Saturday, May 25, 2024

Creating liberating content

Terkait Kasus Agussalim Bucar,...

Surat-Kabar, Makassar | General Manager Ratu Glow Indonesia, H. Jusman Arfandi buka suara...

L-Kompleks & Perak Soroti...

Surat-Kabar, Makassar | Gedung farmasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di...

Didakwa Jual Kosmetik Ilegal,...

Surat-Kabar, Makassar | Owner kosmetik ternama di Makassar, Agussalim Bucar diproses hukum di Pengadilan...

SMKN 5 Makassar Kerjasama...

Surat-Kabar, Makassar | PLN Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar melakukan Memorandum of...
HomeUncategorizedSisi Lain Omnibus...

Sisi Lain Omnibus Law, Pembenahan Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Industri di Indonesia

Surat-Kabar, Jakarta | Menurut Dinal Salim, Tokoh ahli lingkungan yang juga anak dari begawan ilmu lingkungan Indonesia Prof. Emil Salim dalam rilisnya di Jakarta, Senin (12/10/2020) mengatakan UU Cipta Kerja merupakan sebuah langkah maju dalam membenahi permasalahan dunia industri di Indonesia dengan tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Dengan demikian, Omnibus Law adalah usaha dan komitmen Jokowi dalam membenahi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas dan kapasitas industri di Indonesia.

Menurut Dinal “Panglima aspek lingkungan dalam UU Cipta Lapangan Kerja adalah tata ruang, dikarenakan secara kajian akademik aspek lingkungan itu berhubungan erat dengan tata ruang. Sebagaimana definisi ruang yang difahami sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, adanya UU Cipta Kerja tidak menghapuskan Undang Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Omnibus Law mempermudah investasi sepanjang sesuai dengan tata ruang yang memiliki prinsip aman, nyaman dan berkelanjutan”

See also  MPP Kabupaten Gowa Akan Jadi Pusat Pelayanan Bagi Masyarakat

Pada umumnya di Indonesia memahami tata ruang hanya fokus pada satu wilayah yaitu tata ruang perkotaan, padahal yang dimaksudkan tata ruang itu melingkupi semua aspek baik ruang darat, ruang laut dan ruang udara. “Selama ini semua konflik agraria itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan tata ruang dan lingkungan hidup” Ujar Dinal

Dinal menilai bahwa terdapat mispersepsi yang cukup substantif dikalangan sebagian masyarakat berkenaan dengan pasal-pasal mengatur permasalahan lingkungan hidup. Salah satunya adalah misinformasi yang mengatakan AMDAL di hapus. Tentu saja ini adalah informasi yang salah.

Dalam Omnibus Law AMDAL tetap ada bahkan akan semakin “bergigi”. Selama ini AMDAL hanya jadi “dokumen pelengkap perizinan” untuk sebuah proyek. Dalam prakteknya, pengurusan dokumen AMDAL malah jadi salah satu hal yang menjadi alasan untuk “memeras” pengusaha. Dengan Omnibus Law Presiden jokowi ingin menebas para rente yg senang nya memeras pengusaha dgn berdalih di perizinan. Tambah Dinal kepada Redaksi

See also  Kementerian PPN/Bappenas Gencarkan Program Kerja Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Program)

“Tau gak berapa persen biaya perizinan yg harus di keluarkan pengusaha terkait dengan perizinan lingkungan? Fakta di lapangan utk ngurus perizinan terkait dengan dokumen lingkungan hidup bisa mencapai 20% dari nilai investasi proyeknya. Hal inilah yang menjjadi salah satu habatan dari para pengusaha dalam mengembangkan industri di Indonesia. Dalam omnibus law ini tidak ada kelonggaran untuk perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup, hanya teknis dan tata kelolanya saja yang dibenahi.

Menurut alumni University of Houston ini yang harus dilakukan oleh jokowi memastikan adanya sinkronisasi, kordinasi dan komunikasi yang lancer diantara semua sektor supaya tidak ada ego sektoral.

Selain dari itu, dikarenakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan sangat besar sekali. Secara tidak langsung KLHK akan menjadi superbody, Dibutuhkan adanya check and balance. Salah satu opsi yang bisa dipilih oleh Presiden Jokowi adalah dengan mengaktifkan kembali Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL)yang berada langsung dibawah Presiden.

See also  Walikota Danny Pomanto Tutup Holywings Makassar

“Dengan adanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang berada langsung dibawah kordinasi Presiden ini menunjukan komitmen Presiden Jokowi berkaitan dengan Lingkungan. BAPEDAL mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pungkas Dinal. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Terkait Kasus Agussalim Bucar, PERAK Percayakan Proses Hukumnya di Pengadilan

Surat-Kabar, Makassar | General Manager Ratu Glow Indonesia, H. Jusman Arfandi buka suara terkait kasus Ownernya, Agus Salim, S.Farm atau lebih dikenal sebagai Agussalim Bucar yang sementara berproses hukum di Pengadilan Negeri Makassar. "Memang ada sedikit masalah, tapi biasalah dalam...

