Saturday, June 15, 2024

Creating liberating content

Ani Pengusaha Asal Soppeng...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti...

Kepala Badan Pemulihan Aset...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi...

Kajati Lantik Wakajati dan...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel...

Kajati Sulsel Mengikuti 2...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan...
HomePolriGCW Desak Polda...

GCW Desak Polda Tindaklanjuti Pengaduan Kosmetik Bermerk HB WG diduga Ilegal

Surat-Kabar, Makassar | Kegiatan Usaha Kosmetik Skin Care makin marak baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Khusus di kota Makassar menjadi perhatian lembaga kontrol Global Corruption Watch (GCW). Kini GCW telah melaporkan kegiatan usaha dan bisnis skincare atau kosmetik yang diduga ilegal di Makassar. Usaha kosmetik tersebut diduga dikendalikan oleh inisial W sebagai owner dengan dibawah bendera PT. Wawan Gold Bersinar dengan jenis produk bernama atau bermerk HB WG.

Sebagaimana sampel produk yang ditemukan oleh GCW tersebut terdapat ada beberapa kemasan paket produk kosmetik atau skincare di duga tidak mengantongi dan atau tidak memiliki izin edar, namun beromzet hingga miliaran rupiah.

Jenis skin care tersebut meliputi body lotion, lulur dan bleaching badan. Salah satu paket yang dalam kemasan paket terdiri dari 4 macam varian produk sepaket Terdiri dari, Toner (WG Face Toner), Pencuci muka (WG Face Wash),
cream siang (WG Day Cream), cream malam (WG Night Cream) 4 macam itu dalam 1 paket diduga tidak memiliki dan atau tidak mengantongi izin edar BPOM. Para owner ini meraup untung besar dengan mengorbankan keselamatan manusia.

See also  Adiarsa, Dalam Kasus Truk Sampah Gowa, Pengembalian Tidak Menghapus Pidana

Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut ada indikasi penipuan dengan memasang brand yang diduga tidak diakui secara legal.
Oleh karena itu, GCW mendesak Polda Sulawesi Selatan agar mengusut maraknya bisnis kosmetik yang diduga ilegal khususnya di Makassar. Bisnis ini diduga tak punya izin edar, namun beromzet miliaran.

“Peredarannya sangat marak sekarang. Dan diduga tak mengantongi izin edar dari BPOM. Produk-produknya memang laku di pasaran karena lebih murah dari produk yang berlabel BPOM,” jelas Direktur GCW, Saprianto, Selasa (06/02/2024).

Menurut Anto, hasil investigasi pihaknya menemukan owner atau pemilik produk dan beberapa master stokis yang beredar di Makassar. owner ini meracik beragam produk. Mulai dari cream pemutih, handbody hingga lulur

Untuk mengaburkan produk ilegal mereka kata Anto, owner memasarkan dua jenis produk. Ada yang memiliki label BPOM. Ada juga yang tidak berlabel.

Anto menduga produk berlabel BPOM hanya untuk mengecoh. Produk ini biasanya hanya jadi pajangan. Tidak banyak diminati konsumen karena harganya relatif mahal.

Sementara produk yang ilegal yang tidak berlabel BPOM, ini yang menjadi produk utama. Produk ini yang dominan dibeli konsumen. Karena selain murah, reaksinya juga terbilang cepat.

See also  L-Kompleks Kembali Soroti Dugaan Manipuliasi Data Kependudukan Jalur Zonasi SMAN 17 Makassar

“Di sinilah konsumen terkecoh sebenarnya. Mereka hanya melihat reaksi kosmetik yang cepat. Tapi tidak memikirkan dampak jangka panjangnya,” jelas Anto.

Anto menegaskan, produk ini jelas sangat berbahaya. Karena secara klinis diduga tidak melalui uji laboratorium. Bahan-bahannya juga tidak jelas, apakah aman atau tidak.

“Konsumen kan hanya melihat reaksinya saja. Mereka tidak tahu kadar dan kandungannya apa. Seperti misalnya krim pemutih kalau cepat reaksinya pasti laku. Tidak peduli apa itu aman atau tidak,” jelasnya. Sehingga menurut pasal 8 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak Kejahatan ini di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.

Aparat atau pihak terkait harus proaktif terlibat. Baik dalam pengawasan maupun dalam tindakan hukum. Begitu juga Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan harus lebih mengatensi karena indikasi tindak pidananya sangat jelas, ” tegas Anto.

“Karena itu kami minta Kapolda Sulsel menginstruksikan pengusutan terhadap bisnis kosmetik ini. Harus ada atensi khusus karena ini menyangkut keselamatan orang,” tandasnya. Menurut Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp1. 000.000.000.

