Surat-Kabar.com | Program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP negeri se Kota Makassar kini menjadi sorotan publik, terutama di tengah riak-riak kritik terkait transparansi pengadaan hingga kualitas barang yang diterima. Namun, sejumlah pihak justru menilai program ini sebagai langkah maju yang menutup praktik curang dalam pengadaan seragam di sekolah-sekolah sebelumnya.
Sekretaris Jenderal Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-kompleks), Ruslan Rahman, menilai bahwa kebijakan ini telah memutus mata rantai mafia seragam sekolah yang selama ini memanfaatkan proyek pengadaan seragam untuk kepentingan pribadi.
“Program seragam gratis ini sebenarnya menutup celah kecurangan yang sudah lama terjadi, khususnya terkait monopoli pengadaan seragam oleh oknum mafia seragam sekolah, bukan lagi rahasia umum dulu itu ada yang datang ke sekolah sekolah dengan gaya arogan dan sering kali dijuluki ‘tim bapak’, dan diduga kerap mengarah intimidasi ke kepala sekolah agar pengadaan seragam dikerjakan oleh pihak mereka yang mau tidak mau kepsek harus terima saja agar mereka aman,” ungkap Ruslan kepada wartawan, Jumat (1/8/2025)
Lebih jauh, Ruslan mengungkap bahwa praktik penguasaan wilayah pengadaan oleh pihak-pihak tertentu juga telah berlangsung cukup lama, Ada dugaan pembagian wilayah juga, umpamanya si A pegang wilayah ini, si B pegang wilayah itu. Itu praktik yang sudah mengakar, coba cek mundur ke beberapa tahun kebelakang yang dahulu handel pengadaan seragam orangnya itu itu saja, Jadi wajar kalau sekarang ada riak riak penolakan, karena ada pihak yang kehilangan lahan” tegasnya.
Ruslan juga menanggapi adanya pihak-pihak yang melaporkan program seragam gratis ini ke aparat penegak hukum dengan dugaan korupsi. Menurutnya, laporan semacam itu sah-sah saja, namun publik juga perlu mencermati siapa yang diuntungkan dan siapa yang merasa dirugikan dari program ini.
“Silakan kalau ada yang melapor, itu hak warga negara. Tapi publik juga harus cerdas melihat motifnya. apakah benar laporan tersebut murni dari masyarakat dalam hal ini orang tua siswa yang merasakan manfaat seragam gratis,” ujar Ruslan.
Ia menambahkan, kritik yang saat ini bermunculan patut dikritisi asal usulnya, yang teriak teriak ini jangan jangan bukan orang tua siswa, orang tua justru sangat terbantu. Jadi kalau ada yang ribut, kita patut bertanya siapa sebenarnya yang terganggu karena saya juga selaku orang tua siswa merasa terbantu dengan program seragam gratis jadi siapami itu yang terusik?” Tutup Ruslan.
Sementara itu Menanggapi isu miring yang berkembang, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Achi Soleman memastikan bahwa seluruh proses tender hingga distribusi seragam telah berjalan sesuai ketentuan.
“Saya sudah laporkan ke Pak Wali soal proses tender hingga distribusi seragam. Prinsipnya, jika ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyedia akan dievaluasi. Itu tegas. Kalau ditemukan tidak sesuai spesifikasi, maka kami lakukan langkah-langkah sesuai prosedur,” kata Achi, Selasa (29/7/2025)
Achi menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menjalankan quality control, tidak hanya terhadap seragam yang telah beredar, tapi juga langsung ke penjahit yang terlibat dalam kontrak.
“Selain itu, ada tim distrik yang sedang melaksanakan cross check lapangan. Kami pastikan bahwa seragam yang diterima siswa sesuai standar kualitas,” ujarnya.
Achi juga menegaskan bahwa pengadaan seragam telah mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 yang mengamanatkan pelibatan pelaku UMKM. “Penyedia adalah UMKM. Mereka menyalurkan seragam di berbagai titik, baik di toko maupun pasar. Jadi ini murni melibatkan UMKM lokal,” jelasnya.
Terkait harga, Achi menyebutkan satu paket seragam bernilai sekitar Rp360 ribu atau Rp180 ribu per potong. “Harga pasar saat ini berada di kisaran Rp185 ribu hingga Rp220 ribu. Jadi nilainya masih sesuai. Bahkan ada yang lebih rendah dari harga umum,” tambahnya.
Jika ditemukan adanya aduan dari masyarakat, Achi menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti. “Yang pasti, mekanisme kontrol kualitas terus berjalan. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, maka evaluasi akan dilakukan sebagaimana mestinya,” tutupnya.
(Anr)
