Saturday, June 15, 2024

Creating liberating content

Ani Pengusaha Asal Soppeng...

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti...

Kepala Badan Pemulihan Aset...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi...

Kajati Lantik Wakajati dan...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel...

Kajati Sulsel Mengikuti 2...

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan...
HomePolriPraktisi Hukum, Memenuhi...

Praktisi Hukum, Memenuhi 2 Alat Bukti, Penyidik Wajib Menetapkan Tersangka

Surat-Kabar, Kendari | Mantan istri Bos THM berinisial Y dilaporkan oleh PT Putra Jaya Indopratama (PJI) ke Polres Kota Kendari terkait dugaan penggelapan mobil operasional milik perusahaan.

Pelaporan itu dilatar belakangi karena Y mengambil mobil operasioanal milik THM Paris BAR dan KTV.

Namun dalam kasus ini sebagian mempertanyakan karena yang menjadi objek laporan diklaim pihak terlapor sebagai bagian dari harta gono gini.

Lalu bagaimana Akademisi dan praktisi hukum melihat kasus ini?

Akademisi yang juga mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, Masran Amiruddin, SH, MH dalam penjelasannya, mengatakan kalau Perusahaan yang berbadan hukum jelas punya aturan yang mengikat, begitupun dalam hal penggunaan aset perusahaan, pasti ada aturan atau SOP-nya siapa saja yang boleh menggunakan aset atau fasilitas perusahaan.

Kata Masran, di sisi lain jika memang obyek adalah harta bersama maka seharusnya pihak yang akan menggunakan suatu obyek harus meminta persetujuan atau izin pihak yang satunya dan bisa saja salah satu pihak keberatan atas tindakan pihak lain yang menguasai obyek yg masih bersatus harta bersama (Gono Gini ) karena atas obyek tersebut kedua belah pihak punya hak yang sama yaitu 50:50.

See also  L-Kompleks Temukan Dugaan Pungli Berkedok Dana Komite Sekolah di MAN 1 Makassar

Dan jika obyek diambil secara paksa atau tanpa ijin atau persetujuan pihak suami atau istri maka hal tersebut tentunya merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

“Jadi ada hak yang digelapkan yaitu berupa sebagian dari nilai obyek tersebut walaupun objek tersebut posisi statusnya dianggap harta bersama,” ucap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara ini saat ditanyai awak media, Minggu (15/01/2023).

Jadi menurut pria yang juga aktif sebagai praktisi hukum ini, obyek tersebut belum tentu adalah harta bersama atau gono-gini sehingga harus dibuktikan dulu apakah objek itu adalah harta bersama atau bukan.

Lalu bagaimana Masran melihat kasus yang sedang terjadi, dimana belum ada pembagian harta gono gini namun mantan istri dilaporkan telah menggelapkan mobil operasional perusahaan yang diklaim terlapor milik mantan suaminya?

See also  Dandim 1424 Sinjai Dapat Kejutan Kue Ultah TNI ke-75 dari Kapolres Sinjai

“Penyidik bisa melihat siapa pelapor dan pihak yang dirugikan serta apakah perusahaannya berbadan hukum karena jelas ada aturan dan regulasi di dalamnya. Objek masih dalam bagian harta gono gini bisa dilaporkan karena tanpa ijin salah satu pihak apalagi jika disertai ambil paksa berupa perampsan,” katanya.

Terkait apakah unsur dalam kasus ini terpenuhi atau tidak, hal itu kata ia merupakan ranah penyidik.

“Itu ranah penyidik, hanya saja jika sudah ada saksi dan bukti dan telah memenuhi dua alat bukti wajib hukumnya penetapan tersangka,” tuturnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT PJI, Adiarsa MJ, SH menyayangkan selalu adanya upaya terlapor selaku terduga pelaku terus melakukan penggiringan opini.

See also  Adiarsa, Dalam Kasus Truk Sampah Gowa, Pengembalian Tidak Menghapus Pidana

“Terduga pelaku itu orang lain bukan bagian dari perusahaan jadi tidak usah mengklaim yang melapor itu mantan anak buahmu. Anda tidak pernah menjadi bagian dari Perusahaan baik tersirat maupun tersurat. Jadi jelas Y ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan,” tegasnya.

Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, Adiarsa mengatakan saksi-saksi sudah diperiksa dan begitupun bukti-bukti sudah diserahkan ke penyidik dan jika memang menurut hasil pemeriksaan penyidik sudah memenuhi unsur maka pihaknya meminta untuk segera ada penetapan tersangka.

