Saturday, May 25, 2024

Creating liberating content

Terkait Kasus Agussalim Bucar,...

Surat-Kabar, Makassar | General Manager Ratu Glow Indonesia, H. Jusman Arfandi buka suara...

L-Kompleks & Perak Soroti...

Surat-Kabar, Makassar | Gedung farmasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di...

Didakwa Jual Kosmetik Ilegal,...

Surat-Kabar, Makassar | Owner kosmetik ternama di Makassar, Agussalim Bucar diproses hukum di Pengadilan...

SMKN 5 Makassar Kerjasama...

Surat-Kabar, Makassar | PLN Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar melakukan Memorandum of...
HomeUncategorizedPemerintah Daerah Perlu...

Pemerintah Daerah Perlu Meningkatkan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi untuk Atasi Stunting

Tangerang, Berita-Kita | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) berkomitmen mendukung akselerasi penuruan angka stunting di daerah melalui peningkatkan akses sanitasi dan air minum. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Sabtu (19/11/2022).

Menurut Teguh, penurunan angka stunting melalui pengelolaan air minum dan air limbah merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum. Urusan tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada kesempatan tersebut, Teguh juga menyampaikan isu dan tantangan pemerintah daerah (Pemda) yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, khususnya bagi organisasi profesi.

See also  Merebak Dugaan Manipulasi Data Kependudukan Saat PPDB Online 2022 di SMAN 2 Makassar

Pertama, pola kegiatan daerah untuk air minum dan air limbah perlu mengoptimalkan pencapaian output dengan memperhatikan subkegiatan dan anggarannya dalam dokumen perencanaan. Kedua, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dioptimalkan. Ketiga, ke depan pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan dapat lebih terintegrasi. Serta keempat, kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan organisasi nonpemerintah sangat diperlukan untuk memastikan komitmen daerah dilaksanakan dengan baik, terutama pada tahap implementasi anggaran dan pelaksanaan pemenuhan SPM.

Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Bina Bangda, tercatat dari 514 kabupaten/kota, hanya 100 daerah yang dinyatakan 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). Sedangkan sebanyak 23 kabupaten/kota memiliki capaian 80 persen-90 persen bebas BABS, serta 53 kabupaten/kota memiliki capaian 60 persen-79 persen bebas BABS. Selain itu, diketahui sebanyak 338 kabupaten/kota memiliki capaian di bawah 60 persen bebas BABS.

See also  TIB Bongkar Keburukan PT Cahaya Putra Bersama

Teguh menjelaskan, melihat kondisi saat ini, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 dalam mendukung penurunan stunting dibagi atas beberapa hal. Di antaranya, urusan kesehatan sebesar 37,7 persen, urusan pekerjaan umum/cipta karya sebesar 12,1 persen, pendidikan sebesar 8,2 persen, sosial 7,1 persen, dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 6,4 persen. Selain itu, urusan keluarga berencana sebesar 5,47 persen dan dan disusul dengan urusan lainnya.

“Dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam akselerasi penurunan stunting melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Permendagri 81 Tahun 2022, Permendagri 84 Tahun 2022, Permendagri 59 Tahun 2021, Permendagri 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021,” jelas Teguh.

See also  Khawatir Menghilangkan Alat Bukti, L-Kompleks Desak Polisi Tahan Pelaku Dugaan Penipuan di Sigi

Teguh menambahkan, pihaknya mengimbau Pemda agar menyusun strategi dalam penanganan stunting melalui upaya tersebut dengan sejumlah hal. Pertama memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan subkegiatan serta angagran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Kedua yakni melakukan pembinaan teknis kepada kabupaten terkait penerapan strategi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam percepatan pembangunan air minum dan sanitasi.

“Ketiga, melakukan penguatan tim penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, serta keempat penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dan kelima memastikan kegiatan STBM/Promkes dilaksanakan di desa stunting,” pungkas Teguh. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Terkait Kasus Agussalim Bucar, PERAK Percayakan Proses Hukumnya di Pengadilan

Surat-Kabar, Makassar | General Manager Ratu Glow Indonesia, H. Jusman Arfandi buka suara terkait kasus Ownernya, Agus Salim, S.Farm atau lebih dikenal sebagai Agussalim Bucar yang sementara berproses hukum di Pengadilan Negeri Makassar. "Memang ada sedikit masalah, tapi biasalah dalam...

