Surat-Kabar, Makassar | Pengadaan Hosting dan Layanan Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kembali disoroti. Pasalnya, selain tidak adanya transparansi, pengadaan aplikasi tersebut juga diduga anggaran tidak sebanding dengan layanan aplikasi tersebut.
Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Kebijakan Publik LSM PERAK Indonesia, Andi Sofyan , SH mengungkapkan, jika Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terkesan ngelantur ketika ditanyakan persoalan pengadaan aplikasi tersebut.
“Tahun lalu saja ngomongnya itu aplikasi dari Pusdatin padahal bukan, lah ini model aplikasinya darimana lagi. Masih mending kalau dia piti-piti, lah kalau dia diam seribu bahasa,” ucap Sofyan.
Lanjut Sofyan, pengadaan aplikasi SPMB Disdik Sulsel tahun anggaran 2025 tersebut diduga menyalahi rencana kerja dan syarat (RKS), dimana bisa kita lihat sendiri tampilannya baik template dan secara keseluruhan dengan kasat mata sangat mencengangkan kalau anggarannya lebih dari Rp 1 Milyar.
“Belum lagi kapasitas memorinya bisa dibandingkan jika kita beli hosting aplikasi sendiri anggaran tidak sebanyak itu,” bebernya lagi.
Sementara itu, Sekjend L-Kompleks, Ruslan Rahman juga sangat menyayangkan sikap Kadisdik Sulsel yang seolah olah menganggap masalah pendidikan dan seolah olah bila PPDB/SPBM telah terlaksana maka pendidikan sudah berjalan dengan baik.
Hal ini tercermin dari pengadaan aplikasi PPDB/SPMB Disdik Sulsel yang setiap tahunnya bermasalah dan menghabiskan anggaran yang sangat besar namun hasilnya sangat tidak sesuai yang diharapkan.
Untuk itu L-Kompleks sangat mengaharapkan/mendesak Gubernur Sulsel segera mencopot Kadisdik Sulsel agar pendidikan di sulsel menuju arah yang lebih baik kedepannya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, SE yang dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan, tidak merespon konfirmasi dari pihak media. (**)
