Surat-Kabar.com – Makassar | Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuka asesmen terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah memantik perhatian publik. Meski Pemkot menegaskan seleksi dilakukan sesuai prosedur, sejumlah pihak menilai pengawasan ketat tetap dibutuhkan agar proses tidak sekadar formalitas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan bahwa pengisian posisi kepala sekolah akan dilakukan melalui mekanisme asesmen. Menurutnya, cara ini menjadi jalan untuk mendapatkan pemimpin sekolah yang profesional dan berkualitas.
“Kita ingin kepala sekolah yang terpilih benar-benar sesuai prosedur dan memiliki kualitas. Asesmen ini menjadi sarana untuk memastikan hal itu,” ujar Munafri.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Achi Soleman, menambahkan jadwal resmi pendaftaran dan persyaratan seleksi akan segera diumumkan. Ia juga mengingatkan calon peserta untuk menyiapkan dokumen administrasi sejak dini.
Namun, Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) justru menyoroti potensi praktik transaksional dalam seleksi tersebut. Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, menegaskan pihaknya akan mengawal penuh jalannya asesmen.
“Kami tidak akan tinggal diam. Sebelumnya, kami sudah menyeret sejumlah oknum yang bermain dalam praktik jual beli jabatan ke ranah hukum. Apalagi setelah wali kota sendiri mengakui ada oknum yang mencoba mencari jalan dengan cara membayar demi jabatan kepala sekolah,” kata Ruslan, Senin (6/10/2025).
Ruslan menilai mentalitas koruptif di tubuh sebagian pejabat Disdik dan kepala sekolah tidak bisa lagi ditoleransi. Ia mendesak Pemkot untuk menindak tegas oknum bermental korup yang mencoba bermain di balik proses seleksi.
“Jabatan kepala sekolah menyangkut masa depan pendidikan di Makassar. Maka seleksi harus bersih, transparan, dan bebas dari praktik transaksional,” tegasnya.
L-Kompleks pun berjanji akan terus memantau pelaksanaan asesmen agar publik bisa memastikan komitmen Pemkot tidak berhenti sebatas wacana. Ruslan juga meminta Wali Kota Munafri Arifuddin untuk bersikap tegas dalam menghadapi oknum-oknum yang mencoba melakukan penyimpangan.
Sebagai informasi, jauh sebelumnya Munafri secara terbuka mengungkap adanya perilaku sejumlah kepala sekolah dan pejabat Disdik yang justru menawarkan uang agar tetap dipertahankan di jabatannya.
“Konyol sekali, ada kepala sekolah SD, SMP, bahkan sampai Kabid, yang menawarkan diri dengan bertanya ‘berapa saya bayar supaya tetap di posisi ini’. Bayangkan saja, bagaimana bisa kita berharap pada orang dengan mental seperti itu,” ungkap Munafri dalam rapat koordinasi bersama OPD di Balai Kota Makassar, Selasa (4/3/2025).
(Anri Saputra)
