Surat-Kabar.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju memastikan akan memperjuangkan nasib ribuan tenaga non ASN yang belum terakomodasi dalam pengangkatan tenaga paruh waktu.
Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menegaskan hal itu saat menemui tenaga non ASN yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati, Senin (16/9/2025). Ia menyatakan seluruh tenaga non ASN yang memenuhi syarat akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
“Semua yang layak akan kita usulkan. Tapi tentu tetap melalui mekanisme dari Kemenpan-RB,” tegas Sutinah.
Kepala BKPP Mamuju, Herman, S.E., menambahkan, meski jadwal resmi pengusulan formasi telah ditutup pada 25 Agustus 2025, pihaknya tetap akan berupaya dengan mengirimkan surat permohonan langsung ke Menpan-RB.
“Semoga bisa diakomodasi. Situasi ini bukan hanya di Mamuju, tapi juga terjadi di banyak daerah lain,” ujar Herman.
Data BKPP mencatat, dari total tenaga non ASN di lingkup Pemkab Mamuju, sudah ada 885 tenaga teknis yang ditetapkan sebagai tenaga paruh waktu. Namun, masih ada 442 guru dan 559 tenaga kesehatan yang belum terakomodasi dalam skema tersebut.
(A.Musakir)
