Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar, Rabu (11/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda. Kegiatan ini dihadiri Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum, Plt Direktur Keuangan Wirda Fauzah Madjid, Komite Dewan Pengawas Hasanuddin Leo, serta jajaran pejabat struktural perusahaan.
Pembahasan RKAP 2027 menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta arah kebijakan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Andi Zulkifly Nanda menegaskan bahwa penyusunan anggaran perusahaan harus tetap berorientasi pada keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab pelayanan publik.
Menurutnya, sebagai perusahaan daerah, PDAM tidak hanya dituntut menjaga kinerja keuangan, tetapi juga harus memastikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh jajaran direksi dan Dewan Pengawas memiliki kesamaan pandangan dalam merumuskan program kerja dan anggaran perusahaan tahun mendatang.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, terutama bagaimana perusahaan ini terus eksis dan membuktikan kemampuannya dalam memberikan pelayanan. Memang perusahaan berorientasi pada keuntungan, tetapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi bagian utama yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
Andi Zulkifly juga menekankan pentingnya kesepahaman antara Dewan Pengawas, direksi, dan pemerintah kota agar kebijakan perusahaan dapat berjalan secara terarah dan memiliki landasan yang jelas.
Sementara itu, Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum, menyampaikan bahwa penyusunan program perusahaan perlu didukung perencanaan yang terukur, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia dan penataan organisasi.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya analisis jabatan (job analysis) sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pegawai, penempatan personel, hingga pemberian penghargaan kepada karyawan.
Menurut Andi Syahrum, setiap jabatan harus memiliki uraian tugas (job description) dan persyaratan kualifikasi (job specification) yang jelas sehingga kebutuhan sumber daya manusia dapat disesuaikan dengan kompetensi serta beban kerja organisasi.
“Analisis jabatan ini penting supaya kita mengetahui kebutuhan pegawai yang sebenarnya. Berapa tenaga teknis yang dibutuhkan, berapa tenaga IT, dan bagaimana kualifikasi orang-orang yang menduduki jabatan tersebut. Jadi, semuanya harus berdasarkan kajian yang jelas,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan terkait mutasi, penempatan pegawai, maupun pemberian bonus memiliki dasar analisis dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Keuangan Wirda Fauzah Madjid memaparkan sejumlah proyeksi keuangan serta penyesuaian komponen anggaran dalam rancangan RKAP 2027.
Dalam pemaparannya, Wirda menjelaskan bahwa perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian melalui pengendalian biaya operasional dan optimalisasi pendapatan. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Ia memaparkan proyeksi laba bersih perusahaan yang direncanakan meningkat dari Rp6,5 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp8,3 miliar pada 2027.
Selain itu, sejumlah komponen biaya juga dievaluasi, di antaranya biaya sumber air, pengeluaran air, biaya transmisi, administrasi dan umum, serta penggunaan energi.
“Penyesuaian ini kami lakukan agar kondisi keuangan perusahaan semakin baik. Namun, penghematan yang dilakukan tentu tidak boleh mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Wirda.
Ia menambahkan, Perumda Air Minum Kota Makassar tetap memprioritaskan investasi untuk memperluas jangkauan pelayanan air bersih, khususnya di wilayah utara dan timur Kota Makassar yang masih membutuhkan peningkatan akses distribusi. (**)
