Surat-Kabar.com | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-32 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di Tribun Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Minggu (27/7/2025).
Tahun ini, Kota Makassar dipercaya sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan HARGANAS ke-32 tingkat Provinsi Sulsel. Peringatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., didampingi rombongan kementerian. Turut hadir pula Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, S.H., Wakil Wali Kota Makassar, Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.AP., serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, jajaran pejabat pemerintah, dan kader penyuluh KB se-Provinsi Sulsel.
Dalam sambutannya, Menteri BKKBN RI menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa dan menyoroti komitmen bersama dalam mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program kependudukan, Kementerian BKKBN RI memberikan sejumlah penghargaan, antara lain:
- Penghargaan Program Quick Win Bangga Kencana kepada Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, serta Ketua TP PKK atas dukungan dan pencapaian program.
- Apresiasi kepada Kepala Daerah atas komitmen dalam memasukkan Indikator Penilaian Kinerja Program (PJPK) terbanyak dalam dokumen perencanaan daerah.
- Penghargaan bagi Kabupaten/Kota atas capaian 100% pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024.
- Sertifikat Partisipasi Aktif dalam Gerakan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Peduli Stunting.
Kehadiran Kepala DPPPA Kota Makassar dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap komitmen nasional dalam memperkuat ketahanan keluarga, menurunkan angka stunting, dan memperluas jangkauan pelayanan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan melalui sinergi lintas sektor.
(Anr)
