Surat-Kabar.com | Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, melalui tim kuasa hukumnya berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Polda Sulawesi Selatan.
Permohonan tersebut rencananya diajukan dengan alasan kondisi kesehatan Husniah yang disebut mengalami gangguan akibat riwayat penyakit maag akut.
Menanggapi rencana itu, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Awal Chairuddin, mempersilakan pihak Husniah menempuh upaya hukum tersebut. Namun, keputusan menerima atau menolak permohonan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.
“Silakan, nanti penyidik yang putuskan,” kata Awal Chairuddin, Rabu (12/11/2026).
Awal menegaskan, setiap tersangka memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
“Kan memang setiap orang tersangka itu punya hak untuk menyampaikan penangguhan penahanan, dan nanti penyidik yang memutuskan (kelayakan),” ujarnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Husniah, Mahyuddin Jamal, menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan permohonan penangguhan penahanan dengan menjadikan kondisi kesehatan kliennya sebagai salah satu alasan utama.
Menurut Jamal, Husniah memiliki riwayat penyakit maag akut. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian medis dan menjadi dasar bagi tim hukum untuk meminta penangguhan penahanan.
“Ini karena kondisi kesehatan beliau, klien kami punya riwayat penyakit maag akut, dan itu ada rekam mediknya. Insyaallah besok kita ajukan permohonan,” ungkap Jamal.
Selain penangguhan penahanan, tim kuasa hukum juga masih menyusun langkah hukum lainnya untuk menghadapi perkara yang menjerat mantan orang nomor satu di Kabupaten Gowa tersebut.
Jamal memastikan pihaknya akan terus mendampingi Husniah hingga seluruh proses hukum berjalan tuntas.
Diketahui, Husniah Talenrang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan terkait pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa periode 2025–2026.
Penyidik juga mengembangkan perkara tersebut ke dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Atas perkara tersebut, Husniah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP terkait dugaan TPPU.
Husniah saat ini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Selatan selama 20 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026.
(Mahar)
