (BPN) dalam proses penerbitan sertifikat tanah sekolah. Dugaan ini muncul setelah...

Dugaan Pungli Baju Almamater, PERAK dan L-Kompleks Desak Copot Kepala SMKN 2 Gowa

Surat-Kabar, Gowa | Berkedok pembuatan baju almamater, oknum guru di SMK Negeri 2 Gowa, diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada siswa. Oknum wali kelas yang juga Guru Bahasa Inggris diduga melakukan aksinya berkedok pembuatan baju almamater dengan meminta sejumlah uang...

Ruslan Kembali Ajukan 9 Kecamatan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke KI Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Ruslan Rahman dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) kembali mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Jl. Urip Sumoharjo No.269, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Senin...

Proyek Jaringan Air Baku Bendungan Karalloe Tahap II Disoal L-Kompleks

Surat-Kabar, Jeneponto | Proyek Pembangunan Jaringan Air Baku Bendungan Karalloe Tahap II di Dusun Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). Hingga Januari 2025, proyek tersebut dilaporkan belum rampung dikerjakan. Sekretaris...

Proyek Mini Soccer Disdik Sulsel Rp 1,8 M Diduga Dimark Up Besar-besaran

Surat-Kabar, Makassar | Proyek pembangunan lapangan mini soccer yang milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor kontrak : 010/20924-SEKRET.2/DISDIK diduga bermasalah. Proyek yang menggunakan anggaran senilai Rp 1.887.636.087 tersebut gagal rampung hingga akhir tahun 2024. Pembangunan lapangan mini soccer...

Renovasi Belum Rampung, Rujab Kadisdik Sulsel Malah Ditempati Mahasiswa

Surat-Kabar, Makassar | Rumah Jabatan (Rujab) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), jalan Andi Mappaodang 19 C Kecamatan Tamalate menjadi sorotan setelah dialihfungsikan menjadi tempat tinggal mahasiswa kedokteran gigi Universitas Muslim Indonesia (UMI). Hal ini diungkap oleh Sekretaris...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.