Surat-Kabar.com | Sulbar – Sebanyak 14 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akhirnya resmi diisi pejabat definitif. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat tersebut di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (21/1/2026).
Pelantikan ini mengakhiri kekosongan jabatan yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis. Gubernur Suhardi Duka menegaskan pelantikan dilakukan untuk memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Adapun 14 pejabat eselon II yang dilantik yakni:
- Herdin Ismail : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Provinsi Sulbar.
- Amujib : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulbar.
- Asran Masdy : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulbar
- Habibi Aziz : Asisten III Administrasi Umum Provinsi Sulbar.
- Andi Farid Amri : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulbar
- Maddareski Salatin : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Provinsi Sulbar.
- Bau Akram Dai : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulbar.
- Zulkifli Mangazali : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulbar.
- Darmawati Ansar :nKepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulbar.
- Safaruddin Sanusi : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar.
- Suyuti Marzuki : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar.
- Aksan Amrullah : Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulbar.
- Murdanil : Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulbar.
- Muhammad Ali Chandra : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulbar.
Dengan pelantikan ini, Pemprov Sulbar berharap roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, seiring tuntutan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
(A.Musakkar)
