Surat-Kabar, Jakarta | Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sedang menggencarkan kembali program kerja Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Program). Bappenas berusaha mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2030.
Dalam acara International Conference on Sustainable Development (ICSD) Summit 2020 dengan tema “The Making of Happy Digital Cities and The Role of Blended Finance” yang berlangsung pada tanggal 22 September 2020, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pidato kunci melalui video konferensi.
Dalam pidatonya Menteri memaparkan pemikirannya mengenai Happy Digital Cities (Kota Digital yang Bahagia). Covid-19 tidak hanya memberikan tantangan baru terhadap negara ini namun juga memberikan banyak pelajaran bagi semua orang.
“Penyebaran virus telah meyebabkan ketakutan dan gangguan kecemasan, yang mana membuat menurunnya kesehatan mental. Dalam konteks ini, obat dari tekanan kesehatan mental sebenarnya adalah “kebahagiaan”. Kebahagiaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemikiran positif, dan membuang gangguan kecemasan, serta mengembangkan kebiasaan baik,” ujar Menteri.
Pada dasarnya Indonesia telah memiliki tradisi untuk menghadirkan kebahagiaan. Salah satu prinsip kebahagiaan yang terkenal ialah filosofi Tri Hita Karana. Filosofi orang Bali ini menggambarkan 3 prinsip terciptanya kebahagiaan yang bersumber dari hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan.
“Tri Hita Karana juga selaras dengan prinsip keharmonisan yang dianut umat islam yakni habluminanas, hablumin’alam, dan habluminallah. Ini adalah presentasi keharmonisan antara manusia, ekologi dan spiritual,” ungkap Menteri.
Indonesia mengadopsi prisip Tri Hita Karana ke dalam prinsip piramida kebahagiaan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan 17 agenda SDGs yang selaras dengan akar tradisi budaya bangsa.
Untuk mewujudkan kota bahagia ini, menurut Menteri Suharso dibutuhkan skema anggaran yang cukup besar, tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Kolaborasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam membangun kota digital yang bahagia sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan dan mobilisasi pembiayaan; dan ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip SDGs yang tidak ada yang tertinggal,” ucap Menteri.
Indonesia telah menginisiasi skema pendanaan campuran (blended finance) yang sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana. Skema pendanaan campuran (blended finance) dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pemerintah akan menjalankan beberapa skema pendanaan campuran ini dengan cara pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non APBN, dan skema pembiayaan kolaboratif lainnya.
Implementasi dari pendanaan campuran dibawah SDG Indonesia One telah memperlihatkan hasil yang menjanjikan. Platform ini mengelola dana sekitar USD 2,34 miliar yang dimanfaatkan untuk mengelola 93 proyek seperti transportasi perkotaan, telekomunikasi, air, kereta api, jalan raya, pariwisata, energi terbarukan, pelabuhan, dan beberapa proyek kawasan ekonomi khusus.
“Pembiayaan campuran merupakan salah satu inovasi pembiayaan dan aset masyarakat yang dapat kita manfaatkan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam mencapai target SDGs pada tahun 2030 dan menjadi representasi yang baik dari kerjasama pembiayaan dan kemitraan multipihak yang selaras dengan ke 17 agenda SDGs,” tutup Menteri. (**)