See also  Ruslan Berharap Laporan Dugaan Pungli Sosialisasi Dana BOP Segera Ditindak Lanjuti APH

Sementara itu Amran kepala divisi pelaporan GCW mengatakan, owner ini meraup untung besar dengan mengorbankan keselamatan manusia. Tak hanya itu, dalam bisnis tersebut ada indikasi penipuan dengan memasang brand yang tidak diakui secara legal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 236/Men.Kes/Per/X/1977 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan.

Kami telah mengumpulkan sampel produk HB WG dan telah melaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Owner HB WG beserta beberapa Master atau distributor Stokis yang masuk daftar dilaporkan karena mereka diduga melakukan persekongkolan “ujar Amran.

“Kami juga minta kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam hal ini Subdit 2 Indag segera menindaklanjuti laporan Pengaduan untuk menindak tegas para pelaku bisnis kosmetik yang diduga ilegal dan tidak berizin tersebut” pungkas Amran. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Ani Pengusaha Asal Soppeng Diduga Lakukan Bisnis Human Trafficking

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti dugaan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah menggunakan perusahaan milik Nur Afni Ramang alias Ani di Dubai. L-Kompleks menyebut diduga ada human trafficking dengan...

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof....

Kajati Lantik Wakajati dan 2 Asisten dan 8 Kajari Dalam Lingkup Kejati Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel Serta Pejabat Eselon III (2 Asisten dan 8 Kajari) dalam Rangkaian Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan...

Kajati Sulsel Mengikuti 2 Permohonan Pengajuan Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan 2 (dua) ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) yaitu dari Kejari Makassar dan Kejari Jeneponto yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,...

Kasus Dugaan Korupsi 18 Anggota DPRD Sulsel 2016/2017 Terpeti-Eskan ?

Surat-Kabar, Makassar | Kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat DRPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2016/2017 berdasarkan Sprindik Kejaksaan Tinggi Sulsel tertanggal 05 Desember 2018 hingga saat ini diduga tidak jelas penanganan hukumnya (diduga dipeti-eskan). Berdasarkan hasil investigasi...

Dugaan Pengiriman TKI Ilegal, L-Kompleks : Terduga Oknum Bermukim di Dubai

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks mengendus dugaan praktek perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Wanita TKW tujuan Arab Saudi secara ilegal, Senin (10/6/2024). Temuan tersebut berawal dari pengaduan salah satu TKW yang berhasil melarikan diri dari tempat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj. Baji: Kalau Mau Damai Datang Dong!

Surat-Kabar, Makassar | Menanggapi pemberitaan di salah satu media Online terkait dengan putusan PA.Takalar nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.TkI pertanggal 21 Maret 2024 yang meminta mendamaikan dua kubu,di tanggapi oleh Pemohon. Hal ini diungkapkan saat di konfirmasi oleh media by Phone, kamis (06/06/2024)...

L-Kompleks, Tim Kawal PPDB Sulsel 2024 Pantau dan Buka Pengaduan Masyarakat

Surat-Kabar, Makassar | Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berjalan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, tak sedikit masyarakat atau orang tua murid mengeluh terhadap proses PPDB tahun ini. Selain keluhan reset sebelumnya, dimana calon siswa tidak secara...

Laksus: Lokasi Proyek PSEL di Green Eterno Berpotensi Berisiko Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Anti korupsi Sulsel (Laksus) mengingatkan pemenang tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Makassar agar tidak memaksakan penempatan lokasi proyek di Green Eterno, Kecamatan Tamalanrea. Laksus menilai, penempatan pada lokasi yang bersengketa bisa berisiko...

Bersama Kadisdik Sulsel, Perak, L-Kompleks dan MOI Pantau Langsung PPDB 2024

Surat-Kabar, Makassar | LSM PERAK, L-Kompleks dan MOI gencar melakukan pengawasan dan pemantauan proses PPDB di sekolah-sekolah. Proses pendaftaran PPDB SMA yang sejatinya dimulai 3 Juni 2024 mendapat perhatian serius oleh Para penggiat aktivis LSM dan Media. Dalam pantauan media, terlihat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj Baji Dg Sangnging Tantang Pihak Yang Dirugikan Pakai Jalur Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Tudingan salah satu pihak yang menyatakan bahwa hakim dan panitera Pengadilan Agama Takalar diduga dibohongi dalam hal penetapan ahli waris balik nama sertifikat atas nama Hj Baji Dg Sangnging dibantah oleh pihak pemohon (ahli waris). Hal ini diungkapkan...

Perak Sinyalir Dugaan Oknum Pejabat di DPRD Sulsel Lakukan Gratifikasi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) sinyalir dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2018 - 2023. Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran LSM PERAK menemukan adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.