“Semua saksi sudah diperiksa baik yang melihat kejadian, saksi tambahan dari perusahaan, serta bukti-bukti seperti akta perusahaan, BPKB asli atas nama pemilik perusahaan dan rekaman CCTV. Jadi sudah jelas sudah memenuhi dua alat bukti untuk menetapkan tersangkanya,” pungkasnya. (**)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

Ani Pengusaha Asal Soppeng Diduga Lakukan Bisnis Human Trafficking

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) terus mengumpulkan bukti dugaan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah menggunakan perusahaan milik Nur Afni Ramang alias Ani di Dubai. L-Kompleks menyebut diduga ada human trafficking dengan...

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof....

Kajati Lantik Wakajati dan 2 Asisten dan 8 Kajari Dalam Lingkup Kejati Sulsel

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim melantik Wakajati Sulsel Serta Pejabat Eselon III (2 Asisten dan 8 Kajari) dalam Rangkaian Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan...

Kajati Sulsel Mengikuti 2 Permohonan Pengajuan Restorative Justice Kasus Penganiayaan

Surat-Kabar, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi, Agus Salim, SH., MH mengikuti pemaparan 2 (dua) ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) yaitu dari Kejari Makassar dan Kejari Jeneponto yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,...

Kasus Dugaan Korupsi 18 Anggota DPRD Sulsel 2016/2017 Terpeti-Eskan ?

Surat-Kabar, Makassar | Kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan anggaran pada Sekretariat DRPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2016/2017 berdasarkan Sprindik Kejaksaan Tinggi Sulsel tertanggal 05 Desember 2018 hingga saat ini diduga tidak jelas penanganan hukumnya (diduga dipeti-eskan). Berdasarkan hasil investigasi...

Dugaan Pengiriman TKI Ilegal, L-Kompleks : Terduga Oknum Bermukim di Dubai

Surat-Kabar.com | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial L-Kompleks mengendus dugaan praktek perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Wanita TKW tujuan Arab Saudi secara ilegal, Senin (10/6/2024). Temuan tersebut berawal dari pengaduan salah satu TKW yang berhasil melarikan diri dari tempat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj. Baji: Kalau Mau Damai Datang Dong!

Surat-Kabar, Makassar | Menanggapi pemberitaan di salah satu media Online terkait dengan putusan PA.Takalar nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.TkI pertanggal 21 Maret 2024 yang meminta mendamaikan dua kubu,di tanggapi oleh Pemohon. Hal ini diungkapkan saat di konfirmasi oleh media by Phone, kamis (06/06/2024)...

L-Kompleks, Tim Kawal PPDB Sulsel 2024 Pantau dan Buka Pengaduan Masyarakat

Surat-Kabar, Makassar | Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berjalan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, tak sedikit masyarakat atau orang tua murid mengeluh terhadap proses PPDB tahun ini. Selain keluhan reset sebelumnya, dimana calon siswa tidak secara...

Laksus: Lokasi Proyek PSEL di Green Eterno Berpotensi Berisiko Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Anti korupsi Sulsel (Laksus) mengingatkan pemenang tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Makassar agar tidak memaksakan penempatan lokasi proyek di Green Eterno, Kecamatan Tamalanrea. Laksus menilai, penempatan pada lokasi yang bersengketa bisa berisiko...

Bersama Kadisdik Sulsel, Perak, L-Kompleks dan MOI Pantau Langsung PPDB 2024

Surat-Kabar, Makassar | LSM PERAK, L-Kompleks dan MOI gencar melakukan pengawasan dan pemantauan proses PPDB di sekolah-sekolah. Proses pendaftaran PPDB SMA yang sejatinya dimulai 3 Juni 2024 mendapat perhatian serius oleh Para penggiat aktivis LSM dan Media. Dalam pantauan media, terlihat...

Kuasa Hukum Ahli Waris Hj Baji Dg Sangnging Tantang Pihak Yang Dirugikan Pakai Jalur Hukum

Surat-Kabar, Makassar | Tudingan salah satu pihak yang menyatakan bahwa hakim dan panitera Pengadilan Agama Takalar diduga dibohongi dalam hal penetapan ahli waris balik nama sertifikat atas nama Hj Baji Dg Sangnging dibantah oleh pihak pemohon (ahli waris). Hal ini diungkapkan...

Perak Sinyalir Dugaan Oknum Pejabat di DPRD Sulsel Lakukan Gratifikasi

Surat-Kabar, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) sinyalir dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2018 - 2023. Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran LSM PERAK menemukan adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.