Saturday, June 15, 2024

Creating liberating content

Ani Pengusaha Asal Soppeng...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti...

Kepala Badan Pemulihan Aset...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi...

Kajati Lantik Wakajati dan...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel...

Kajati Sulsel Mengikuti 2...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan...
HomeNewsBalla' Inklusi Sulsel...

Balla’ Inklusi Sulsel Gelar Ngobrol Politik “Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup=Indonesia Aman”

Surat-Kabar, Makassar | Organisasi masyarakat sipil Balla’ Inklusi melaksanakan kegiatan Ngobrol Politik bertajuk Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup=Indonesia Aman.

Ngobrol Politik dilaksanakan di Kedai U Jalan AP Pettarani Makassar, Jumat (19/05/2023) sore, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua FIK Ornop Sulsel Samsang Syamsir dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulsel Haswandy Andy Mas.

Direktur Balla’ Inklusi Abd Rahman Daeng Gusdur mengatakan, sistem Pemilu sebenarnya masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, demikian dirinya mengajak kepada smeua elemen supaya tidak terjebak pada persoalan sistem Pemilu.

“Apakah sistem tertutup maupun terbukan, kita jangan terjebak pada persoalan itu,” kata Gusdur.

Ia mengatakan, hal utama yang perlu dikawal saat ini adalah memastikan-tahapan Pemilu berjalan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan perpecahan.

See also  JK Berduka Atas Meninggalnya Mochtar Pabottingi : Sosok Cendekiawan Muslim yang Memiliki Banyak Sumbangsih Pemikiran

Menurut Gusdur, wacana sistem Pemilu Tertutup atau Pemilu Terbuka sudah cukup menarik perhatian banyak pihak untuk berseteru di media sosial. “Sudah mulai ada sekat, ada pembatasan, akhirnya menimbulkan konflik yang kecil,” katanya.

Lebih jauh Gusdur berharap, apapun keputusan dari MK nantinya, semua pihak harus tetap bersama-sama mengawal perdamaian di negara ini. Karena tahapan-tahapan pengawalan Pemilu adalah agenda utama yang mesti diwujudkan bersama-sama.

Sementara itu, Ketua FIK Ornop Sulsel Samsang Syamsir menegaskan, apa pun nantinya bentuk sistem Pemilu di tahun 2024, harapan terbesarnya adalah Pemilu bisa berjalan secara baik dan terkontrol.

“Sehingga tidak menurunkan kualitas Pemilu kita, kualitas demokrasi kita yang puncaknya akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Samsang Syamsir.

See also  Golkar Tugaskan Imelda Maju di Pilwalkot Palu 2024

Menurut Samsang Syamsir, sistem Pemilu terbuka maupun sitem Pemilu tertutup memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Sehingga, hal utama yang harus dikawal adalah negara bisa hadir dan adil kepada rakyatnya.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Selatan Haswandy Andi Mas mengemukakan analisanya, bila sistem tertutup maka biaya politik masih akan berputar di kalangan para elit Parpol. Sedangkan terbuka, maka akan mengalir dan berputar kepada rakyat, karena disitu ada persaingan perolehan suara.

Mantan Direktur LBH Makassar ini menilai, tingginya partisipasi politik tentu saja sejalan dan sebanding dengan hadirnya dugaan praktik politik uang. Selain itu, sistem Pemilu yang berjalan saat ini belum dapat mendekatkan rakyat dan wakil rakyatnya. Sebab, yang duduk selama ini dianggap belum memiliki kapasitas, tapi hanya menjual popularitasnya.

