Sunday, February 25, 2024

Creating liberating content

L-Komplek Menguak Dugaan Pungli...

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) kembali merebak dan bergulir pada Madrasah...

Belum Difungsikan, RSP UIN...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut...

Dugaan Tabung Gas Subsidi...

Surat-Kabar.com | Video dugaan politik uang berupa dugaan pemanfaatan gas subsidi pemerintah menyeruak...

Bagi Warga Yang Melapor...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK membeberkan temuan dugaan pelanggaran...
HomePolriGCW Desak Polda...

GCW Desak Polda Tindaklanjuti Pengaduan Kosmetik Bermerk HB WG diduga Ilegal

Surat-Kabar, Makassar | Kegiatan Usaha Kosmetik Skin Care makin marak baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Khusus di kota Makassar menjadi perhatian lembaga kontrol Global Corruption Watch (GCW). Kini GCW telah melaporkan kegiatan usaha dan bisnis skincare atau kosmetik yang diduga ilegal di Makassar. Usaha kosmetik tersebut diduga dikendalikan oleh inisial W sebagai owner dengan dibawah bendera PT. Wawan Gold Bersinar dengan jenis produk bernama atau bermerk HB WG.

Sebagaimana sampel produk yang ditemukan oleh GCW tersebut terdapat ada beberapa kemasan paket produk kosmetik atau skincare di duga tidak mengantongi dan atau tidak memiliki izin edar, namun beromzet hingga miliaran rupiah.

Jenis skin care tersebut meliputi body lotion, lulur dan bleaching badan. Salah satu paket yang dalam kemasan paket terdiri dari 4 macam varian produk sepaket Terdiri dari, Toner (WG Face Toner), Pencuci muka (WG Face Wash),
cream siang (WG Day Cream), cream malam (WG Night Cream) 4 macam itu dalam 1 paket diduga tidak memiliki dan atau tidak mengantongi izin edar BPOM. Para owner ini meraup untung besar dengan mengorbankan keselamatan manusia.

See also  Adiarsa, Dalam Kasus Truk Sampah Gowa, Pengembalian Tidak Menghapus Pidana

Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut ada indikasi penipuan dengan memasang brand yang diduga tidak diakui secara legal.
Oleh karena itu, GCW mendesak Polda Sulawesi Selatan agar mengusut maraknya bisnis kosmetik yang diduga ilegal khususnya di Makassar. Bisnis ini diduga tak punya izin edar, namun beromzet miliaran.

“Peredarannya sangat marak sekarang. Dan diduga tak mengantongi izin edar dari BPOM. Produk-produknya memang laku di pasaran karena lebih murah dari produk yang berlabel BPOM,” jelas Direktur GCW, Saprianto, Selasa (06/02/2024).

Menurut Anto, hasil investigasi pihaknya menemukan owner atau pemilik produk dan beberapa master stokis yang beredar di Makassar. owner ini meracik beragam produk. Mulai dari cream pemutih, handbody hingga lulur

Untuk mengaburkan produk ilegal mereka kata Anto, owner memasarkan dua jenis produk. Ada yang memiliki label BPOM. Ada juga yang tidak berlabel.

Anto menduga produk berlabel BPOM hanya untuk mengecoh. Produk ini biasanya hanya jadi pajangan. Tidak banyak diminati konsumen karena harganya relatif mahal.

Sementara produk yang ilegal yang tidak berlabel BPOM, ini yang menjadi produk utama. Produk ini yang dominan dibeli konsumen. Karena selain murah, reaksinya juga terbilang cepat.

See also  L-Kompleks Kembali Soroti Dugaan Manipuliasi Data Kependudukan Jalur Zonasi SMAN 17 Makassar

“Di sinilah konsumen terkecoh sebenarnya. Mereka hanya melihat reaksi kosmetik yang cepat. Tapi tidak memikirkan dampak jangka panjangnya,” jelas Anto.

Anto menegaskan, produk ini jelas sangat berbahaya. Karena secara klinis diduga tidak melalui uji laboratorium. Bahan-bahannya juga tidak jelas, apakah aman atau tidak.

“Konsumen kan hanya melihat reaksinya saja. Mereka tidak tahu kadar dan kandungannya apa. Seperti misalnya krim pemutih kalau cepat reaksinya pasti laku. Tidak peduli apa itu aman atau tidak,” jelasnya. Sehingga menurut pasal 8 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak Kejahatan ini di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.

Aparat atau pihak terkait harus proaktif terlibat. Baik dalam pengawasan maupun dalam tindakan hukum. Begitu juga Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan harus lebih mengatensi karena indikasi tindak pidananya sangat jelas, ” tegas Anto.

“Karena itu kami minta Kapolda Sulsel menginstruksikan pengusutan terhadap bisnis kosmetik ini. Harus ada atensi khusus karena ini menyangkut keselamatan orang,” tandasnya. Menurut Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp1. 000.000.000.

