Saturday, May 25, 2024

Creating liberating content

Terkait Kasus Agussalim Bucar,...

Surat-Kabar, Makassar | General Manager Ratu Glow Indonesia, H. Jusman Arfandi buka suara...

L-Kompleks & Perak Soroti...

Surat-Kabar, Makassar | Gedung farmasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di...

Didakwa Jual Kosmetik Ilegal,...

Surat-Kabar, Makassar | Owner kosmetik ternama di Makassar, Agussalim Bucar diproses hukum di Pengadilan...

SMKN 5 Makassar Kerjasama...

Surat-Kabar, Makassar | PLN Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar melakukan Memorandum of...
HomeUncategorizedPertanyakan Penanganan Kasus...

Pertanyakan Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Parimo, AMPIBI : Jika Kejati Buntu, Alihkan ke KPK

Surat-Kabar.com | Aliansi Masyarakat Peduli Birokrasi (AMPIBI) Kabupaten Parigi Moutong menemui Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Moh. Ronald di ruang kerjanya, Senin (9/1/2023). Pertemuan itu dalam rangka menanyakan tindaklanjut sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.

“Alhamdulillah tadi kami sudah bertemu dengan Kasipenkum Kejati Sulteng, dimana kami menyampaikan surat permintaan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Bapak Agus Salim. Jadi kami minta dijadwalkan, kapan bisa bertemu dengan Kajati Sulteng. Audiensi ini untuk  menanyakan tindak lanjut dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Parimo yang sudah sangat jelas pembuktiannya,” kata Penasehat AMPIBI Parimo, Sukri Cakunu, yang didampingi Ketua AMPIBI Parimo, Achlan, S.Pd dan Sekretaris AMPIBI Parimo, Abdul Rahman di Palu, Senin (9/1/2023) Siang.

Sukri pun tegaskan bahwa jika Kejati Sulteng tidak mampu menindaklanjuti dua kasus ini, maka pihaknya akan mengalihkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Nanti audiensi ini kita akan desak, kalau pihak Kejati Sulteng tidak mau tangani kasus ini, buat statement, Kejati Sulteng tidak mampu tangani, biar kita alihkan kasus ini ke KPK,” tegasnya.

See also  Viral di Medsos "Kalau Pemkot Tukang Sabu-Sabu" dan Mantan Walikota Hidayat Arogan

“Pertama kasus dugaan korupsi yang kami desak untuk ditindaklanjuti yaitu kasus yang telah saya laporkan pada 2017, masih Kajati Johanes Tanak waktu itu, yakni kasus bantuan bencana alam 23 titik di Parigi Moutong yang diduga fiktif. Kasus ini pada waktu itu tinggal selangkah lagi penetapan tersangka, tapi saat Johanes Tanak ditarik ke Kejagung, di era penggantinya kasus ini hilang. Dikatakan dihentikan, sampai sekarang tidak ada pembuktian dari Kejati Sulteng kasus ini dihentikan secara resmi,” ungkap

Jadi, kata Sukri, kasus ini syarat dengan rekayasa, pembohongan. Kata dia, Surat Pernyataan Bupati Parimo ada bencana di Parimo 2017, sebelum bencana banjir di Boyantongo, sementara bencana itu tidak pernah terjadi.

“Bupati Parimo, Syamsurizal Tombolotutu melaporkan ke pusat ada banjir bandang menelan korban 2.313 orang. Kita tahu sendiri, ini tidak terjadi, pemberitaannya pun tidak ada. Jadi kontraktor sudah mengerjakan proyek kebencanaan ini, kemudian Bupati Parimo memohon bantuan pusat dari dana APBD, tapi anggarannya tidak turun. Bupati Parimo pusing, kontraktor mau dibayar pakai apa, ini sudah jadi utang, karena ada temuan BPK, dan ini harus dibayar. Di lobilah DPRD Parimo, kebetulan ada dana cadangan Pemilukada, anggaran inilah yang digunakan pakai membayar, tapi pekerjaannya banyak fiktif. Bahkan ada lokasi di luar 23 yang kena bencana, menerima proyek kebencanaan ini,” ungkap Sukri.

See also  Kepala BNPB, Saat Bencana, Kepala Daerah Otomatis Jadi Satgas Penanggulangan

Selanjutnya, kata Sukri, kasus dugaan penggunaan lima dana desa untuk pembangunan jalan kawasan wisata Pantai Mosing. Dimana dugaannya kawasan wisata Pantai Mosing ini milik pribadi Bupati Parimo, Syamsurizal Tombolotutu.

“Kedua, laporan saya terkait kasus dugaan penggunaan dana desa untuk kawasan wisata Pantai Mosing yang diduga milik pribadi Bupati Parimo, Syamsurizal Tombolotutu. Jadi lima dana desa itu, memang tidak secara tertulis diminta oleh Bupati Parimo, namun secara lisan. Ini terbukti, saat pemeriksaan lima kepala desa sudah mengakui ada permintaan secara lisan dari Bupati Parimo, ada dalam BAP ini. Per kepala desa diminta Rp500 juta, jadi totoalnya Rp2,5 miliar. Ini untuk membangun jalan ke Pantai Mosing, padahal ini bukan jalan desa. Kasus ini sudah naik ke tahapan penyelidikan pada 2020, unsur perbuatan melawan hukum sudah ditemukan, sehingga kasus ini naik ke tahapan penyidikan, berarti selangkah lagi ada penetapan tersangka. Tapi setelah Kajati, Gerry Yazid pindah, kasus ini juga hilang,” kata Sukri Cakunu.

See also  Dugaan Korupsi Pada Pembangunan Perkerasan Jalan Tani dan Pembangunan Paving Block Desa Poleonro, Wajo

Kata dia, penghentian kasus ini juga tidak dapat dibuktikan oleh Kejati Sulteng.