L-Kompleks & Perak Soroti Pembangunan Gedung Farmasi Dinkes Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Gedung farmasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Jalan Yusuf Dg Ngawing Kecamatan Rappocini mulai memasuki pembangunan tahap II. Dinas Kesehatan Kota Makassar tengah memulai untuk pembangunan tahap keduanya. Namun, berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan...

Didakwa Jual Kosmetik Ilegal, PERAK : Hukum Berat Agussalim Bucar

Surat-Kabar, Makassar | Owner kosmetik ternama di Makassar, Agussalim Bucar diproses hukum di Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut berdasarkan pantauan media saat disidangkan, Rabu (22/5/24) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Owner Ratu...

SMKN 5 Makassar Kerjasama PT. PLN Perkuat SDM Tenaga Pengajar

Surat-Kabar, Makassar | PLN Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar melakukan Memorandum of understanding (MoU) dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Makassar. Hal ini sebagai bentuk perhatian PLN dalam melakukan peningkatan SDM para guru di sekolah. "Kegiatan ini untuk...

Kakanwil Kemenag Sulsel Tersandung Kasus Dugaan Pungli Komite MAN 2 Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Dugaan tindak pidana Pungutan Liar (Pungli) yang dialamatkan oleh Lembaga Swadaya Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) ke Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar (MAN 2 Makassar) telah mulai dengan babak baru. L-Kompleks melalui Sekretaris Jenderal, Ruslan Rahman...

Akibat Penyesuaian Regulasi TPP Guru SMA/SMK Sulsel Belum Terbayarkan

Surat-Kabar, Makassar | Menuai sorotan dari beberapa lembaga kontrol sosial dan pengawasan terkait belum terbayarnya 5 bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik SMA/SMK, ditanggapi langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, SE. "Kawan-kawan sebagian mungkin belum...

Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK Gelar Open Turnamen Tenis Lapangan di Perbatasan

Surat-Kabar, Sanggau | Dalam rangka menjelang purna tugas Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK menggelar turnamen tenis lapangan di perbatasan, penyelenggaraan turnamen tersebut dilaksanakan selama 1 hari yakni tanggal 27 April 2024 yang digelar di Lapangan Tenis Balaikarangan Kabupaten Sanggau,...

Babak Baru Kasus Bandara Selayar, PERAK Turut “Seret” KPA dan Kontraktornya

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Indonesia resmi melaporkan kasus korupsi Pemenuhan Standar Run Way Bandara H. Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar APBN TA. 2018, Kamis (25/04/2024). Sebelumnya, Pengadilan Negeri Makassar telah mengvonis bersalah dua orang terdakwa. Chaerul...

Bupati Madina dan Kades Tabuyung, Putusan Inkracht PTUN Tidak Dilaksanakan

Surat-Kabar, Madina | Berdasarkan putusan PTUN Medan tertanggal 22 Januari 2024 No: 144/B/2023/PTUN.MDN sudah seharusnya Bupati Madina mencabut SK No: 141/0767/K/tahun 2022 tentang pemberhentian kepala desa/pejabat kepala desa serta pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih pemilihan kades serentak No...

Dugaan Pungli APS Di Siabu, Pelapor Besok Dipanggil Polres Madina

Surat-Kabar, Mandailing Natal | Dugaan Pungutan liar ( Pungli) serta gratifikasi yang dilakukan secara berjamaah oleh oknum-oknum kepala sekolah SDN dan SMPN di kecamatan Siabu serta Aliansi Pers Siabu ( APS) yang sudah dilaporkan ketua DPD LSM TAMPERAK Madina...

PH & Jumiati Hadiri Sidang Dakwaan Pencemaran Nama Baik di PN Makassar

Surat-Kabar, Makassar | Pengadilan Negeri (PN) Makassar Menggelar sidang Pledoi Kasus Pencemaran nama baik, yang dimana seorang perempuan Jumiati B, selaku terdakwa hadir di PN Makassar bersama suami dan anaknya yang didampingi kuasa hukumnya Jumadi S.H dan Burhan S.H...

L-Kompleks Kembali Menguak Dugaan Pungli di MAN 2 Makassar

Surat-Kabar, Makassar | L-Kompleks (Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial) kembali menguak perilaku PUNGLI yang merajalela pada sekolah Madrasah yang ada di Sulawesi Selatan ini, dimana kali ini L-Kompleks menemukan dugaan Pungli berkedok Sumbangan Komite pada Madrasah...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.