Surat-Kabar.com | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulawesi Tengah pada Minggu (24/8/2025).
Namun, kehadiran Bahlil di Palu mendapat sorotan tajam. Publik menunggu bukan hanya aktivitas politiknya, melainkan juga realisasi janji memberantas pertambangan ilegal yang marak di Sulteng.
“Pak Bahlil dikenal sebagai mantan aktivis yang lantang memperjuangkan keadilan. Kami ingin janji memberantas tambang ilegal itu diwujudkan. Rakyat tidak butuh slogan, tapi bukti nyata,” tegas Wakil Pengurus Besar Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Sukirman Ndala, yang akrab disapa Mimang.
Menurutnya, Sulawesi Tengah telah lama menjadi episentrum aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Mulai dari Morowali, Parigi Moutong, hingga Buol, praktik ilegal tersebut berlangsung terang-terangan. Di Kota Palu, perhatian publik tertuju pada aktivitas PETI Poboya di kawasan Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals (CPM).
Mimang menilai kondisi ini semakin ironis karena suara kritis masyarakat dan jurnalis kerap ditekan. Ia mencontohkan kasus intimidasi terhadap seorang wartawan yang memberitakan tambang ilegal di Poboya. Lebih jauh, aktivitas PETI tersebut bahkan diduga dibekingi aparat penegak hukum.
“Sudah terlalu banyak korban jiwa akibat tambang ilegal di Sulteng. Aktivis dan masyarakat tidak berhenti menyuarakan masalah ini, tapi selalu diabaikan,” ujarnya.
Pemerintah pusat sebenarnya berulang kali mengumbar pernyataan keras. Bahlil pun pernah menegaskan tambang ilegal akan “disikat tanpa pandang bulu”. Karena itu, kata Mimang, kehadiran Bahlil di Sulteng harus dijadikan momentum pembuktian, bukan sekadar agenda politik.
“Apakah nyawa rakyat, hutan yang rusak, dan masa depan generasi muda harus kalah dengan kepentingan politik? Jika tambang ilegal terus dibiarkan, janji pemerintah akan runtuh di hadapan pragmatisme kekuasaan,” pungkasnya.
(Hardy)
