Surat-Kabar.com – Palu | Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, memastikan perwakilan tenaga honorer Kota Palu akan diberangkatkan untuk bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Kamis, (27/11/2025) mendatang.
Keputusan tersebut disampaikan saat ia menerima massa aksi dari Aliansi Honorer Kota Palu yang didampingi Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) di Aula Kantor Wali Kota Palu, Senin (24/11/2025).
Dalam dialog itu, para honorer menuntut kejelasan status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama setelah validasi BKD Kota Palu menemukan 998 honorer yang mengalami kendala administrasi.
Di sisi lain, Komisi A DPRD Kota Palu sebelumnya juga mengungkap temuan baru berupa 1.171 tenaga honorer yang ternyata tidak pernah diusulkan pemerintah daerah ke KemenPAN-RB. Temuan itu diketahui saat rombongan Komisi A melakukan kunjungan kerja ke kantor KemenPAN-RB di Jakarta Jumat (21/11/2025).
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palu memberikan perhatian penuh untuk menyelesaikan masalah honorer yang hingga kini belum tuntas. Ia menambahkan bahwa dukungan pembiayaan bagi PPPKbaik paruh waktu maupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat telah disiapkan.
Hadianto menekankan bahwa seluruh honorer merupakan bagian penting dari pembangunan daerah, sehingga pemerintah berkewajiban memperjuangkan kepastian status mereka.
Rencana keberangkatan perwakilan honorer ke KemenPAN-RB disambut baik oleh Aliansi Honorer. Mereka berharap audiensi tersebut mampu memberikan jawaban konkret sekaligus solusi atas ribuan honorer yang belum terakomodasi, termasuk mereka yang tidak pernah diusulkan ke kementerian.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penyelesaian polemik PPPK yang dalam beberapa minggu terakhir menjadi perhatian publik di Kota Palu.
(Aditya)
