Saturday, February 15, 2025

Creating liberating content

Akses Informasi Dipersoalkan, KIP...

Surat-Kabar, Makassar | Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar sidang sengketa informasi dengan...

3 Tersangka Kasus Skincare...

Surat-Kabar, Makassar | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menerima penyerahan...

L-Kompleks: Ijazah Yang Ditandatangani...

Surat-Kabar, Makassar | Penempatan ratusan kepala sekolah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana...

Kejari Makassar Lidik Kasus...

Surat-Kabar, Makassar  Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang...
HomeUncategorizedKementerian PPN/Bappenas Gencarkan...

Kementerian PPN/Bappenas Gencarkan Program Kerja Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Program)

Surat-Kabar, Jakarta | Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sedang menggencarkan kembali program kerja Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Program). Bappenas berusaha mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2030.

Dalam acara International Conference on Sustainable Development (ICSD) Summit 2020 dengan tema “The Making of Happy Digital Cities and The Role of Blended Finance” yang berlangsung pada tanggal 22 September 2020, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pidato kunci melalui video konferensi.

Dalam pidatonya Menteri memaparkan pemikirannya mengenai Happy Digital Cities (Kota Digital yang Bahagia). Covid-19 tidak hanya memberikan tantangan baru terhadap negara ini namun juga memberikan banyak pelajaran bagi semua orang.

“Penyebaran virus telah meyebabkan ketakutan dan gangguan kecemasan, yang mana membuat menurunnya kesehatan mental. Dalam konteks ini, obat dari tekanan kesehatan mental sebenarnya adalah “kebahagiaan”. Kebahagiaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemikiran positif, dan membuang gangguan kecemasan, serta mengembangkan kebiasaan baik,” ujar Menteri.

See also  Sidang Mediasi KI Sulsel Antara PI (Ruslan) Terhadap TI (RSUD Sinjai)

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki tradisi untuk menghadirkan kebahagiaan. Salah satu prinsip kebahagiaan yang terkenal ialah filosofi Tri Hita Karana. Filosofi orang Bali ini menggambarkan 3 prinsip terciptanya kebahagiaan yang bersumber dari hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan.

“Tri Hita Karana juga selaras dengan prinsip keharmonisan yang dianut umat islam yakni habluminanas, hablumin’alam, dan habluminallah. Ini adalah presentasi keharmonisan antara manusia, ekologi dan spiritual,” ungkap Menteri.

Indonesia mengadopsi prisip Tri Hita Karana ke dalam prinsip piramida kebahagiaan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan 17 agenda SDGs yang selaras dengan akar tradisi budaya bangsa.

Untuk mewujudkan kota bahagia ini, menurut Menteri Suharso dibutuhkan skema anggaran yang cukup besar, tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

See also  IPPEMSI Makassar Gandeng PMI Makassar Gelar Aksi Donor Darah

“Kolaborasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam membangun kota digital yang bahagia sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan dan mobilisasi pembiayaan; dan ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip SDGs yang tidak ada yang tertinggal,” ucap Menteri.

Indonesia telah menginisiasi skema pendanaan campuran (blended finance) yang sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana. Skema pendanaan campuran (blended finance) dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pemerintah akan menjalankan beberapa skema pendanaan campuran ini dengan cara pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non APBN, dan skema pembiayaan kolaboratif lainnya.

Implementasi dari pendanaan campuran dibawah SDG Indonesia One telah memperlihatkan hasil yang menjanjikan. Platform ini mengelola dana sekitar USD 2,34 miliar yang dimanfaatkan untuk mengelola 93 proyek seperti transportasi perkotaan, telekomunikasi, air, kereta api, jalan raya, pariwisata, energi terbarukan, pelabuhan, dan beberapa proyek kawasan ekonomi khusus.

See also  Menteri PPN/Kepala Bappenas Mengunjungi Geosite Tanjung Kalayang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

“Pembiayaan campuran merupakan salah satu inovasi pembiayaan dan aset masyarakat yang dapat kita manfaatkan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam mencapai target SDGs pada tahun 2030 dan menjadi representasi yang baik dari kerjasama pembiayaan dan kemitraan multipihak yang selaras dengan ke 17 agenda SDGs,” tutup Menteri. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Akses Informasi Dipersoalkan, KIP akan Adili Kasus Ruslan Rahman vs DP3A

Surat-Kabar, Makassar | Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar sidang sengketa informasi dengan Termohon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dan Pemohon Ruslan Rahman pada Jumat (07/02/2025). Sidang tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan informasi yang diajukan...

