Surat-Kabar.com – Palu | Puluhan masyarakat penyintas bersama Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah dan Kantor Wali Kota Palu, Selasa (30/9/2025).
Dalam aksi tersebut, para penyintas mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah nyata terkait nasib mereka yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara (huntara).
Salah satu warga huntara Hutan Kota Palu, Elniwati, menuturkan kondisi tempat tinggalnya sudah tidak layak huni. Plafon dan dinding rumah banyak yang retak bahkan rusak. Ia menyebut, sejak dipindahkan dari rumah asalnya di Jl Komodo, Kelurahan Talise, Mantikulore, pemerintah nyaris tak memberi perhatian.
“Kami merasa tertindas. Huntara akan digusur dalam dua bulan ke depan, sementara lahan baru belum disiapkan. Kami berharap sebelum November, pemerintah bisa mencarikan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Aksi ini diikuti sekitar 50 orang dari Komunitas Anti Korupsi (KAK), SPHP, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, serta penyintas yang berasal dari kawasan Hutan Kota, Layana, dan Mamboro.
Sejak 2019, para penyintas terus menyuarakan keluhan mereka agar mendapat kepastian hidup setelah bencana. Namun, hingga kini, jawaban pemerintah belum juga kunjung datang.
(Aditya)
