Sunday, May 25, 2025

Creating liberating content

Makassar Bergerak! Wawali dan...

Surat-Kabar, Makassar | Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyerukan pentingnya kolaborasi...

Penguatan Jejaring Layanan: Shelter...

Surat-Kabar, Makassar | Dalam upaya memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Makassar...

SPMB Sulsel 2025: Regulasi...

Surat-Kabar, Makassar | Kepastian mekanisme seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA/SMK di Sulawesi...

Dinas Koperasi Pimpin Sosialisasi...

Surat-Kabar, Makassar | Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah...
HomeUncategorizedPemerintah Daerah Perlu...

Pemerintah Daerah Perlu Meningkatkan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi untuk Atasi Stunting

Tangerang, Berita-Kita | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) berkomitmen mendukung akselerasi penuruan angka stunting di daerah melalui peningkatkan akses sanitasi dan air minum. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Sabtu (19/11/2022).

Menurut Teguh, penurunan angka stunting melalui pengelolaan air minum dan air limbah merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum. Urusan tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada kesempatan tersebut, Teguh juga menyampaikan isu dan tantangan pemerintah daerah (Pemda) yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, khususnya bagi organisasi profesi.

See also  Merebak Dugaan Manipulasi Data Kependudukan Saat PPDB Online 2022 di SMAN 2 Makassar

Pertama, pola kegiatan daerah untuk air minum dan air limbah perlu mengoptimalkan pencapaian output dengan memperhatikan subkegiatan dan anggarannya dalam dokumen perencanaan. Kedua, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dioptimalkan. Ketiga, ke depan pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan dapat lebih terintegrasi. Serta keempat, kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan organisasi nonpemerintah sangat diperlukan untuk memastikan komitmen daerah dilaksanakan dengan baik, terutama pada tahap implementasi anggaran dan pelaksanaan pemenuhan SPM.

Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Bina Bangda, tercatat dari 514 kabupaten/kota, hanya 100 daerah yang dinyatakan 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). Sedangkan sebanyak 23 kabupaten/kota memiliki capaian 80 persen-90 persen bebas BABS, serta 53 kabupaten/kota memiliki capaian 60 persen-79 persen bebas BABS. Selain itu, diketahui sebanyak 338 kabupaten/kota memiliki capaian di bawah 60 persen bebas BABS.

See also  TIB Bongkar Keburukan PT Cahaya Putra Bersama

Teguh menjelaskan, melihat kondisi saat ini, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 dalam mendukung penurunan stunting dibagi atas beberapa hal. Di antaranya, urusan kesehatan sebesar 37,7 persen, urusan pekerjaan umum/cipta karya sebesar 12,1 persen, pendidikan sebesar 8,2 persen, sosial 7,1 persen, dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 6,4 persen. Selain itu, urusan keluarga berencana sebesar 5,47 persen dan dan disusul dengan urusan lainnya.

“Dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam akselerasi penurunan stunting melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Permendagri 81 Tahun 2022, Permendagri 84 Tahun 2022, Permendagri 59 Tahun 2021, Permendagri 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021,” jelas Teguh.

See also  Khawatir Menghilangkan Alat Bukti, L-Kompleks Desak Polisi Tahan Pelaku Dugaan Penipuan di Sigi

Teguh menambahkan, pihaknya mengimbau Pemda agar menyusun strategi dalam penanganan stunting melalui upaya tersebut dengan sejumlah hal. Pertama memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan subkegiatan serta angagran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Kedua yakni melakukan pembinaan teknis kepada kabupaten terkait penerapan strategi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam percepatan pembangunan air minum dan sanitasi.

“Ketiga, melakukan penguatan tim penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, serta keempat penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dan kelima memastikan kegiatan STBM/Promkes dilaksanakan di desa stunting,” pungkas Teguh. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Makassar Bergerak! Wawali dan DP3A Pimpin Kampanye Lawan Kekerasan Seksual

Surat-Kabar, Makassar | Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hal ini disampaikannya dalam Talkshow Kampanye Publik Pencegahan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Project Baik...

Penguatan Jejaring Layanan: Shelter Warga Resmi Hadir di Sambung Jawa

Surat-Kabar, Makassar | Dalam upaya memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Makassar resmi membentuk Shelter Warga di Kelurahan Sambung Jawa. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kantor Kelurahan Sambung Jawa,...

SPMB Sulsel 2025: Regulasi Tambal Sulam, Kepastian Hukum Dipertaruhkan

Surat-Kabar, Makassar | Kepastian mekanisme seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA/SMK di Sulawesi Selatan menghadapi gelombang sentimen negatif dari publik melalui sosial media, sederet aturan-aturan tambalan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui beberapa surat edaran mamantik perhatian penulis...

Dinas Koperasi Pimpin Sosialisasi Koperasi Merah Putih di Kecamatan Ujung Tanah

Surat-Kabar, Makassar | Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memberantas kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah melalui sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Camat Ujung Tanah, Senin (19/05/2025),...

SPMB Sulsel 2025 Dikecam: Sistem Error, Soal Tak Masuk Akal, Klaim “Bebas KKN” Dipatahkan

Surat-Kabar, Makassar | Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, yang menyebut pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 “bebas KKN dan berjalan sesuai mekanisme” kini dipertanyakan banyak pihak. Di lapangan, sistem yang diharapkan menjadi simbol kemajuan digital...

DPPPA Kota Makassar Gelar Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 2025

Surat-Kabar, Malino, Gowa | Dalam upaya mendorong integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga...

Kasus Dana Cadangan Mencuat, L-Kompleks Desak Plt Dirut PDAM Tuntaskan

Surat-Kabar, Makassar | Terkuak lagi Borok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, dimana terkait penempatan dana cadangan perusahaan sebesar Rp24 miliar dalam bentuk deposito jangka panjang tanpa melalui prosedur formal yang semestinya dan diduga terjadi tahun 2023 dann...

SPMB Bersoal, Gubernur Sulsel Diam, Masa Depan Anak Bangsa Terancam ?

Surat-Kabar, Makassar | Kekacauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Sulawesi Selatan telah melewati batas toleransi. Aplikasi error, tes molor, dan soal tanpa jawaban benar menjadi bukti bahwa sistem yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Sulsel bukan hanya...

Diskop UKM Makassar Percepat Transformasi UMKM dan Koperasi

Surat-Kabar.com | Dalam rangka mempercepat realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelurahan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskop UKM Kota Makassar, Kamelia Thamrin...

Tidak Siap Gelar SPMB, PERAK dan L-Kompleks Desak Gubernur Copot Kadisdik Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kacau Balau itulah kata yang pantas disematkan pada penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 ini di Sulawesi Selatan. Pasalnya, tes potensi anak (TPA) yang sejatinya mulai dilaksanakan (14/05/2025) gagal total akibat aplikasi atau server...

L-Kompleks Desak Gubernur Copot Kadisdik Sulsel dan Panitia SPMB 2025

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. L-Kompleks menduga adanya potensi manipulasi data dalam sistem pendaftaran berbasis token yang digunakan...

PDAM Makassar Komitmen Tingkatkan Layanan, Fokus pada Wilayah Utara dan Timur

Surat-Kabar, Makassar | Upaya peningkatan kualitas pelayanan air bersih terus menjadi perhatian utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar. Dalam konferensi pers yang digelar di RM Istana Rasa Makassar Jumat (09/05/2025), Plt. Direktur Utama Hamzah Ahmad memaparkan langkah-langkah...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.