Surat-Kabar.com | Media sosial dalam beberapa hari terakhir ramai dengan ajakan aksi demonstrasi yang disebut akan digelar di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Aksi yang diinisiasi kelompok mengatasnamakan Revolusi Rakyat Indonesia itu menyerukan masyarakat, buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan. Tuntutan mereka mencakup pengusutan dugaan kasus korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah,” bunyi pesan yang beredar pada Jumat, 22 Agustus 2025. Selain isu korupsi, ajakan tersebut juga menyinggung kenaikan pajak, beban utang negara, hingga kesenjangan kesejahteraan antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Meski demikian, tidak semua kelompok mengonfirmasi keterlibatan. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya memang memiliki sejumlah isu yang serupa, namun Partai Buruh akan turun ke jalan pada 28 Agustus, bukan tanggal 25.
“Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara,” kata Said. Aksi bertajuk Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah itu juga akan digelar di kota-kota industri seperti Serang (Banten), Samarinda (Kalimantan Timur), hingga Makassar.
Said menekankan, tuntutan tersebut berangkat dari kondisi pekerja yang masih dibebani upah murah dan tidak sesuai dengan formula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, khususnya terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyoroti tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan yang dinilai kontras dengan rata-rata penghasilan buruh Rp5 juta.
Sementara itu, Koordinator Media Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, membantah pihaknya terlibat dalam demonstrasi 25 Agustus. “Pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam ajakan aksi itu tidak benar,” tegas Pasha.
Ia menjelaskan, BEM SI Kerakyatan sudah lebih dulu menggelar demonstrasi di depan DPR pada 21 Agustus 2025, dengan tuntutan pembatalan RUU yang dinilai bermasalah serta penolakan terhadap kebijakan yang menguntungkan oligarki. “Demokrasi harusnya milik semua, bukan militer yang makin masuk ke ranah sipil dan kebijakan yang justru merugikan rakyat,” ujar Pasha.
(Hardy)
