Surat-Kabar.com | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menegaskan kesiapan pemerintah kota dalam menjaga stabilitas fiskal meski target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan mengalami penurunan.
Proyeksi ini disampaikan langsung oleh Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan, dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Makassar, Kamis (27/11/2025).
BPKAD mematok target PAD sebesar Rp2,3 triliun pada 2026, turun dari target Rp2,4 triliun pada APBD 2025 atau terkoreksi 6,25 persen. Dakhlan menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi pada beberapa pos pendapatan utama.
Pajak daerah tercatat turun dari Rp2,1 triliun menjadi Rp2 triliun atau berkurang Rp71,3 miliar. Retribusi daerah mengalami kontraksi paling dalam, yakni 26,64 persen, dari Rp239 miliar menjadi Rp175 miliar. Sementara pos lain-lain PAD yang sah juga turun 28,14 persen, dari Rp68 miliar menjadi Rp49,3 miliar.
“Pada 2026 kita melakukan penyesuaian sesuai arah kebijakan program prioritas Wali Kota. Karena itu ada pos pendapatan yang turun dan ada yang naik. Yang naik itu pasti berkaitan dengan program prioritas,” ujar Dakhlan.
Meskipun beberapa pos pendapatan mengalami penurunan, BPKAD memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak akan mengganggu agenda besar pembangunan Kota Makassar. Dakhlan menegaskan bahwa pos yang mengalami koreksi bukanlah pendapatan yang bersinggungan langsung dengan program strategis pemerintah kota.
Program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik tetap dipertahankan. Rasionalisasi dilakukan secara selektif agar tidak menghambat program unggulan tersebut.
“Banyak pos yang kami rasionalkan. Namun anggaran yang menyangkut program prioritas Wali Kota tidak kami ganggu,” tegasnya.
Selain PAD, BPKAD juga mencatat adanya pengaruh besar dari pemangkasan dana transfer pemerintah pusat. Pada 2026, dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas sekitar Rp502 miliar, sehingga total pendapatan daerah turun menjadi Rp4,6 triliun, atau terkontraksi 12,8 persen dari pagu 2025 sebesar Rp5,3 triliun.
Pemangkasan ini berdampak langsung pada penyesuaian belanja daerah. APBD Makassar 2026 diproyeksikan berada pada angka Rp5,1 triliun, turun dari rata-rata APBD dua tahun terakhir yang berada di kisaran Rp5,6 triliun.
“Karena ada pemotongan Rp502 miliar, APBD 2026 turun menjadi Rp5,1 triliun. Seharusnya setiap tahun tetap bertahan di angka 5,6 atau minimal 5,2 triliun,” jelas Dakhlan.
Dalam struktur belanja, BPKAD mengarahkan kebijakan penghematan pada belanja operasional agar tetap menjaga ruang fiskal bagi belanja prioritas. Total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp5,1 triliun, turun 8,96 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja operasi naik tipis dari Rp4,16 triliun menjadi Rp4,18 triliun. Sementara belanja modal mengalami penurunan signifikan menjadi Rp972 miliar, terutama pada pos pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang turun hingga 56,65 persen.
“Kami melakukan rasionalisasi pada belanja rutin seperti ATK, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial. Kegiatan semacam itu sementara kita pending. Fokus kita adalah belanja langsung yang mendukung program prioritas wali kota,” tutur Dakhlan.
(Mahar)
