Surat-Kabar.com | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menandatangani Statement of Intent (SoI) untuk mendorong transformasi digital pelayanan publik melalui inisiatif Digital Nusantara, Senin (7/7/2025). Program ini merupakan langkah DEN dalam mewujudkan sistem pelayanan publik digital terpadu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan integrasi layanan. “Dengan satu sistem digital ini, kita memangkas birokrasi dan memastikan pelayanan publik, khususnya bantuan sosial, sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat,” ujarnya.
Digital Nusantara mengadopsi pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mengintegrasikan identifikasi digital, autentikasi, hingga pertukaran data. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat akses layanan publik, mulai dari perlindungan sosial, administrasi kependudukan, hingga kesehatan.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, menilai kerja sama ini sebagai tonggak penting. “Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga meningkatkan tata kelola pelayanan publik agar lebih inklusif dan akuntabel,” katanya.
Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, menambahkan, tahap awal program akan fokus pada integrasi perlindungan sosial, sebelum diperluas ke layanan lain seperti catatan sipil, kesehatan, dan pembayaran nasional.
Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet seluler dan proyeksi nilai ekonomi digital mencapai 1.945 miliar dolar AS di sektor e-commerce pada 2030, pemerintah optimistis transformasi digital ini dapat mempercepat pembangunan Indonesia yang modern, inklusif, dan tangguh.
(Anr)