See also  Perak Terjunkan 40 Tim Pengacara Kawal Pelanggaran Pemilu

“Caleg hanya terkenal karena spanduknya, tapi bukan pada kapasitasnya, itu fakta yang terjadi. Dalam kontes organisasi masyarakat sipil, kita banyak lakukan pemantauan. Demokrasi tidak berhenti setelah pemilu. Kedaulatan rakyat itu 24 jam. Harapan kita, jangan sampai setelah terpilih di DPR, DPRD itu sudah jadi wakil rakyat, bukan wakil partai,” ucap Haswandy. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Ani Pengusaha Asal Soppeng Diduga Lakukan Bisnis Human Trafficking

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti dugaan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah menggunakan perusahaan milik Nur Afni Ramang alias Ani di Dubai. L-Kompleks menyebut diduga ada human trafficking dengan...

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof....

Kajati Lantik Wakajati dan 2 Asisten dan 8 Kajari Dalam Lingkup Kejati Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel Serta Pejabat Eselon III (2 Asisten dan 8 Kajari) dalam Rangkaian Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan...

Kajati Sulsel Mengikuti 2 Permohonan Pengajuan Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan 2 (dua) ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) yaitu dari Kejari Makassar dan Kejari Jeneponto yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,...

Kasus Dugaan Korupsi 18 Anggota DPRD Sulsel 2016/2017 Terpeti-Eskan ?

Surat-Kabar, Makassar | Kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat DRPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2016/2017 berdasarkan Sprindik Kejaksaan Tinggi Sulsel tertanggal 05 Desember 2018 hingga saat ini diduga tidak jelas penanganan hukumnya (diduga dipeti-eskan). Berdasarkan hasil investigasi...

Dugaan Pengiriman TKI Ilegal, L-Kompleks : Terduga Oknum Bermukim di Dubai

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks mengendus dugaan praktek perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Wanita TKW tujuan Arab Saudi secara ilegal, Senin (10/6/2024). Temuan tersebut berawal dari pengaduan salah satu TKW yang berhasil melarikan diri dari tempat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj. Baji: Kalau Mau Damai Datang Dong!

Surat-Kabar, Makassar | Menanggapi pemberitaan di salah satu media Online terkait dengan putusan PA.Takalar nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.TkI pertanggal 21 Maret 2024 yang meminta mendamaikan dua kubu,di tanggapi oleh Pemohon. Hal ini diungkapkan saat di konfirmasi oleh media by Phone, kamis (06/06/2024)...

L-Kompleks, Tim Kawal PPDB Sulsel 2024 Pantau dan Buka Pengaduan Masyarakat

Surat-Kabar, Makassar | Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berjalan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, tak sedikit masyarakat atau orang tua murid mengeluh terhadap proses PPDB tahun ini. Selain keluhan reset sebelumnya, dimana calon siswa tidak secara...

Laksus: Lokasi Proyek PSEL di Green Eterno Berpotensi Berisiko Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Anti korupsi Sulsel (Laksus) mengingatkan pemenang tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Makassar agar tidak memaksakan penempatan lokasi proyek di Green Eterno, Kecamatan Tamalanrea. Laksus menilai, penempatan pada lokasi yang bersengketa bisa berisiko...

Bersama Kadisdik Sulsel, Perak, L-Kompleks dan MOI Pantau Langsung PPDB 2024

Surat-Kabar, Makassar | LSM PERAK, L-Kompleks dan MOI gencar melakukan pengawasan dan pemantauan proses PPDB di sekolah-sekolah. Proses pendaftaran PPDB SMA yang sejatinya dimulai 3 Juni 2024 mendapat perhatian serius oleh Para penggiat aktivis LSM dan Media. Dalam pantauan media, terlihat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj Baji Dg Sangnging Tantang Pihak Yang Dirugikan Pakai Jalur Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Tudingan salah satu pihak yang menyatakan bahwa hakim dan panitera Pengadilan Agama Takalar diduga dibohongi dalam hal penetapan ahli waris balik nama sertifikat atas nama Hj Baji Dg Sangnging dibantah oleh pihak pemohon (ahli waris). Hal ini diungkapkan...

Perak Sinyalir Dugaan Oknum Pejabat di DPRD Sulsel Lakukan Gratifikasi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) sinyalir dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2018 - 2023. Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran LSM PERAK menemukan adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.