Surat-Kabar, Makassar | Program Sambungan Rumah (SR) gratis yang dieksekusi langsung Perumda Air Minum Kota Makassar di bawah kepemimpinan Hamzah Ahmad, menjadi magnet perhatian daerah lain. Terbukti, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, melakukan studi tiru langsung ke Makassar, pada Senin, 25 agustus 2025, untuk menggali pengalaman sekaligus strategi di balik suksesnya PDAM Makassar mengeksekusi program prioritas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA).
Rombongan PPU yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin bersama Direktur Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT), Abdul Rasyid dan sejumlah staf ahli Bupati dan Wakil Bupati PPU diterima langsung oleh Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, beserta jajaran struktural di Aula Tirta Dharma Perumda Air Minum Kota Makassar JI. Dr. Ratulangi No. 3 Makassar.
Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Hamzah Ahmad menegaskan, program SR Gratis MULIA lahir dari kebutuhan mendasar masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar biaya sambungan baru.
“Memang program ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, Karena biaya pemasangan mencapai Rp2,2 juta, angka yang berat bagi warga. Bahkan dengan skema angsuran enam kali pun masih sulit. Karena itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendorong agar sambungan dibuat gratis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anca sapaan akrab Hamzah Ahmad menambahkan, sejak diluncurkannya program tersebut, sudah lebih dari 600 sambungan baru terealisasi di enam wilayah pelayanan PDAM Makassar. Tahun ini, PDAM Makassar menargetkan 2.000 sambungan gratis, dengan prioritas wilayah utara dan timur kawasan padat penduduk. Menariknya, untuk menekan biaya, pemasangan dilakukan secara gotong-royong oleh pegawai PDAM, mulai dari staf hingga pejabat struktural.
“Dalam program gratis ini, seluruh karyawan PDAM hingga pejabat struktural diwajibkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemasangan sambungan. Bahkan saya sendiri ikut menjadi penanggung jawab pemasangan gratis bagi masyarakat,”jelasnya.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengapresiasi inovasi PDAM Makassar. Menurutnya, model ini relevan dengan visi daerahnya yang juga ingin menghadirkan sambungan gratis bagi masyarakat. “Air bersih adalah kebutuhan dasar. Namun cakupan layanan di PPU masih sekitar 30 persen. Biaya pemasangan yang tinggi membuat banyak warga belum mampu mengakses air PDAM. Karena itu, kami datang untuk belajar,” kata Abdul Waris.
Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan air bersih di PPU semakin mendesak, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayahnya. “Air bersih adalah kebutuhan dasar. Dengan adanya IKN, tantangan semakin besar: keterbatasan jaringan, kapasitas instalasi yang terbatas, hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau. Kami ingin memastikan masyarakat tetap terlayani,” kata Abdul Waris.
Menurutnya, ada sejumlah aspek teknis yang ingin dipelajari, mulai dari sistem verifikasi penerima manfaat agar tepat sasaran, dukungan APBD atau APBN, hingga peran DPRD dan masyarakat dalam menopang program tersebut. “Kami ingin tahu bagaimana PDAM Makassar menjaga keberlangsungan program ini agar tidak berhenti di tengah jalan,” tuturnya.
Direktur Perumda AMDT PPU, Abdul Rasyid, menilai PDAM Makassar layak dijadikan rujukan karena keberhasilannya menyeimbangkan pelayanan publik dan efisiensi manajemen. “Kami ingin meniru sekaligus memodifikasi agar sesuai dengan kondisi PPU, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah kami,” ujarnya.
Untuk diketahui, program pemasangan sambungan air gratis resmi dilaunching pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu. Program ini menyasar warga berpenghasilan di bawah UMK, dengan daya listrik 450–900 watt, dan rumahnya berada di area jaringan pipa PDAM. Penerima manfaat ditetapkan melalui verifikasi lapangan (Survei Lokasi). Pemasangan pipa dibatasi maksimal 20 meter dari pipa distribusi utama.
Sambungan pemasangan baru ini diberikan gratis, namun biaya pemakaian bulanan tetap menjadi tanggungan pelanggan. Program ini menjadi prioritas karena banyak warga enggan memasang sambungan PDAM akibat biaya awal yang mahal. Dengan program ini, cakupan layanan diharapkan semakin luas dan pendapatan perusahaan daerah meningkat. (**)
