Surat-Kabar.com – Makassar | Puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi kampus di Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (20/10/2025).
Aksi berlangsung di dua titik utama, yakni di pertigaan Jalan A.P. Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate. Sekitar pukul 15.30 WITA, massa mulai memblokade jalur lintas provinsi dengan truk kontainer dan membakar ban bekas, menyebabkan kemacetan hingga dua kilometer. Aparat kepolisian tampak berjaga di lokasi, mengatur arus lalu lintas dan mencegah benturan dengan pengguna jalan.
Dalam orasinya, mahasiswa menuding sejumlah program unggulan pemerintah tidak berjalan efektif dan berpotensi bermasalah secara hukum maupun etika tata kelola. Salah satu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nilai tidak efisien dan rawan diselewengkan.
“Kita lihat program MBG sudah memakan korban keracunan. Anak-anak jadi korban karena pengawasan yang lemah. Program ini justru membuka peluang korupsi, bukan solusi,” seru salah satu orator melalui pengeras suara.
Selain MBG, para demonstran juga menyoroti carut-marut distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap sarat praktik mafia dan penimbunan. Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran di sektor energi.
“Kelangkaan BBM masih terjadi di berbagai daerah. Pemerintah seolah tutup mata terhadap praktik penimbunan,” ujar seorang peserta aksi.
Jenderal Lapangan PMII UIN Alauddin Makassar, Awal Nugraha, menambahkan, rezim Prabowo-Gibran juga dinilai belum memperlihatkan keberpihakan nyata terhadap dunia pendidikan.
“Pendidikan kini seolah menjadi kebutuhan sekunder. Kami mendesak pemerintah menempatkan kesejahteraan guru dan akses pendidikan yang adil sebagai prioritas,” kata Awal.
Dalam pernyataannya, mahasiswa turut mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis yang dinilai mencoreng komitmen demokrasi.
“Kami menuntut penyelesaian kasus HAM masa lalu dan penghentian intimidasi terhadap kelompok kritis. Pemerintahan ini jangan menutup ruang kebebasan berpendapat,” tegas Awal.
Melalui aksi tersebut, para mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas dan kebijakan publik agar benar-benar berpihak pada rakyat.
“Presiden dan wakil presiden harus berani melakukan evaluasi besar-besaran. Jangan jadikan program populis sebagai pencitraan politik, tapi pastikan manfaatnya sampai ke masyarakat,” ujar salah satu peserta aksi sebelum massa membubarkan diri menjelang petang.
(Mahar)