See also  Ruslan Berharap Laporan Dugaan Pungli Sosialisasi Dana BOP Segera Ditindak Lanjuti APH

Sementara itu Amran kepala divisi pelaporan GCW mengatakan, owner ini meraup untung besar dengan mengorbankan keselamatan manusia. Tak hanya itu, dalam bisnis tersebut ada indikasi penipuan dengan memasang brand yang tidak diakui secara legal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 236/Men.Kes/Per/X/1977 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan.

Kami telah mengumpulkan sampel produk HB WG dan telah melaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Owner HB WG beserta beberapa Master atau distributor Stokis yang masuk daftar dilaporkan karena mereka diduga melakukan persekongkolan “ujar Amran.

“Kami juga minta kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam hal ini Subdit 2 Indag segera menindaklanjuti laporan Pengaduan untuk menindak tegas para pelaku bisnis kosmetik yang diduga ilegal dan tidak berizin tersebut” pungkas Amran. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

L-Komplek Menguak Dugaan Pungli Komite Sekolah MAN 3 Makassar Sebesar 2 Miliar/Tahun

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) kembali merebak dan bergulir pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar (MAN 3 Makassar) yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15 Daya, Biringkanayai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dimana pungli tersebut ditenggarai dilakukan...

Belum Difungsikan, RSP UIN Makassar Berpotensi Korupsi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan penyimpangan yang menyebabkan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar belum difungsikan sampai sekarang. Laksus menyebut, kondisi RSP UIN Alauddin bisa masuk dalam...

Dugaan Tabung Gas Subsidi Dimanfaatkan Caleg dalam Pemilu, L-Kompleks : Money Politik Gaya Baru

Surat-Kabar.com | Video dugaan politik uang berupa dugaan pemanfaatan gas subsidi pemerintah menyeruak pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) / Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menduga adanya politik uang di...

Bagi Warga Yang Melapor Caleg Nakal, Pemantau Pemilu : Kami Berikan Award

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK membeberkan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang sudah masuk di lembaganya. Mahmuddin selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LPP LSM PERAK mengatakan, lembaganya sudah menerima pengaduan masyarakat dan juga temuan langsung anggotanya...

Organisasi internasional Sambangi Kantor LSM PERAK

Surat-Kabar, Makassar | Organisasi Pengawas Pemilu Internasional ANFREL (Asian Network For Free Elections) melakukan kunjungan ke Kantor LSM PERAK, Kamis (08/02/2024). Kunjungan tersebut sebagai bentuk koordinasi dan sheering pengalaman seperti apa kondisi pemilu yang terjadi di Sulsel. Dalam kunjungannya, organisasi...

Money Politik, LPP Perak Lapor Capres 02 dan Sadap di Bawaslu

Surat-Kabar, Makassar | Baru-baru ini, aksi Sarifudin Dg Punna yang akrab disapa Sadap membuat geger masyarakat di Sulsel. Pasalnya, aksinya membagi-bagikan uang di tengah orang banyak dan pusat keramaian di sekitar area Pantai Losari Makassar. Bahkan aksi Sadap tersebut...

Jelang Debat Terakhir Pilpres 2024, Harapan Para Pekerja Sosial Indonesia untuk Capres-Cawapres

Surat-Kabar, Makassar | Organisasi pekerja sosial IPSPI atau Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia merespon komitmen para Capres dan Cawapres terkait masalah sosial jelang pelaksanaan debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024) nanti. Debat Pilpres putaran terakhir ini akan mengangkat topik...

Kasus Dana Hibah Oknum LSM, PERAK Desak Kejari Wajo Kejar Tersangka Baru

Surat-Kabar, Wajo | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Indonesia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo mengembangkan hasil penyidikannya terkait kasus dana hibah yang melibatkan Ketua Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, Marsose. Marsose...

Caleg DPR RI Hj Iswari Iskandar Resmi Terlapor di Bawaslu Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK resmi melaporkan dugaan pelanggaran peserta pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Ditanya siapa-siapa saja Caleg yang terlapor, Burhan Salewangang, SH selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LPP LSM PERAK Indonesia enggan...

L-Kompleks: Dugaan Kadisdik Nikah Siri Sebelum Cerai, Walikota Harus Non Job kan Pelaku

Surat-Kabar, Makassar | Tragedi rusaknya Moral Pemimpin kembali dipertontonkan oleh pejabat diruang lingkup Pemerintahan Kota Makassar, dimana diduga seorang Kepala Dinas memperlihatkan rusaknya Moral dan Etika serta Wibawa seorang Pemimpin yang membawahi sebuah Instansi Pemerintah yang ada di Kota...

Terungkap Dugaan Cara Curang Caleg Ridwan Wittiri Cs Agar Menang Pemilu

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK kembali menemukan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kali ini, temuan tersebut adanya money politik yang diduga dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dari Partai PDIP, Ridwan Andi...

Kodim 0726/Sukoharjo dan Polres Sukoharjo Gelar Bersih-Bersih Sungai Siluwur di Tegalsari

Surat-Kabar, Sukoharjo | Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi, S.E., dan Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit, S.I.K., M.H., memimpin langsung Karya Bakti TNI-Polri bersama warga masyarakat melaksanakan pembersihan aliran sungai Siluwur, desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Sukoharjo (26/01/2024). Kegiatan yang diikuti oleh...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.