Tuesday, November 10, 2026

Creating liberating content

PDAM Makassar Bersama FCC...

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar menggelar aksi donor darah dengan...

PDAM Makassar Raih Lontara...

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar kembali menorehkan prestasi dengan meraih...

Kasus Korupsi Bibit Nanas,...

Surat-Kabar.com | Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan status...

Revitalisasi dan Rehabilitasi SD...

Surat-Kabar, Makassar | Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp1,6 Miliar dan...
HomeMetroVonis Bebas Pencabulan...

Vonis Bebas Pencabulan Anak Berujung Sanksi Etik bagi Dua Hakim PN Parepare

Surat-Kabar.com | Parepare – Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi etik kepada dua hakim yang sebelumnya memvonis bebas terdakwa pencabulan anak di Pengadilan Negeri Parepare.

Putusan etik tersebut menegaskan bahwa proses pengambilan putusan dalam perkara sensitif itu dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, meski vonis bebas telah berkekuatan hukum tetap.

Sanksi berupa nonpalu selama enam bulan dijatuhkan kepada Mohammad Risqi Nurridlo dan Restu Permadi, dua hakim anggota majelis yang memutus bebas terdakwa Andi Jamil dalam perkara pencabulan anak pada 2024. Saat ini, keduanya telah dimutasi dan bertugas di pengadilan negeri berbeda.

Putusan sanksi tersebut tertuang dalam surat Komisi Yudisial Nomor 0037/L/KY/IV/2025 yang diterima kuasa hukum korban, Arny Yonathan Sabtu (24/1/2026).

See also  Dua Oknum Legislator Takalar Jadi Tersangka Penipuan Bisnis Sapi dan Solar

“Dalam amar putusan secara tegas disebutkan dua hakim pemutus perkara dikenai sanksi nonpalu selama enam bulan karena terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim,” kata Arny kepada Selasa (27/1/2026).

Arny menegaskan, sanksi etik dari KY tidak berkaitan dengan benar atau tidaknya putusan pidana, melainkan menilai aspek profesionalitas dan kepatuhan hakim terhadap standar etik dalam menjalankan fungsi yudisial.

Dikonfirmasi terpisah, Humas Pengadilan Negeri Parepare, Romi Hardika, membenarkan bahwa perkara vonis bebas terdakwa pencabulan anak tersebut memang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Namun hingga kini, pihak PN Parepare mengaku belum menerima salinan resmi putusan sanksi dari KY maupun Mahkamah Agung.

“Perkara itu memang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Namun sampai saat ini, PN Parepare belum menerima putusan sanksi secara resmi, baik dari Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung,” ujar Romi.

See also  Ribuan Honorer Mamuju Menanti Kepastian Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Romi juga menyebutkan bahwa kedua hakim tersebut telah dimutasi sejak pertengahan 2025 dan tidak lagi bertugas di PN Parepare. Mutasi dilakukan sekitar Juli–Agustus 2025 ke pengadilan negeri lain sebagai bagian dari promosi jabatan.

“Yang bersangkutan sudah dimutasi dan tidak lagi bertugas di Pengadilan Negeri Parepare,” katanya.

(Radika)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Surat-Kabar.

Continue reading

PDAM Makassar Bersama FCC dan UTD Sulsel Gelar Donor Darah, Libatkan Ratusan Karyawan

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar menggelar aksi donor darah dengan melibatkan ratusan karyawan sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Kegiatan yang bekerja sama dengan Forum Kreatif Cipta Cendekia (FCC)...

PDAM Makassar Raih Lontara Award 2026 Kategori OPD Paling Sigap Menanggapi Aduan

Surat-Kabar, Makassar | Perumda Air Minum Kota Makassar kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Lontara Award 2026 kategori OPD Paling Sigap Menanggapi Aduan yang diberikan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Makassar. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh...

Kasus Korupsi Bibit Nanas, Praperadilan Eks Pj Gubernur Sulsel Kandas

Surat-Kabar.com | Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan status tersangkanya melalui jalur praperadilan berakhir kandas. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, menolak permohonan praperadilan yang diajukannya, Senin (9/11/2026). Putusan tersebut membuat penetapan Bahtiar sebagai tersangka dalam...

Revitalisasi dan Rehabilitasi SD Inpres Maccini Sombala 1 Berpotensi Pidana, L-Kompleks Siap Laporkan

Surat-Kabar, Makassar | Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp1,6 Miliar dan Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp322 Juta pada UPT SPF SD Inpres Maccini Sombala 1 Kota Makassar, diduga melanggar aturan yang ada. Dugaan...

Dokumen Penyidikan Kasus Korupsi ATR/BPN Diduga Bocor

Surat-Kabar.com | Penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadapi persoalan baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengusut dugaan kebocoran dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara...

KKB Bakar Camp Pekerja di Tambrauw Papua, Satu Pekerja Sempat Hilang

Surat-Kabar.com | Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, kembali dihadapkan pada gangguan keamanan. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menyerang dan membakar camp pekerja proyek di Kampung Sikor, Distrik Fef, Rabu (4/11/2026). Aksi tersebut menyasar fasilitas perusahaan yang digunakan...

Viral Video Perampasan Mobil di Jalan Ratulangi Makassar, Enam Orang Diamankan Polisi

Surat-Kabar.com | Video aksi dugaan perampasan mobil yang disertai kekerasan terhadap seorang perempuan dan anak-anak di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Makassar, viral di media sosial. Aksi yang diduga melibatkan oknum debt collector tersebut kini ditangani Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar. Dalam...

Polda Sulbar Geledah Kantor Bupati Polman, SP2D dan SPM Dana Hibah Disita

Surat-Kabar.com | Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, digeledah tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar, Selasa (3/11/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dana hibah honor rohaniwan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Polman Rp 4,2...

Tambang Emas Ilegal di Poso Kembali Menelan Korban, Dua Orang Tertimbun Longsor

Surat-Kabar.com | Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kembali memakan korban jiwa. Dua orang dilaporkan tertimbun tanah longsor di lokasi tambang ilegal tersebut pada Senin (2/11/2026) malam. Peristiwa ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan...

Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, Eks Kapolri Listyo Sigit Resmi Ditahan

Surat-Kabar.com | Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka dalam perkara...

Dugaan Video Tak Pantas di SMAN 17 Makassar, L-Kompleks Pertanyakan Pengawasan Sekolah

Surat-Kabar.com | Dugaan peredaran puluhan video pendek dan sejumlah foto yang memperlihatkan perilaku tidak pantas dan diduga melibatkan sejumlah siswa sekolah tingkat SMA di Kota Makassar menjadi perhatian. Berdasarkan informasi dari narasumber yang enggan disebutkan namanya, yang dihimpun Redaksi, terdapat...

Kejati Terus Genjot Pengusutan Kasus Proyek Smart Library Disdik Sulsel Rp20 Miliar

Surat-Kabar.com | Penanganan dugaan korupsi proyek Smart & Bookless Library pada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan kini telah memeriksa 115 saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek perpustakaan digital...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.