L-Kompleks & Perak Soroti Pembangunan Gedung Farmasi Dinkes Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Gedung farmasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Jalan Yusuf Dg Ngawing Kecamatan Rappocini mulai memasuki pembangunan tahap II. Dinas Kesehatan Kota Makassar tengah memulai untuk pembangunan tahap keduanya. Namun, berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan...

Didakwa Jual Kosmetik Ilegal, PERAK : Hukum Berat Agussalim Bucar

Surat-Kabar, Makassar | Owner kosmetik ternama di Makassar, Agussalim Bucar diproses hukum di Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut berdasarkan pantauan media saat disidangkan, Rabu (22/5/24) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Owner Ratu...

SMKN 5 Makassar Kerjasama PT. PLN Perkuat SDM Tenaga Pengajar

Surat-Kabar, Makassar | PLN Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar melakukan Memorandum of understanding (MoU) dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Makassar. Hal ini sebagai bentuk perhatian PLN dalam melakukan peningkatan SDM para guru di sekolah. "Kegiatan ini untuk...

Kakanwil Kemenag Sulsel Tersandung Kasus Dugaan Pungli Komite MAN 2 Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan tindak pidana Pungutan Liar (Pungli) yang dialamatkan oleh Lembaga Swadaya Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) ke Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar (MAN 2 Makassar) telah mulai dengan babak baru. L-Kompleks melalui Sekretaris Jenderal, Ruslan Rahman...

Akibat Penyesuaian Regulasi TPP Guru SMA/SMK Sulsel Belum Terbayarkan

Surat-Kabar, Makassar | Menuai sorotan dari beberapa lembaga kontrol sosial dan pengawasan terkait belum terbayarnya 5 bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik SMA/SMK, ditanggapi langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, SE. "Kawan-kawan sebagian mungkin belum...

Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK Gelar Open Turnamen Tenis Lapangan di Perbatasan

Surat-Kabar, Sanggau | Dalam rangka menjelang purna tugas Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK menggelar turnamen tenis lapangan di perbatasan, penyelenggaraan turnamen tersebut dilaksanakan selama 1 hari yakni tanggal 27 April 2024 yang digelar di Lapangan Tenis Balaikarangan Kabupaten Sanggau,...

Babak Baru Kasus Bandara Selayar, PERAK Turut “Seret” KPA dan Kontraktornya

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Indonesia resmi melaporkan kasus korupsi Pemenuhan Standar Run Way Bandara H. Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar APBN TA. 2018, Kamis (25/04/2024). Sebelumnya, Pengadilan Negeri Makassar telah mengvonis bersalah dua orang terdakwa. Chaerul...

Bupati Madina dan Kades Tabuyung, Putusan Inkracht PTUN Tidak Dilaksanakan

Surat-Kabar, Madina | Berdasarkan putusan PTUN Medan tertanggal 22 Januari 2024 No: 144/B/2023/PTUN.MDN sudah seharusnya Bupati Madina mencabut SK No: 141/0767/K/tahun 2022 tentang pemberhentian kepala desa/pejabat kepala desa serta pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih pemilihan kades serentak No...

Dugaan Pungli APS Di Siabu, Pelapor Besok Dipanggil Polres Madina

Surat-Kabar, Mandailing Natal | Dugaan Pungutan liar ( Pungli) serta gratifikasi yang dilakukan secara berjamaah oleh oknum-oknum kepala sekolah SDN dan SMPN di kecamatan Siabu serta Aliansi Pers Siabu ( APS) yang sudah dilaporkan ketua DPD LSM TAMPERAK Madina...

PH & Jumiati Hadiri Sidang Dakwaan Pencemaran Nama Baik di PN Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Pengadilan Negeri (PN) Makassar Menggelar sidang Pledoi Kasus Pencemaran nama baik, yang dimana seorang perempuan Jumiati B, selaku terdakwa hadir di PN Makassar bersama suami dan anaknya yang didampingi kuasa hukumnya Jumadi S.H dan Burhan S.H...

L-Kompleks Kembali Menguak Dugaan Pungli di MAN 2 Makassar

Surat-Kabar, Makassar | L-Kompleks (Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial) kembali menguak perilaku PUNGLI yang merajalela pada sekolah Madrasah yang ada di Sulawesi Selatan ini, dimana kali ini L-Kompleks menemukan dugaan Pungli berkedok Sumbangan Komite pada Madrasah...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.