3 Tersangka Kasus Skincare Diserahkan Ke Kejaksaan Tinggi Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menerima penyerahan 3 tersangka dan barang bukti perkara kasus skincare yang mengandung merkuri atau berbahaya, Senin (03/02/2025). Proses penyerahan tiga tersangka, masing-masing tersangka AS, MS dan MH beserta barang...

L-Kompleks: Ijazah Yang Ditandatangani Plt/Plh Berpotensi Maladministrasi

Surat-Kabar, Makassar | Penempatan ratusan kepala sekolah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Muhyiddin, menuai kritik keras. Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menyatakan jika praktik yang dilakukan mantan...

Kejari Makassar Lidik Kasus Pungli Sertifikat Lahan Sekolah

Surat-Kabar, Makassar  Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar serta pejabat Kepala Bidang Dinas Pertanahan kini memasuki tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah...

Muhyiddin dan Kabid Distan Makassar Diduga Otak Pelaku Pungli Penerbitan Sertifikat Lahan Sekolah

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pertanahan Kota Makassar diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terkait penerbitan sertifikat lahan sekolah. Berdasarkan hasil penelusuran Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks), kedua pejabat tersebut diduga memerintahkan...

L-Kompleks: Jelang 3 Tahun Penetapan Ratusan Plt dan Plh Kepsek Makassar Berpotensi Menimbulkan Dampak Hukum Baru

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks kembali menemukan Dugaan praktik penyimpangan terkait kebijakan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar. L-Kompleks menemukan ada sekitar 100 lebih kepala sekolah SD dan SMP Negeri yang masih berstatus pelaksana...

L-Kompleks Temukan Dugaan Pungli Sertifikat Tanah Sekolah oleh Oknum Pejabat Disdik Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengendus dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Oknum pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar dan Badan Pertanahan (BPN) dalam proses penerbitan sertifikat tanah sekolah. Dugaan ini muncul setelah...

Dugaan Pungli Baju Almamater, PERAK dan L-Kompleks Desak Copot Kepala SMKN 2 Gowa

Surat-Kabar, Gowa | Berkedok pembuatan baju almamater, oknum guru di SMK Negeri 2 Gowa, diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada siswa. Oknum wali kelas yang juga Guru Bahasa Inggris diduga melakukan aksinya berkedok pembuatan baju almamater dengan meminta sejumlah uang...

Ruslan Kembali Ajukan 9 Kecamatan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke KI Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Ruslan Rahman dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) kembali mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Jl. Urip Sumoharjo No.269, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Senin...

Proyek Jaringan Air Baku Bendungan Karalloe Tahap II Disoal L-Kompleks

Surat-Kabar, Jeneponto | Proyek Pembangunan Jaringan Air Baku Bendungan Karalloe Tahap II di Dusun Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). Hingga Januari 2025, proyek tersebut dilaporkan belum rampung dikerjakan. Sekretaris...

Proyek Mini Soccer Disdik Sulsel Rp 1,8 M Diduga Dimark Up Besar-besaran

Surat-Kabar, Makassar | Proyek pembangunan lapangan mini soccer yang milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor kontrak : 010/20924-SEKRET.2/DISDIK diduga bermasalah. Proyek yang menggunakan anggaran senilai Rp 1.887.636.087 tersebut gagal rampung hingga akhir tahun 2024. Pembangunan lapangan mini soccer...

Renovasi Belum Rampung, Rujab Kadisdik Sulsel Malah Ditempati Mahasiswa

Surat-Kabar, Makassar | Rumah Jabatan (Rujab) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), jalan Andi Mappaodang 19 C Kecamatan Tamalate menjadi sorotan setelah dialihfungsikan menjadi tempat tinggal mahasiswa kedokteran gigi Universitas Muslim Indonesia (UMI). Hal ini diungkap oleh Sekretaris...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.