Surat-Kabar.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penopang asupan gizi anak justru terseret arus keluhan di media sosial.
Sejumlah warganet mempersoalkan kualitas menu selama Ramadan yang dinilai “jauh dari standar”, bahkan menuding ada dugaan korupsi di balik penyusutan porsi dan mutu sajian.
Tudingan itu dibantah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Ia menegaskan perubahan menu bukan karena penyimpangan anggaran, melainkan akibat kenaikan harga pangan menjelang Idul Fitri.
“Tidak benar ada korupsi. Lonjakan harga bahan pokok memang memengaruhi komposisi menu,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.
Menurut dia, pagu anggaran MBG memang terbatas. Untuk balita hingga siswa kelas 3 SD dialokasikan Rp 8.000 per paket, sedangkan kelas 4 SD ke atas Rp 10.000.
Dalam situasi normal, angka itu disebut cukup untuk memenuhi standar gizi. Namun menjelang Lebaran, harga telur, ubi, kacang-kacangan, gula merah, tepung, hingga susu naik signifikan.
BGN mengklaim tetap mengacu pada standar kecukupan gizi dan keamanan pangan. Sebelumnya, lembaga ini menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengarahkan penggunaan pangan lokal selama Ramadan, seperti telur asin, abon, dendeng, buah, hingga kurma.
Pada masa cuti Lebaran 18–24 Maret 2026, distribusi MBG dilakukan lebih awal dalam bentuk paket bundling pangan sehat yang dirancang untuk konsumsi maksimal tiga hari. Skema ini, menurut BGN, untuk memastikan keberlanjutan asupan gizi meski kegiatan belajar mengajar libur.
Di tengah polemik, BGN meminta masyarakat tidak terjebak isu liar. Lembaga itu memastikan program MBG tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Namun perdebatan di ruang digital menunjukkan satu hal: ketika anggaran publik menyentuh kebutuhan dasar anak, ekspektasi publik ikut meninggi. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan prasyarat mutlak agar program sosial tak mudah digerogoti kecurigaan.
(Mahar)