“Adapun surat yang sampai ke saya, yaitu pada September 2022, karena saya minta. Karena surat itu hanya berupa pemberitahuan ke saya melalui pesan Whatsaap, bahwa kasus Pantai Mosing ini dihentikan sejak 21 November 2021, ini tanggal yang tertera dalam surat yang saya terima. Bayangkan, ada jeda 1 tahun baru surat disampaikan ke saya. Bukan surat SP3 ya, surat itu hanya pemberitahuan bahwa kasus itu (Pantai Mosing-red) dihentikan. Saya minta SP3-nya, tidak ada sampai sekarang. Sekarang Bupati Parimo berupaya menghibahkan kawasan Pantai Mosing ini ke Pemda Parimo, ini saya duga untuk menutupi dugaan korupsinya itu,” ungkapnya.***

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Terkait Kasus Agussalim Bucar, PERAK Percayakan Proses Hukumnya di Pengadilan

Surat-Kabar, Makassar | General Manager Ratu Glow Indonesia, H. Jusman Arfandi buka suara terkait kasus Ownernya, Agus Salim, S.Farm atau lebih dikenal sebagai Agussalim Bucar yang sementara berproses hukum di Pengadilan Negeri Makassar. "Memang ada sedikit masalah, tapi biasalah dalam...

L-Kompleks & Perak Soroti Pembangunan Gedung Farmasi Dinkes Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Gedung farmasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Jalan Yusuf Dg Ngawing Kecamatan Rappocini mulai memasuki pembangunan tahap II. Dinas Kesehatan Kota Makassar tengah memulai untuk pembangunan tahap keduanya. Namun, berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan...

Didakwa Jual Kosmetik Ilegal, PERAK : Hukum Berat Agussalim Bucar

Surat-Kabar, Makassar | Owner kosmetik ternama di Makassar, Agussalim Bucar diproses hukum di Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut berdasarkan pantauan media saat disidangkan, Rabu (22/5/24) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Owner Ratu...

SMKN 5 Makassar Kerjasama PT. PLN Perkuat SDM Tenaga Pengajar

Surat-Kabar, Makassar | PLN Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar melakukan Memorandum of understanding (MoU) dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Makassar. Hal ini sebagai bentuk perhatian PLN dalam melakukan peningkatan SDM para guru di sekolah. "Kegiatan ini untuk...

Kakanwil Kemenag Sulsel Tersandung Kasus Dugaan Pungli Komite MAN 2 Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan tindak pidana Pungutan Liar (Pungli) yang dialamatkan oleh Lembaga Swadaya Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) ke Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar (MAN 2 Makassar) telah mulai dengan babak baru. L-Kompleks melalui Sekretaris Jenderal, Ruslan Rahman...

Akibat Penyesuaian Regulasi TPP Guru SMA/SMK Sulsel Belum Terbayarkan

Surat-Kabar, Makassar | Menuai sorotan dari beberapa lembaga kontrol sosial dan pengawasan terkait belum terbayarnya 5 bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik SMA/SMK, ditanggapi langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, SE. "Kawan-kawan sebagian mungkin belum...

Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK Gelar Open Turnamen Tenis Lapangan di Perbatasan

Surat-Kabar, Sanggau | Dalam rangka menjelang purna tugas Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK menggelar turnamen tenis lapangan di perbatasan, penyelenggaraan turnamen tersebut dilaksanakan selama 1 hari yakni tanggal 27 April 2024 yang digelar di Lapangan Tenis Balaikarangan Kabupaten Sanggau,...

Babak Baru Kasus Bandara Selayar, PERAK Turut “Seret” KPA dan Kontraktornya

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Indonesia resmi melaporkan kasus korupsi Pemenuhan Standar Run Way Bandara H. Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar APBN TA. 2018, Kamis (25/04/2024). Sebelumnya, Pengadilan Negeri Makassar telah mengvonis bersalah dua orang terdakwa. Chaerul...

Bupati Madina dan Kades Tabuyung, Putusan Inkracht PTUN Tidak Dilaksanakan

Surat-Kabar, Madina | Berdasarkan putusan PTUN Medan tertanggal 22 Januari 2024 No: 144/B/2023/PTUN.MDN sudah seharusnya Bupati Madina mencabut SK No: 141/0767/K/tahun 2022 tentang pemberhentian kepala desa/pejabat kepala desa serta pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih pemilihan kades serentak No...

Dugaan Pungli APS Di Siabu, Pelapor Besok Dipanggil Polres Madina

Surat-Kabar, Mandailing Natal | Dugaan Pungutan liar ( Pungli) serta gratifikasi yang dilakukan secara berjamaah oleh oknum-oknum kepala sekolah SDN dan SMPN di kecamatan Siabu serta Aliansi Pers Siabu ( APS) yang sudah dilaporkan ketua DPD LSM TAMPERAK Madina...

PH & Jumiati Hadiri Sidang Dakwaan Pencemaran Nama Baik di PN Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Pengadilan Negeri (PN) Makassar Menggelar sidang Pledoi Kasus Pencemaran nama baik, yang dimana seorang perempuan Jumiati B, selaku terdakwa hadir di PN Makassar bersama suami dan anaknya yang didampingi kuasa hukumnya Jumadi S.H dan Burhan S.H...

L-Kompleks Kembali Menguak Dugaan Pungli di MAN 2 Makassar

Surat-Kabar, Makassar | L-Kompleks (Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial) kembali menguak perilaku PUNGLI yang merajalela pada sekolah Madrasah yang ada di Sulawesi Selatan ini, dimana kali ini L-Kompleks menemukan dugaan Pungli berkedok Sumbangan Komite pada Madrasah...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.