Surat-Kabar.com | Makassar – DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,1 triliun.
Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Makassar Supratman dan dihadiri Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda, pimpinan OPD, dan anggota dewan.
Dalam struktur APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,6 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp5,1 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp480 miliar akan ditutupi melalui skema pembiayaan daerah.
APBD tahun 2026 memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis serta peningkatan kualitas layanan publik. Sejumlah proyek yang menjadi fokus di antaranya pembangunan Stadion Untia, Jembatan Barombong, penataan jalan menuju TPA Antang, pengembangan wilayah kepulauan, serta pembangunan Makassar Creative Hub (MCH).
Selain proyek fisik, pemerintah kota juga mengalokasikan sejumlah program menyentuh layanan dasar masyarakat. Anggaran diarahkan pada rehabilitasi sekolah dan puskesmas, penguatan Universal Health Coverage (UHC), pengembangan Urban Farming, serta pemberdayaan pelaku UMKM.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan APBD 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah dan DPRD dalam menghadirkan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa program-program yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya warga di wilayah kepulauan.
“Penetapan APBD 2026 ini adalah wujud komitmen kami menghadirkan pembangunan yang lebih responsif bagi seluruh masyarakat Kota Makassar,” ujar Munafri usai paripurna.
Munafri juga menjelaskan bahwa substansi anggaran berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kunjungan dan dialog langsung. Menurutnya, program yang mendapat dukungan publik dan dapat dilaksanakan secara efektif menjadi prioritas utama.
“Aspirasi masyarakat inilah yang kami bawa ke dalam perencanaan. Kami memastikan program benar-benar menyentuh lapangan dan dirasakan langsung warga,” katanya.
Ia turut menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap pelaksanaan APBD agar seluruh program dapat dirasakan hingga tingkat keluarga.
“Mari kita kawal bersama. Pastikan setiap pembangunan tidak hanya terlihat dalam laporan, tetapi betul-betul hadir di rumah warga Kota Makassar,” tegasnya.
(Anri Saputra)
